LPG
MERAPIKAN : Seorang pekerja sedang menata gas LPG di salah satu lokasi distributor gas di Jalan Raden Saleh, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya. ARNET/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Rencana Pemerintah untuk mengubah penggunaan gas LPG menjadi gasifikasi batu bara atau yang biasa di sebut Dimethyl Ether (DME), untuk kebutuhan rumah tangga telah sampai ke Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Kota Depok.

Ketua Hiswana Migas Kota Depok, Ahmad Badri, membenarkan upaya pemerintah dalam menggantikan penggunaan LPG dengan DME, sesuai berita yang sedang berkembang beberapa bulan terakhir.

“Betul beberapa bulan sudah sampai ke kami di Depok berita tentang ini, tapi realisasinya masih belum jelas. Kami sifatnya menunggu aturan teknisnya,” paparnya kepada Radar Depok, Minggu (14/11).

Ia menjelaskan, kejelasan terkait aturan transisi dari LPG ke DME sampai penyaluran teknis ke distributor, agen, sampai ke pedagang masih belum ada info dari asosiasi, baik dari DPD maupun DPP Hiswana Migas terkait aturan tersebut.

“Dari Pertamina pun belum dapat info atau instruksi apapun terkait distribusi lpg bersubsidi ini,” ungkap Badri saat dikonfirmasi.

Namun dipastikannya, bahwa Hiswana Migas Kota Depok tetap melaksanakan apapun keputusan pemerintah, sebab memang Pertamina bersama Hiswana Migas hanya sebagai pelaksana penyaluran energi bersudsidi.

Diketahui pemerintah akan melakukan penggantian penggunaan gas LPG menjadi gasifikasi batu bara atau DME. Rencananya pemerintah akan mulai melaknakan kebijakan ini pada tahun 2022.

Perlu diketahui, Hiswana Migas Kota Depok pada pertengahan tahun 2021 dalam satu hari menyalurkan gas LPG 3 kilogram sebanyak 68 ribu tabung untuk pengguna di seluruh penjuru Kota Depok.

“Kalau dalam 1 bulan kira salurkan 1,7 juta tabung. Total tersebut dibagikan ke dalam 25 hari kerja. Itu setiap hari ya,” ungkap Badri.

Terkait harga gas 3 kilogram, sejauh ini dipastikannya tidak mengalami kenaikan maupun kelangkaan karena dampak kebijakan tersebut. Tapi biasanya perubahan harga terjadi saat menuju ke warung karena permintaan meningkat.

“Dari agen masih sekitar Rp16 sampai Rp17 ribu ya. Nah kalau sudah di warung menjadi Rp22 ribu. Itu karena permintaan yang terus meningkat ya,” terangnya.

Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri, Disdagin Kota Depok, Raden Rara Cicin Nurhaidha mengatakan, sampai saat ini pemerintah pusat masih belum memberikan petunjuk adanya perubahan penggunaan gas LPG menjadi gas batu bara atau yang biasa di sebut Dimethyl Ether (DME).

Makanya, Pemerintah Kota Depok juga belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas. “Belum ada (sosialisasi ke masyarakat dan persiapan). Karena belum ada petunjuk juga dari pusat,” tandasnya.

Di sisi lain, seorang ibu rumah tangga yang juga menjual toko kue, Irenda Stefani menambahkan, kalau pihaknya belum siap terkait perubahan gas LPG biasa menjadi gasifikasi batu bara DME yang sedang dipersiapkan pemerintah.

“Saya belum siap ya. Setiap hari saya gunakan gas 3 kg, buat masak sama untuk jualan kue,” tambahnya.

Ketidaksiapannya bukan tanpa alasan, pasalnya informasi terkait perubahan gas batu bara belum pernah didengarnya, baik soal pemakaian, harga, sampai penggunaannya.

Menurut Irenda, pemerintah pusat melalui pemerintah daerah harus memberikan informasi terbuka yang jelas terkait gas tersebut. Hal ini karena yang sering bersinggungan langsung dengan gas adalah kaum ibu, sehingga harus ada perhitungan harga dan juga kualitas.

“Yang paling penting harganya itu berapa, bisa untuk berapa lama. Kalau gas 3 kilogram kan bisa sampai satu minggu. Terus bagaimana keamanannya karena kebanyakan yang di dapur kan ibu-ibu,” pungkas warga Taman Duta, Kelurahan Cisalak itu. (rd/arn)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Junior Williandro