pt citayam
BUKTI TERLAWAN : Kuasa Hukum Pihak Terlawan PT Tjitajam, Reynold Thonak bersama tim ketika menyerahkan 68 bukti surat kepada Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Cibinong, Senin (29/11). ARNET/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Sidang lanjutan PT Tjitajam dengan agenda sidang menunjukan surat bukti yang sah atas kepemilikan lahan tersebut, pihak Terlawan memberikan 68 bukti surat kepada Majelis Hakim, di Pengadilan Negeri Cibinong, Senin (29/11).

Pihak Terlawan melalui Kuasa Hukum Reynold Thonak menegaskan, bila dari seluruh surat bukti yang diberikan kepada Majelis Hakim, sembilan diantaranya surat putusan yang berkekuatan hukum tetap, baik putusan Perdata maupun Tata Usaha Negara yang telah dilakukan Eksekusi dan Akta-akta PT Tjitajam dari tahun 1934 sampai dengan tahun 2003 lengkap dengan pengesahan Dirjen AHU.

“Ada sekitar 597 surat saham asli yang ada di kami dan akan kami serahkan ke Majelis pada sidang berikutnya,” jelasnya kepada Radar Depok.

Ia menuturkan, bila pihaknya tidan menyertakan seluruh surat asli saham yang dimiliki kliennya atas nama Rotendi selaku Komisaris dan Jahja Komar Hidayat selaku Direktur, ke dalam persidangan. Pasalnya, sudah sering terjadi pemalsuan surat tersebut. Sehingga pihaknya khawatir bila dimunculkan akan diduplikatkan pihak Pelawan.

“Jadi hari ini kita berikan 3 bukti lembar saham milik klien kami yang asli, yang sudah ada sejak zaman Belanda,” tegasnya di ruang sidang.

Sidang sempat memanas lantaran Pelawan keberatan atas Bukti Lembar Saham PT. Tjitajam yang diajukan oleh Terlawan, karena menurut Pelawan tidak sesuai dengan aslinya.

“Ada alasan kami mengaburkan bukti lembar saham ini Yang Mulia, karena kalau ini kami ajukan sama seperti aslinya, besok akan keluar kembarannya, sehingga untuk menghindari hal tersebut, kami samarkan bukti ini,” ungkapnya saat persidangan berlangsung.

Sidang akan kembali digelar pada Senin 6 Desember 2021 mendatang, dengan agenda memberikan kesempatan kepada pihak Terlawan untuk mengajukan bukti surat.

Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim, Zulkarnaen meminta kepada kedua belah pihak untuk tidak memutuskan terkait kebenaran masing-masing surat bukti.

“Saya mohon agar tetap kondusif ya. Jangan hanya berpikir kalau dua pihak punya surat yang benar. Itu tugas kami disini sebagai Majelis Hakim,” tandas Zulkarnaen. (rd/arn)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Junior Williandro