SIDAK : Anggota Komisi A DPRD Kota Depok sedang melakukan Sidak dan diterima pihak pengembang Perumahan Reiwa Town di Kelurahan Duser, Kecamatan Bojongsari. FOTO : INDRA SIREGAR / RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DUSER – Komisi A DPRD Kota Depok menepati janjinya untuk melakukan inspeksi mendadak (Sidak) terhadap pembangunan Perumahan Reiwa Town, di Kelurahan Duren Seribu (Duser), Kecamatan Bojongsari. Komisi yang diketuai politisi Partai Gerindra, Hamzah ini mendatangi perumahan tersebut, Senin (29/11).

“Maksud kedatangan kami untuk meninjau permasalahan yang sedang ramai diberitakan di media masa, terkait kasus dugaan penipuan yang dilakukan H. Burhanudin terhadap sorang mantan Direktur Badan Intelijen Strategis (Bais), Mayjend TNI (Purn) Emack Syadzily, yang menjadi syarat Prasarana Utilitas (PSU) untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Perumahan Reiwa Town ini,” kata Hamzah, Senin (29/11).

Hamzah mengungkapakan, dari hasil sidak yang dilakukan Angota Komisi A DPRD Kota Depok di sana, mereka menemukan bebarapa poin penting, aalah satunya, perumahan itu telah mengantongi IMB seluas 18 hektar pada 2019 lalu.

“Ya terkait perizinan memang IMBnya sudah keluar seluas dari tahun 2019. Ini kan ada keterkaitan dengan lahan PSU yang bermasalah dan telah dilaporkan bapak Emack selaku pihak yang merasa dirugikan,” ucapnya.

Dia menjelaskan, untuk menengahi kasus yang melibatkan H.Burhanudin dan Mayjend TNI (Purn) Emack, pihaknya langsung mengeluarkan rekomendasi agar lahan fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum) yang berada di tanah milik Mayjend TNI (Purn) Emack, diganti atau dilakukan revisi terhadap semua perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Depok terhadap PT. Alka selaku pengembang Perumahan Reiwa Town.

“Karena lahan yang diserahkan PT Alka tersebut bermasalah. Apabila mereka tidak mau melakukan rekomendasi kami, sementara kami akan melakukan penghentian semua kegiatan yang ada perumahan Reiwa,” tegasnya.

Lebih lanjut Hamzah mengungkapkan, pihaknya juga telah memanggil pengembang perumahan tersebut, dan mereka berjanji siap menyelesaikan persoalan ini.

“Ya mereka tanggapannya siap menyelesaikan, baik dengan Pak Emack maupun penyerahan fasos dan fasum. Tadi sih menurut keterangan pengembang, nanti akan ada pertemuan untuk negosiasi, karena Pak Emack sudah memilih angka pergantian. Silahkan itu ranah mereka, kalau yang sudah berstatus hukum bukan di ranah Komisi A, tapi untuk memantau persoalan terkait perizinan lahan, itu di Komisi A,” imbuhnya.

Hamzah menambahkan, pihaknya juga mengingatkan agar Pemerintah Kota (Pemkot) lebih hati-hati dan waspada dalam menerima kelengkapan dokumen maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan lahan Fasos Fasum.

“Saran ke pemerintah untuk lebih teliti dan lebih berhati-hati ketika pengembang itu menyerahkan Fasos dan Fasum. Tentang legal keabsahan tanah fasos dan fasum yang diterima pemerintah. Sebelum diterima harus ditelusuri kebenarannya dan kebasahannya,” tutupnya. (dra)

Jurnalis : Indra Abertnego Siregar

Editor : Ricky Juliansyah