vaksinansi
VAKSIN PELAJAR : Pelaksanaan gebyar vaksinasi di SMPN 11, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos Kota Depok. FOTO : LULU/RADAR DEPOK.

RADARDEPOK.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, sepertinya kudu cepat-cepat mensinkronisasikan data vaksinasi. Perbedaan data tersebut jadi biang kerok, saat perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali, Kota Depok tetap Level 2. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) capai vaksinasi Kota Depok 66,3 persen. Sedangkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Depok sudah lebih dari 70 persen.

Ahli Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Iwan Ariawan mengatakan, stuck-nya Kota Depok di level 2 ada dua kemungkinan. Ketidak cocokan data capaian vaksinasi serta kontak tracing yang ada pada si Lacak, yang menjadi salah satu acuan Kemenkes RI. “Ada dua hal yang membuat Depok belum menjadi Level 1. Pertama karena capaian vaksinasi, kedua karena tresing yang dilakukan sangat rendah,” ungkapnya kepada Harian Radar Depok, Rabu (3/11).

Iwan menilai, ada ketidakcocokan data capaian vaksinasi antara Dinkes Kota Depok dengan Kemenkes RI. Sebab data yang ada di Kemenkes capaian vaksin Depok baru 66 persen secara umum akhir Oktober. Sedangkan data yang ada di Dinkes akhir Oktober sudah 70 persen lebih, dan per hari ini (Kemarin) sudah 71 persen.

“Kemungkinan belum terinput angka yang sudah dilakukan Dinkes ke data Kemenkes. Karena untuk menuju level 1 capaian vaksinasi harus 70 persen,” katanya.

Dia mengakui, memang untuk menuju daerah menjadi PPKM Level 1 persyaratannya capaian vaksinasi secara umum mencapai 70 persen. Lalu, untuk lansia mencapai 60 persen dari target yang ditentukan sesuai aturan.

Selanjutnya, hal lain yang mengganjal Depok menuju level 1, kata Iwan, adalah tresing yang dilakukan sangat rendah. Sejak Oktober tresing yang dilakukan Kota Belimbing ini hanya 1 banding 2 atau 1 banding 3, sedangkan idealnya adalah 1 banding 15. “Ini sesuai aplikasi si lacak miliknya Kemenkes. Itu jadi acuan juga untuk turun ke level 1. Kalau Depok ini sejak Oktober kontak tresingnya sangat rendah sekali,” papar Iwan.

Menurutnya, Depok harus meningkatkan kontak tresing, agar terlihat di aplikasi Kemenkes  karena semua tresing tercatat disana. Tapi dia juga tidak mengerti apa tidak dilaporkan secara baik dan benar, sehingga tidak tercatat.

Aplikasi si lacak berguna untuk mengetahui tingkat penanganan yang dilakukan pemerintah di setiap daerah, dalam melakukan pelacakan penyebaran Covid-19, sehingga kasus setiap saat bisa terlihat dengan baik. Bila tidak melakukan pelacakan dengan baik, tentu akan berdampak pada hasil. Misalnya orang yang terpapar, tapi tidak diketahui karena perbandingan pelacakan sangat rendah.

Dilokasi berbeda, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid 19 Kota Depok, Dadang Wihana membenarkan, bahwa standar capaian vaksinasi harus 70 persen dari 1,6 juta penduduk Kota Depok.

“Agar Depok menuju level 1 capaian vaksinasi harus di atas 70 persen dari target 1,6 juta penduduk,” ucap pria yang pernah menjabat Kepala Dinas Perhubungan ini.

Perlu diketahui, capaian vaksinasi per 4 November 2021 dari data Dinkes Depok, capaian vaksinasi dosis pertama secara umum sudah mencapai 71,79 persen atau sebanyak 1.158.427 jiwa, dosisi kedua mencapai 56,95 persen atau sebanyak 918.952 jiwa. Lalu, untuk lansia capaian vaksin dosis pertama 64,15 persen atau sebanyak 76.942 jiwa, pada dosis kedua 51,17 persen atau sebanyak 61.382 jiwa.

Sejak 13 September lalu, pemerintah memutuskan untuk memasukkan indikator cakupan vaksinasi Covid-19 dalam evaluasi penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali. Kebijakan ini mampu meningkatkan laju vaksinasi di wilayah tersebut, khususnya vaksinasi bagi kelompok masyarakat lanjut usia atau lansia.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi PPKM, Senin (4/10), secara virtual.

“Syarat minimum cakupan vaksinasi lansia untuk penurunan level PPKM dari 3 ke 2, dan 2 ke 1 yang diberlakukan sejak 13 September 2021, mampu meningkatkan kecepatan vaksinasi lansia di Jawa-Bali secara signifikan. Ini nanti yang sebenarnya, levelnya itu berubah sangat dipengaruhi sekarang oleh vaksinasi, khususnya untuk lansia,” ujar Luhut.

Penambahan syarat cakupan vaksinasi tersebut merupakan salah satu proses transisi untuk hidup bersama COVID-19. Status PPKM daerah di Jawa-Bali dapat turun dari Level 3 ke Level 2 jika cakupan vaksinasi dosis pertama daerah tersebut mencapai 50 persen dan cakupan vaksinasi lansia 40 persen. Sedangkan untuk dapat turun dari Level 2 ke Level 1, cakupan vaksinasi dosis pertama harus mencapai 70 persen dan cakupan vaksinasi lansia 60 persen.(arn/rd)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Fahmi Akbar