satgas covid pusat
PAPARKAN : Juru Bicara dan Ketua Tim Pakar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito saat memaparkan KeteranganPers yang ditayangkan secara virtual .

RADARDEPOK.COM – Seperti yang sudah-sudah. Acap kali beres libur panjang selalu terjadi lonjakan kasus Covid-19. Menyongsong libur Natal dan Tahun baru (Nataru), seluruh masyarakat dan pemerintah daerah (pemda) , termasuk Kota Depok mesti siaga memperbaiki penanganan. Kamis (11/11) misalnya, di Depok masih ada penambahan kasus sebanyak 16 kasus Covid-19 baru .

“Saya meminta pemda dan seluruh masyarakat untuk bersikap siaga dalam menyongsong Nataru,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito dalam telekonferensi-nya, Kamis (11/11).

Wiku mengatakan, kesiagaan kian penting lantaran sejumlah kabupaten/kota mengalami kenaikan kasus Covid-19. Otoritas wilayah terkait diminta secepat mungkin memperbaiki penanganan covid-19. “Sehingga menghindari penambahan kasus yang signifikan,” jelas dia.

Sementara itu, daerah yang belum mengalami lonjakan kasus mesti waspada. Supaya, tidak terjadi ledakan kasus memasuki libur Nataru. “Periode libur panjang adalah tantangan bagi kita semua. Seluruh elemen masyarakat harus bekerja ekstra keras dan berkolaborasi,” tegas Wiku.

Dia menyebut, pemda juga berperan menjaga tren baik penanganan Covid-19 di Indonesia. Caranya, dengan membuat kebijakan yang efektif dan tepat sasaran. “Berlandaskan data dan situasi di lapangan dan harus diimplementasi dengan lebih baik dari sebelumnya,” tutur dia.

Kepala Divisi Penanganan Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok, Sri Utomo mengatakan, Satgas Covid-19 Kota Depok tidak tinggal diam dalam menyambut libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kemungkinan dalam waktu dekat ada pertemuan bersama forkopimda. Memang kasus Covid-19 di Depok sudah melandai, tapi hal tersebut jangan jadi terlalu jumawa. Mesti ada kewaspadaan dari diri masing-masing dan keluarga. Bisa dilihat contohnya di negara Jerman, Russia dan Malaysia yang kini mulai naik kembali kasus Covid-19.

Ini, kata Sri Utomo mesti jadi pelajaran yang berharga. Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok, Kamis (11/11). Berdasarkan data tersebut, kasus konfirmasi aktif mencapai 210, bertambah 14 kasus. Kemudian pasien sembuh sebanyak 103.182, dengan tambahan pasien sembuh 2. Kasus meninggal berjumlah 2.158, tidak bertambah. Sedangkan total kasus konfirmasi tembus diangka 105.550, dengan tambahan 16 kasus.

Dalam upaya menekan seluruh kasus Covid-19, Pemkot Depok mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan (protkes) 6M. Yaitu memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, menjaga jarak aman saat beraktivitas di luar rumah, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama.

“Selain itu, Pemkot Depok juga meminta masyarakat untuk menjaga Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Dengan menjaga pola makan, berolahraga dan istirahat yang cukup,” terangnya.

Menimpali hal ini, Ahli Epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI), Profesor Iwan Ariawan mengatakan, pemerintah tidak perlu melakukan pelarangan perayaan libur Nataru. Cukup membatasi saja jumlah pengunjung disetiap tempat wisata, mal. “Kita bisa maksimalkan aplikasi Peduli Lindungi untuk antisipasi adanya pasien Covid-19 yang masuk dalam tempat wisata,” kata Iwan kepada Harian Radar Depok, Kamis (11/11).

Potensi terjadinya penularan Covid-19, jelas dia, tergantung pada kebijakan yang diambil pemerintah juga pada kesadaran masyarakat itu sendiri. Potensi terjadinya peningkatan dari Nataru itu pasti ada. “Tapi kita bisa mencegahnya dari kesadaran diri masing-masing. Pemerintah juga harus lebih memaksimalkan dengan baik tracing dan testing,” sebut Iwan.

Meski demikian, Iwan menilai, gelombang ketiga kasus Covid-19 akan tetap terjadi. Namun, tidak setinggi peningkatan pasca libur Idul Fitri tahun ini. “Mungin saja akan terjadi gelombang ketiga di libur Nataru ini. Tapi, tidak setinggi libur Idul Fitri. Karena, cakupan vaksinasi juga sudah tinggi,” bebernya.

Lebih dalam, Ahli Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI, Profesor Tri Yunis Miko Wahyono menegaskan, pemerintah ditingkat kota/kabupaten, provinsi hingga pusat haruslah membuat aturan atau undang-undang.

Tri menerangkan, hal itu menjadi dasar hukum yang kuat bagi pemerintah dalam mencegah dan menangani pandemi Covid-19. “Selama dua tahun ini kan, kita begini-begini saja. Tidak ada dasar hukum yang kuat agar masyarat mentaati peraturan yang dibuat pemerintah,” ujarnya.

Peraturan itu, kata Tri, dibuat oleh pemerintah pusat yang nantinya diterapkan masing-masing Pemerintah Daerah. Makin dalam, dia mengungkapkan, dari kacamata Epidemiologi, Covid-19 akan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Sehingga, peraturan pemerintah secara tetap harus diberlakukan.

Kendati demikian, Tri mengakui, dalam membuat aturan tersebut tidak semudah membalik telapak tangan. Jadi, untuk menekan kasus Covid-19 pada Nataru tahun ini bukanlah suatu hal yang mudah.

“Karena itu, menurut saya sistematika di Indonesia ini harus berubah. Di negara lain seperti Singapura dan Malaysia tidak sesulit ini dalam membuat sebuah peraturan,” paparnya.

Bahkan, ungkap dia, saat ini masyarakat masih menanti pernyataan langsung dari pemerintah mengenai, status pandemi dan endemi.(cr1/rd)

Jurnalis : Gerard Soeharly

Editor : Fahmi Akbar