angka stunting
JELASKAN : Sekda Kota Depok, Supian Suri bersama Kabid Kesmas, Dinkes Kota Depok, Zakiah (kiri) dalam Pertemuan Koordinasi Dan Konvergensi Lintas Sektor Dalam Rangka Penurunan Angka Gizi Buruk Dan Stunting, di Balairung Dwidjosewojo, Hotel Bumi Wiyata, Senin (8/11).

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Koordinasi lintas sektoral yang baik disertai kebijakan daerah, berhasil menurunkan prevalensi atau angka populasi stunting menjadi 4,78 persen pada Februari 2021. Dari semula 5,3 persen di Agustus 2020.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Supian Suri mengatakan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) dan kebijakan pembangunan yang tertera di Bappenas, stunting menjadi prioritas skala nasional untuk membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, berdaya saing, sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

Tentunya stunting memiliki konsekuensi terhadap kesehatan, SDM dan pertumbuhan ekonomi secara umum, prevalensi stunting di Indonesia cukup tinggi yaitu 30,8 persen pada 2018.

“Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, kondisi tersebut menempatkan Indonesia berada di peringkat kelima di dunia negara yang mengalami kekurangan gizi. Sedangkan prevalensi stunting di Provinsi Jawa Barat 29,2 persen dan Kota Depok 23,2 persen,” ujarnya dalam Pertemuan Koordinasi Dan Konvergensi Lintas Sektor Dalam Rangka Penurunan Angka Gizi Buruk Dan Stunting, Senin (8/11).

Sekda Kota Depok ini menegaskan, dalam mengatasi masalah stunting dan gizi buruk, pemerintah menerapkan pendekatan intervensi secara konvergen yang melibatkan multisektor di berbagai tingkatan. Terlebih, regulasi dan kebijakan terkait pencegahan dan penanganan stunting sudah cukup banyak, baik dalam bentuk Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), dan Peraturan Wali Kota (Perwal) percepatan penanganan stunting di Kota Depok.

“Yang terbaru ada perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Akan tetapi, terdapat tantangan dalam pelaksanaan kebijakan dan aturan ini antara lain adalah kompleksitas koordinasi didalam sektor kesehatan, dan antara sektor kesehatan dan non kesehatan,” bebernya.

Untuk itu, melalui aturan tersebut, dirinya meminta kepada seluruh stakeholder supaya memastikan layanan dari setiap intervensi gizi sensitif dan gizi spesifik tersedia dan dapat diakses oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, bayi, badut, balita serta Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri.

“Kami menggelar Pertemuan Koordinasi Dan Konvergensi Lintas Sektor Dalam Rangka Penurunan Angka Gizi Buruk Dan Stunting diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan konvergensi serta menjalin komitmen lintas sektor dan peran pimpinan wilayah dalam percepatan penurunan prevalensi gizi buruk dan stunting di Kota Depok,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinkes Kota Depok, Zakiah menuturkan pihaknya terus melakukan upaya peningkatan status gizi masyarakat. Khususnya pada masa 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).

“Prevalensi stunting di depok adalah 16,09 persen pada 2019 berdasarkan hasil Studi Status Gizi Balita (SSGBI) 2019. Kemudian berhasil diturunkan menjadi 5,3 persen di Agustus 2020. Dan 4,78 persen dari bayi yang ditimbang pada Februari 2021,” tandasnya. (rd/daf)

Jurnalis : Daffa Syaifullah

Editor : Junior Williandro