demoo
MASSA: Ratusan buruh melakukan aksi unjuk rasa menuntut kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Depok sebesar 10 persen di depan pintu masuk Balaikota Depok, Rabu (24/11). DAFFA/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM – Sedikitnya 200 buruh dari enam federasi di Kota Depok menggelar aksi di depan Balaikota Depok, Rabu (24/11). Lagi-lagi, para buruh tetap keukeuh menuntut kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) sebesar 10 persen. Tuntutan jika tidak direstui, buruh kembali mengancam akan melakukan aksi kembali.

Ketua Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman Pariwisata Restoran dan Hotel (FSB KAMIPARHO), Rudi Kurniawan mengatakan, dalam aksinya, terdapat tiga poin tuntutan. Pertama, menuntut diberlakukannya Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). “Kedua, meminta pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanpa UU Cipta Kerja, dan ketiga, menuntut kenaikan UMK 10 persen. Tetapi pokok yang sekarang adalah mengenai UMK Depok,” ujarnya kepada Harian Radar Depok, Rabu (24/11).

Dia merinci, enam federasi tersebut meliputi FSB Kamiparho, Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP FARKES-R). Lalu Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI), Federasi Serikat Pekerja Nasional (SPN KSPI), serta Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (FSP RTMM SPSI).

“Kemarin sudah melakukan rapat dengan Dewan Pengupahan Kota (DPKO), cuma ada deadlock disitu dan perewakilan dari serikat itu Walk Out. Tetapi sama Disnaker malah dilanjutkan bukanya direhat, tanpa adanya unsur SP,” bebernya.

Saat ini, pihaknya masih akan menunggu respon dari Pemkot Depok sampai Selasa 30 November 2021. Sebab, di tanggal tersebut, Gubernur Jawa Barat akan membeberkan kenaikan UMK. “Kami berkomitmen akan terus mengawal penetapan UMK 2022 sampai ada keputusan. Jika tidak dikabulkan, aksi serupa akan terus dilaksanakan,” ucapnya.

Baru-baru ini, beredar Surat rekomendasi kenaikan Upah Minimum Kota atau UMK Depok yang ditandatangani Walikota Mohammad Idris beredar lewat pesan percakapan WhatsApp. Dalam surat itu, Idris memutuskan kenaikan UMK Depok 2022 sebesar 5,34 persen. Surat yang beredar itu bernomor 560/674/Naker/XI/2021 tertanggal 23 November 2021 bocor ke publik.

“Itu surat rekomendasi yang gak kuat dasarnya, dan hanya diwakili 3 federasi saja yaitu FSPMI, KEP SPSI, KEP KSPI. Sedangkan di Kota Depok ada 9 federasi, sisanya ya kami ini yang melaksanakan aksi,” tuturnya.

Terpisah, Walikota Depok, Mohammad Idris menjelaskan, pihaknya akan mengusulkan kepada provinsi Jawa Barat mengenai kenaikan UMK 2022. Besarannya mengikuti keinginan federasi buruh di Depok.

“Sesuai dengan keinginan dari buruh akan kita sampaikan aspirasi ini kepada provinsi nanti bagaimana keputusan provinsi kita akan ikut keputusan provinsi. Nanti keputusan dari Provinsi Jawa Barat dan kami akan mengikuti,” tegasnya. (daf/rd)

Jurnalis : Daffa Syaifullah

Editor : Fahmi Akbar