sandi butar butar
BONGKAR KORUPSI : Personil Non PNS Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, Sandi Butar Butar kembali bersuara melalui sebuah karton yang bertuliskan 'Danru dan PNS Damkar Mengetahui Semua, Tapi Bungkam Semua' di Mako Damkar, Jalan Boulevard GDC, Minggu (14/11). ARNET/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOKPersonel honorer Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, Sandi Butar Butar kembali bersuara menggunakan sebuah karton warna kuning dengan tulisan ‘Danru dan PNS Damkar Mengetahui Semua, Tapi Bungkam Semua’ di Mako Damkar, Jalan Boulevard GDC, Minggu (14/11).

Dirinya memastikan bila seluruh Danru dan PNS mengetahui apa yang terjadi di tubuh Damkar mulai dari biaya BPJS Kesehatan, paket makanan di lapangan, pengadaan seragam di lapangan, pengadaan selang hingga anggaran perawatan perahu karet yang akhirnya mangkrak di sudut Mako Damkar, Jalan Boulevard GDC.

“Mereka semua PNS dan Danru tahu tentang potongan anak-anak dan juga duit kegiatan lainya yang jadi hak anggota, tapi mereka diam,” tegas Sandi kepada Radar Depok.

Ia juga memastikan seluruh yang mengetahui sudah dilakukan pemanggilan oleh kejaksaan terkait kasus dugaan korupsi di dinas damkar, baik soal BPJS Kesehatan, pengadaan sepatu PDL, dan insentif anggota penanganan Covid-19.

Sandi pun memperlihatkan, daftar makan, minum, dan laundry regunya selama empat bulan, dari Januari hingga April. Total satu anggota Rp175 ribu perbulan sehingga totalnya hanya Rp700 ribu.

Ada enam anggota. 5 anggota perbulan Rp175 ribu. Satu anggota sebulan Rp200 ribu jadi dapat sebulan Rp800 ribu. Lain halnya Danru sebulan Rp250 ribu jadi total sebulan Rp1 juta.

“Kaya gini harus diusut. Makan, minum, dan laundry anggaranya berapa. 3 anggaran di jadiin satu. Suruh cek berapa aslinya. danru terima 1 juta, PNS biasa terima Rp800 ribu. non PNS terima Rp700 ribu. Itu adil ridak. Sedangkan yang kerja dilapangan non pns semua,” bebernya.

Sandi sangat yakin bahwa seluruh personel Damkar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, karena telah lama bergabung dengan Damkar. Begitu juga korupsi yang dilakukan di Damkar sudah sejak lama. Sehingga secara otomatis personil yang telah lebih dulu bergabung sebelumnya tentu mengetahui praktek korupsi yang berjalan selama ini.

“Tahu banyak semua. Berapa tahun mereka di damkar, masa potongan BPJS mereka tidak tau, gaji dipotong tidak tau. Lalu, setiap ada kegiatan anak-anak terima uang berapa saja masa tidak tau,” katanya.

Ia pun heran kenapa tidak ada keberanian dari para personel, bahkan tidak ada kekompakan dalam menyuarakan apa yang terjadi. Padahal kejadian praktek korupsi Damkar telah dirasakan sama personel, baik yang terdaftar sebagai PNS biasa dan Non PNS.

“Suruh kejaksaan aja cek. kalau tidak cek ke BKD. Kalau mereka tidak kasih tahu, jelas itu mereka menutupi. Lantas apa gunanya undang-undang transparansi anggaran,” tandasnya. (rd/arn)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Junior Williandro