Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PKB, M. Faizin. FOTO : ISTIMEWA

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), M Faizin meminta agar Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Pendidikan Tinggi (Mendikbud-Ristek), Nadiem Makarim merevisi Permendikbud-Ristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permen PPKS) karena menuai polemik  lantaran dinilai melegalkan seks bebas.

“Alangkah elok dan tidak ada salahnya Mas Nadiem merevisi terbatas Permendikbud ini secara cepat untuk lebih menegaskan norma konsensual agar mempunyai kekuatan yang lebih mengikat, sehingga siapa saja yang hendak melakukan hubungan seksual bisa dicegah,” kata Faizin dalam keterangan tertulis yang diterima Radar Depok, Selasa (09/11).

Sebagaimana diketahui, lanjut Faizin ada definisi kekerasan seksual dalam Permendikbud 30/2021 yang bisa memicu multitafsir. Kendati demikian, menurutnya definisi kekerasan seksual dalam Permendikbud ini harus lebih tegas lagi, terlebih norma konsensual yang menjadi faktor dominan untuk menilai terjadi atau tidaknya kekerasan seksual.

Meski begitu,  Faizin yang juga Ketua DPC PKB Kota Depok ini meminta semua pihak melihat semangat di balik pembentukan Permendikbud 30 Tahun 2021 ini. Dia menyebut sejatinya Permendikbud ini dibuat agar mencegah terjadinya lebih banyak korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, khususnya kampus.

“Lahirnya Permendikbud 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kampus harus dilihat dari bagian upaya untuk mencegah lebih banyaknya korban kekerasan seksual. Harus diakui jika saat ini banyak sekali korban kekerasan seksual di lingkungan kampus yang membutuhkan perlindungan hukum,” kata Faizin.

Untuk pencegahan kekerasan seksual, kata dia, misalnya dalam Permendikbud 30/2021 cukup detail diatur pembatasan pertemuan sivitas akademika secara individu di luar area kampus maupun di luar jam operasional kampus.

“Bahkan jika ada pertemuan tersebut harus ada izin dari pejabat kampus dalam hal ini ketua jurusan atau ketua program studi,” ujarnya.

Dewan dari daerah pemilihan (Dapil) Jabar 8 (Kota Depok-Kota Bekasi) ini mengungkapkan, dibentuknya Permendikbud ini juga lantaran tren kekerasan seksual di kampus-kampus di Indonesia juga terus menunjukkan peningkatan. Ironisnya, kata dia, kekerasan seksual tersebut tidak hanya terjadi di antara mahasiswa, tetapi juga kerap dilakukan oleh oknum dosen maupun karyawan kampus.

“Data kekerasan kampus yang berhasil di-record terdapat 174 kasus kekerasan seksual di 79 kampus dan 29 kota. Kasus sebenarnya bisa jadi jauh lebih tinggi karena banyak kasus yang tidak dilaporkan karena korban merasa malu atau karena factor lain. Sedangkan secara umum korban kekerasan seksual berdasarkan catatan dari Komnas Perempuan dari tahun 2017-2019, kasus kekerasan seksual di Indonesia mencapai 17.940 yang artinya terdapat 16 korban mengalami kekerasan seksual setiap harinya,” ucap Faizin. (cky)

 

Editor/Jurnalis : Ricky Juliansyah