menjelang natal di depok
SAMBUT KEDAMAIAN : Panitia Perayaan Natal sekaligus Orang Muda Katolik (OMK) Santo Matheus, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, saat mempersiapkan goa serta pohon Natal dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus. Meski dilangsungkan secara virtual, menghias lingkungan gereja tetap berjalan dengan menjaga protokol kesehatan, Selasa (22/12/2020). FOTO : ARNET/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM – Satu bulan jelang pemberlakuan pengetatan aktivitas saat momen Natal dan tahun baru (Nataru). Pemerintah menerbitkan pedoman bagi para kepala daerah. Harapannya, waktu persiapan banyak sehingga kebijakan itu bisa terlaksana dengan baik. Juga dapat mencegah lonjakan kasus Covid-19. Dasar hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan pengetatan itu diterbitkan dalam bentuk Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021.

Instruksi yang dipublikasikan pada Rabu (24/11) itu ditujukan kepada gubernur dan bupati/wali kota seluruh Indonesia. Berbeda dengan sebelumnya yang membedakan Jawa-Bali dan non-Jawa-Bali, pemberlakuan pedoman tersebut disamakan secara nasional.

Kepala Divisi Penanganan Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok, Sri Utomo mengatakan, Peraturan Walikota (Perwal) Kota Depok sedang dibuat. Yang pasti, Kota Depok bakal menerapkan PPKM Level 3 selama masa libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Kebijakan ini sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat menerapkan PPKM Level 3 saat libur Nataru secara nasional.

Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok juga meminta, warga tak melakukan perjalanan liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Imbauan itu dikeluarkan untuk mencegah kenaikan kasus Covid-19 setelah libur panjang akhir tahun. “Pengalaman sudah membuktikan setiap setelah ada liburan hari besar terjadi lonjakan kasus. Ini yang kami cegah,” terangnya kepada Harian Radar Depok, Kamis (25/11).

Ia meminta, seluruh warga Kota Depok mematuhi arahan dan petunjuk tersebut. Selain itu, warga juga diminta untuk menjalani vaksinasi Covid-19 demi terciptanya kekebalan kelompok (herd immunity) serta mengurangi risiko sakit dan kematian.

Saat ini, perkembangan Covid-19 di Kota Depok yang terus menunjukkan perbaikan. Hal tersebut ditandai dengan status zonasi Kota Depok yang terus berada di zona kuningatau wilayah dengan risiko rendah penularan Covid-19 selama 12 pekan terakhir. “Penetapan zonasi kota tersebut berdasarkan indikator Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per tanggal 21 November 2021,” katanya.

Saat ini, lanjutnya, Kota Depok berada di zona kuning dengan skor 2.77. “Angka ini lebih meningkat dibanding pekan sebelumnya yaitu 2.72,” tegasnya.

Selain Kota Depok, juga terdapat kabupaten dan kota lain di Jabodetabek yang berada di zona kuning. Antara lain Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang.

Sementara, Koordinator Infokom GPIB Imanuel Kota Depok, Agus Indrayono mengungkapkan, peraturan tersebut berpengaruh terhadap teknis gelaran ibadah yang ada di Kota Depok. Agus menyebutkan, pihaknya akan memberlakukan ibadah secara online dan offline sesuai dengan teknis yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kalau kita mengikuti saja teknisnya seperti apa, kita akan tetap patuh terhadap keputusan dari pemerintah,” sebutnya kepada Radar Depok, Kamis (25/11).

Dia membeberkan, Kota Depok diunggulkan dengan seiring menurunnya jumlah kasus Covid-19. Sehingga, kini Kota berikon Belimbingi itu sudah berada pada Level 2. “Bagi daerah yang jumlah kasus Covid-19 nya tinggi harus menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku,” paparnya.

Lebih dalam, Agus menuturkan, pihaknya tidak keberatan jika terpaksa harus melaksanakan ibadah perayaan Natal dan Tahun Baru secara online. Menurut dia, agama yang dianutnya mengajarkan untuk mentaati keputusan pemerintah.

“Siapapun pemerintah nya kita harus tetap mengikuti sesuai dengan aturan yang berlaku, pemerintah adalah orang yang harus kita  taati,” tuturnya.

Terpisah, Ahli Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI), Tri Yunis Miko Wahyono menjelaskan, peraturan yang diambil Pemerintah itu tidak tepat. Mengingat, kasus Covid-19 pada masing-masing daerah berbeda.

Dia memaparkan, syarat suatu daerah diperbolehkan menerapkan PPKM level 3 adalah bagi daerah yang memiliki kasus Covid-19 antara 50-150 orang per 100 ribu penduduk per-minggu.

“Tidak tepat ya menurut saya kalau menerapkan PPKM Level 3 karena, setiap daerah memiliki jumlah kasus yang berbeda, nanti kota atau kabupaten akan kebingungan menerapkannya,” jelas Tri.

Menurut Tri, seharusnya pemerintah memberlakukan PPKM darurat seperti yang diterapkan beberapa waktu lalu di Pulau Jawa dan Bali. Hal itu, dinilainya lebih efektif ketimbang PPKM Level 3. “Seharusnya, pemerintah memberlakukan PPKM Darurat seperti pada Juli hingga Agustus lalu,” tuturnya.

Jika PPKM darurat diberlakukan, beber dia, pemerintah di daerah tidak akan kebingungan dalam mencegah penyebaran Covid-19. “Teknisnya tinggal mengacu seperti yang sudah pernah diterapkan sebelulumnya,” tutup Tri.

Dirjen Administrasi Wilayah Kemendagri, Safrizal menjelaskan, inmendagri tersebut mulai berlaku pada 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Dengan ketersediaan waktu yang panjang, diharapkan pelaksanaan di lapangan juga baik.

Rencananya, pekan ini ada rapat koordinasi seluruh elemen pusat dan daerah. ”Untuk menjelaskan secara baik tentang kesiapan kita dan apa situasi yang akan kita hadapi,” ujarnya kemarin.

Dalam Inmendagri 62/2021, secara garis besar ada empat aspek yang harus dipedomani. Yakni, kebijakan umum, pelaksanaan perayaan dan ibadah Natal, pelaksanaan perayaan tahun baru dan pusat perbelanjaan, serta pengaturan di tempat wisata.

Dalam kebijakan umum, pemda diminta melarang mudik, cuti, hingga pengetatan protokol kesehatan dan pengaktifan satgas masing-masing. Selain itu, memberlakukan standar aktivitas masyarakat setara PPKM level 3.

Kemudian, dalam aspek pelaksanaan perayaan dan ibadah Natal, inmendagri mewajibkan pembentukan satgas di setiap gereja, menyiapkan protokol kesehatan ketat, dan skenario perayaan yang minim kerumunan. Misalnya, ibadah secara hybrid, pembatasan kapasitas 50 persen, hingga perayaan sederhana.

Pada aspek pelaksanaan tahun baru, inmendagri mewajibkan daerah melarang kegiatan tahun baru. Mulai pawai, arak-arakan, hingga perkumpulan. Kemudian, kegiatan di pusat perbelanjaan, bioskop, dan restoran dibatasi 50 persen dengan batas operasional pukul 21:00.

Untuk kegiatan wisata, pemda diwajibkan melakukan rekayasa di titik wisata. Misalnya, pemberlakuan ganjil genap kendaraan, pembatasan kunjungan 50 persen, hingga pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi.

Safrizal menambahkan, semua yang diatur dalam inmendagri harus dilaksanakan. Agar berjalan efektif, pihaknya juga meminta kerja sama dari masyarakat. Sebab, sangat sulit jika pelaksanaan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. ”Demi penanganan pandemi Indonesia terus membaik,” imbuhnya.

Terkait dengan pengawasan, dia menyebutkan bahwa pemerintah pusat akan melakukan monitoring setiap hari guna mengantisipasi kasus-kasus di daerah. ”Akan ada evaluasi bertahap dan monitor,” tandasnya.(cr1/rd)

Jurnalis : Gerard Soeharly

Editor : Fahmi Akbar