SAMBUTAN : Ketua DPC PKB Kota Depok, M. Faizin didampingi Fraksi PKB DPRD Kota Depok saat memberikan sambutan dalam Muscab DPC Perempuan Bangsa Kota Depok beberapa waktu lalu. FOTO : RICKY/RADARDEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Depok, M. Faizin menegaskan bahwa partainya akan mengawal perjuangan atas kebijakan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilai tidak berpihak kepada para nelayan di Indonesia.

Hal tersebut, kata Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB ini, ditegaskan saat Fraksi PKB menerima audinesi dengan perwakilan nelayan dn Ruang Rapat Fraksi PKB, di Komplek Parlemen, Jakarta, baru-baru ini.

“Jadi, pada Rabu (29/09), Fraksi PKB menerima audiensi dari perwakilan nelayan. Mereka berkeluh kesah kepada rekan-rekan kami di DPR RI dan kami pun siap mengawal dan memperjuangkan nasib nelayan,” ucap Faizin kepada Radar Depok.

Pada kesempatan tersebut, lanjut Faizin, Fraksi PKB menyesalkan desain pemerintah dalam isu kelautan dan perikanan, karena tidak mencerminkan keberpihakannya kepada nasib para nelayan.

“Salah satunya, terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomo 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan,” lanjut Faizin.

Fraksi PKB, kata Fazin, menilai dalam ketentuan PP 85/2021 sangat memberatkan para nelayan, khususnya nelayan tradisional, di mana ada perubahan pungutan pajak mencapai 400 persen.

“Ada beberapa elemen (pada PP85/2021) yang tidak hanya naik, tetapi berubah karena sampai 400 persen yang tentu sangat memberatkan bagi para nelayan,” katanya.

Untuk itu, Faizin menambahkan, Fraksi PKB mengingatkan pemerintah untuk tidak menganaktirikan para nelayan, seperti memperhatikan kesejahteraan nelayan dan tidak mengeluarkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah justru mempersulit para nelayan terutama di tengah pandemi Covid-19 ini.

“Di tengah masyarakat sulit, di tengah pemerintah memberikan kemudahan di Pariwisata, memberikan karpet merah di dunia investasi, bahkan menghapus pajak mobil. Masa nelayan yang dikenakan pajak,” ujarnya.

Faizin menegaskan, Fraksi PKB segera menindaklanjuti hasil audiensi tersebut dan segera berkomunikasi dengan pemerintah, dalam hal ini ke Menteri Kelautan dan Perikanan.

“Bahkan, Fraksi PKB pun akan melayangkan surat ke Presiden Joko Widodo serta Menkeu. Memang menjadi tantangan bagi Indonesia dalam peningkatan penambahan negara,” pungkasnya. (cky)

 

Editor/Jurnalis : Ricky Juliansyah