vaksin smp
CAPAIAN VAKSIN : Seorang pelajar SMP ketika menerima vaksinasi di salah satu sekolah di Kora Depok. Pemerintah masih melakukan percepatan vaksinasi untuk pelajar SMP ditengah PTM. ARNET/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM – Lima kota dan kabupaten yang disebut-sebut naik level 1 dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarkat (PPKM), ternyata tidak ada Kota Depok. Selasa (16/11), Depok masih betah bertengger di Level 2 berbeda dengan tetangganya, seperti Kota Bogor, dan Bekasi, hingga Jakarta sudah masuk dalam PPKM Level 1.

“Sampai saat ini Depok masih Level 2, hanya kebijakan terbaru belum dikeluarkan Pemerintah Kota Depok,” singkat tim Satgas Covid-19 Kota Depok, Manto Jorghi, Selasa (16/11).

Menimpali hal ini, Wakil Ketua DPRD Depok, Yeti Wulandari menyebut, turunnya level dalam PPKM selain berdasar level transmisi, penetapan level PPKM juga didasarkan atas capaian total vaksinasi dosis 1. Dan vaksinasi dosis 1 lanjut usia di atas 60 tahun dari target vaksinasi.

Berdasarkan Inmendagri Nomor 47 Tahun 2021. Pertama, penurunan level kabupaten atau kota dari level 3 menjadi level 2 dengan capaian total vaksinasi dosis 1 minimal sebesar 50 persen dan capaian vaksinasi dosis 1 lanjut usia di atas 60 tahun minimal sebesar 40 persen.

Kedua, penurunan level kabupaten atau kota dari level 2 menjadi level 1 dengan capaian total vaksinasi dosis 1 minimal sebesar 70 persen dan capaian vaksinasi dosis 1 lanjut usia di atas 60 tahun minimal sebesar 60 persen.

“Sampai saat ini, Kota Depok masih berada di level 2. Salah satunya karena ketidaksinkronan data vaksin antara Pemkot Depok dengan pemerintah pusat,” jelasnya kepada Harian Radar Depok, Selasa (16/11).

Menurut Yeti, ada tiga aplikasi yang diintegrasikan guna meningkatkan efisiensi kinerja sistem Satu Data Vaksinasi Covid-19. Yaitu: 1, Aplikasi PeduliLindungi. Aplikasi ini dari Kementerian Kominfo dan Kementerian BUMN yang digunakan dalam tracking-tracing-fencing. Fungsinya untuk melakukan registrasi ulang bagi masyarakat penerima vaksin. 2, Aplikasi PrimaryCare. Aplikasi dari BPJS Kesehatan tersebut telah digunakan di berbagai fasilitas kesehatan sejak 2014. Aplikasi juga berfungsi untuk melakukan pencatatan hasil vaksinasi. 3, Aplikasi SMILE. Aplikasi dari Kementerian Kesehatan dan United Nations Development Program (UNDP) itu digunakan untuk melakukan monitoring distribusi vaksinasi dari tingkat provinsi hingga ke setiap fasilitas layanan kesehatan (fasyankes).

Oleh karena itu, supaya tidak terjadi perbedaan data, pemerintah pusat  agar menggunakan data real time yang terdapat pada aplikasi P Care. Sistem Pcare, yakni aplikasi yang digunakan untuk menyimpan data setelah orang divaksin. Ini yang paling ril. “Setiap yang datang, divaksin langsung di-input,” terangnya.

Yeti juga berpesan, kendati capaian vaksinasi di Depok sudah 70 persen lebih, masyarakat tetap menjaga diri dari Virus Korona (Covid-19). Wajib menggunakan masker, mencuci tangan, menyiapkan handsanitizer, menjaga jarak dan tidak berkerumun. “Memang saat ini trennya turun, tapi jangan jadi lengah menrapkan protokol kesehatan,” katanya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi D DPRD Depok, M Suparyono mengungkapkan, sebenarnya Kota Depok sudah layak dikategorikan sebagai kota dengan penerapan PPKM Level 1. Mengingat, capaian vaksinya sudah jutaan penduduk.  Sayangnya, terdapat kerancuan data antar lembaga di tingkat pusat, sehingga membuat Depok masih terpenjara di PPKM Level 2.

“Memang kita selalu ada masalah dengan data, karena ada beberapa institusi yang punya wewenang untuk pendataan seperti misalnya BPS, jelas dia Badan Statistik. Bappeda juga punya data, dan perangkat daerah (PD) lainya juga punya data dan definisinya beda–beda, sehingga membuat hasilnya pun jadi berbeda,” tutur Suparyono.

Menurut Suparyono, kejadian selisih data bukan hanya terjadi dalam masalah penjumlahan capaian vaksinasi. Di Depok, pernah terjadi selisih data warga miskin antara BPS dan Kementerian Sosial. Angka selisihnya sangat jauh, mencapai puluhan persen.

“Yang lebih parah itu data orang miskin. Kalau gak salah data BPS orang miskin di Depok gak sampai lima persen dari total penduduk. Sedangkan di Kemensos, ada sekitar 1.250.000 orang miskin, artinya 50 persen populasi penduduk di Depok itu miskin kalau mengikuti data Kementerian Sosial,” bebernya.

Berbicara mengenai data vaksin, lanjutnya, dari awal pelaksanaan vaksinasi memang sudah terjadi kerancuan. Dia menyebutkan, vaksinasi merupakan domain dari Kementerian Kesehatan yang diturunkan ke Dinas Kesehatan Daerah. Akan tetapi dalam kenyataanya ada institusi lain yang melakukan hal serupa di lokasi yang sama, seperti misalnya TNI dan Polri.

“Satu sisi Pemerintah Kota Depok terbantu dengan adanya vaksinasi yang diadakan TNI dan Polri, terlebih tenaga di Dinas Kesehatan Kota Depok juga kurang. Akan tetapi kondisi ini juga menyebabkan data penerima vaksin menjadi rancu,” bebernya.

Dia menjelaskan, dengan kondisi seperti ini Pemerintah Pusat harusnya mengubah syarat leveling PPKM, dari jumlah vaksin yang tercapai menjadi jumlah kasus Covid-19 di setiap kota dan kabupaten. Misalnya gini, di Depok ada 40 rumah sakit. Lalu setiap rumah sakit jumlah pasien Covid-19 nya dihitung, dibagi total populasi di Depok. Kalau hasilnya menunjukkan persentase yang kecil harusnya Depok sudah bisa diturunkan menjadi level 1. Kalaupun nantinya ada penambahan kasus, tinggal naikan lagi statusnya menjadi level 2 atau 3, jadi tidak terlalu sulit untuk menentukan syarat naik turunnya level. “Kalau berpatokan pada data capaian vaksin itu akan sangat sulit mengingat di luar daerah pun warga Depok bisa ikut vaksin, sedangkan data warga itu tidak masuk dalam data Dinas Kesehatan Kota Depok,” pungkasnya. (dra/rd)

Jurnalis : Indra Abertnego Siregar

Editor : Fahmi Akbar