surat rekomendasi
PENGAJUAN : Beredar dua surat rekomendasi Walikota Depok mengajukan kenaikan UMK ke Jabar, dengan tanggal yang berbeda, Jumat (26/11). IST

RADARDEPOK.COM – Jika ini benar. Artinya, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok sudah nge-prank buruh. Jumat (26/11), kembali beredar surat rekomendasi Upah Minimum Kota (UMK) yang ditandatangani Walikota Depok pada 25 november 2021, dengan angka 0,869 persen atau Rp37.717 dengan nomor 560/680/Naker/XI/2021. Padahal sebelumnya, beredar pula surat rekomendasi kenaikan UMK Depok sebesar 5,34 persen via WhatsApp (WA). Surat yang beredar itu bernomor 560/674/Naker/XI/2021 tertanggal 23 November 2021 bocor ke publik.

“Iya (benar kenaikan diusulkan berdasarkan surat tersebut via WA),” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Supian Suri  kepada Radar Depok, Jumat (26/11).

Sampai saat ini, pihaknya telah mengusulkan surat itu kepada provinsi Jawa Barat mengenai kenaikan UMK 2022. Besarannya mengikuti keinginan federasi buruh di Depok. Mengenai kapan diumumkan, menurutnya, semua kembali kepada Gubernur Jawa Barat. Sebab, Pemkot Depok hanya menyampaikan aspirasi dari para buruh.

“Otoritas UMK berada pada Gubernur Jawa Barat. Besarannya sesuai dengan keinginan dari buruh yang kita sampaikan aspirasi ini kepada provinsi. Nanti bagaimana keputusan provinsi kita akan ikut keputusan provinsi. Nanti keputusan dari Provinsi Jawa Barat dan kami akan mengikuti,” tegasnya.

Terpisah, Ketua Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman Pariwisata Restoran dan Hotel (FSB KAMIPARHO) Kota Depok, Rudi Kurniawan mengungkapkan, para buruh yang tergabung ke dalam enam federasi merasa telah dibohongi Pemkot Depok. Pasalnya, selang dua hari saja, sudah terbit dua surat rekomendasi kenaikan UMK Depok 2022.

“Pihak Walikota pertama mengeluarkan surat rekomendasi pada 23 november 2021 dengan nilai 5,43 persen atau naik Rp231,730. Tetapi sekarang beredar surat rekomendasi walikota di 25 november 2021 dengan angka 0,869 persen atau Rp37.717,” ungkapnya.

Menurutnya, Walikota Depok tidak konsisten dalam mengeluarkan surat rekomendasi untuk kemudian diajukan ke Provinsi Jawa Barat. Buruh di Kota Depok merasa telah di bohongi pemkot. “Buruh di prank. Kami dari alinasi enam federasi buruh rencananya akan menggelar aksi kembali tanggal 29 dan 30 November di kantor walikota,” tuturnya.

Aksi ini, kata dia, semakin kecewa dengan plin-plannya keputusan atas surat rekomendasi tersebut. Tentunya memicu gejolak kekecewaan dari para buruh, sebab mereka menuntut peningkatan UMK 2022 sebesar 2022 sebesar 10 persen. “Pasti lebih banyak massa aksi, karena buruh sudah kecewa dan merasa telah di bohongi,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar Rachmat Taufik Garsadi mengatakan, baru 16 kabupaten/kota saja yang sudah menyerahkan rekomendasi UMK.

Menurutnya, seharusnya paling lambat kabupaten/kota menyerahkan rekomendasi UMK tersebut pada Kamis, 25 November 2021.

“Kabupaten/kota yang sudah memberikan rekomendasi UMK, sampai saat ini sudah ada 16. Batas akhirnya kan harusnya sekarang. Jadi, kami mengundurkan lagi batas akhir penyerahan rekomendasi UMKM sehari lagi,” ujar Taufik, Kamis (25/11).

Taufik menjelaskan, 11 kabupaten/kota yang belum menyerahkan rekomendasi UMK tadinya akan menyarahkan hari Kamis. Namun, karena ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) jadi daerah-daerah itu masih multitafsir. “Mereka menunggu. Malah ada yang ujug-ujug menetapkan 10%, itu dari mana kan. Hampir semuanya kan meminta 10% tapi dasarnya gak ada,” katanya.

Menurut Taufik, seharusnya ada putusan terlebih dahulu dari pemerintah pusat. Karena, tak mungkin menggunakan PP 78 dengan Undang-undang 13/2003.

Gak mungkin kan udah dicabut. Gak bisa, kecuali seperti kata MK selama 2 tahun pemerintah harus merevisi apabila tak merevisi maka akan kembali ke aturan lama,” paparnya.

Taufik mengatakan, pihaknya saat ini masih menunggu pemerintah terkait hasil keputusan MK. Karena, serikat pekerja SP persepsinya berbeda.

“Jadi multitafsir. Keputusan MK itu kan tidak mencabut hanya memberi waktu 2 tahun. Kami menunggu kejelasan sebagai pemerintah daerah kan hanya pelaksana dari regulasi. Itu kan multitafsir,” katanya.

Saat ditanya apakah proses rekomendasi UMK Jawa Barat 2022 akan terus berjalan atau tidak, Taufik mengatakan, seharusnya kalau menurut keputusan MK tetap berjalan karena harus merevisi 2 tahun dan selama 2 tahun tak boleh mengeluarkan aturan baru. “Saya kan bukan orang hukum jadi berharap jangan sampai multitafsir,” katanya.

Terkait proses rekomendasi UMK dari kabupaten/kota, menurut Taufik, setelah menerima semua rekomendasi dari 27 kabupaten/kota, Disnakertrans Jabar sesuai aturan hanya menerima dan disampaikan ke gubernur.

“Kemudian, gubernur boleh meminta saran pertimbangan dari dewan pengupahan provinsi kalau UMK. Kan kalau UMP dulu dewan pengupahan provinsi memberikan rekomendasi ke gubernur,” paparnya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Barat 2022 sebesar Rp1.841.487,31. UMP Jabar 2022 tersebut, naik sebesar Rp31.135,95 atau 1,72%. UMP Jabar 2022 ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/ Kep.717-Kesra/2021 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022. UMK Jawa Barat 2022 rencananya akan diumumkan akhir November 2022.(daf/rd)

Jurnalis : Daffa Syaifullah 

Editor : Fahmi Akbar