kadin
SESUAI ATURAN : Ketua Panitia Musyawarah Kota Kadin Depok ke 5 Edmon Johan, didampingi Ketua Panitia OC Mukot Kadin ke 5 Sonar Harapap beserta Sekretaris OC Mukot Kadin ke 5 Despandri, saat menjelaskan tahapan Mukot Kadin ke 5 Kota Depok. ARNET/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Panitia Musyawarah Kota (Mukota) ke 5 Kadin Kota Depok memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang tertuang dalam Peraturan Organisasi (PO) 0407 serta AD/ART yang berlaku secara sah dan resmi. Bahkan berlandaskan UU Kadin dan Peraturan Presiden (Perpres)

Hal ini diungkapkan langsung, Ketua Panitia SC Mukot Kadin Depok, Edmon Johan, di Sekretariat Kadin Kota Depok, di Kompleks Pertokoan Arif Rahma Hakim, Selasa (2/11).

“Buat saya kalau benar dan jelas dari masyarakat Kadin tentu akan paham isi dari PO maupun AD/ART. Semua telah sesuai, panitia telah mematuhi rambu-rambu pelaksaan mukot kadin sesua dengan aturan yang berlaku,” jelasnya kepada Radar Depok.

Ia menerangkan, bila tahapan diawali sejak bulan Agustus lalu, sambil mempersipkan aturan dan persyarata hingga materi untuk nanti dalam pagelaran Mukot Kadin ke 5. Karena sesuai dengan aturan, pelaksanaan Muskot harus dilakukan dua bulan sebelum atau sesudah masa jabatan kepengurusan habis.

Rencana awal memang dilakukan 2 bulan sebelum kepengurusan sekarang habis pada 10 Oktober 2021 atas kesepakatan OC, SC serta Dewan Pengawas Kadin Depok. Namun setelah dikomunikasikan dengan Kadin Jawa Barat, SK Kepanitian keluar pada awal bulan September sehingga koordinasi kembali dilakukan untuk menyusun tahapan Mukot Kadin Depok.

“Koordinasi dilakukan dalam menetukan tahapan, mulai dari pembukaan dan penutupan pendaftaran apa saja persyaratannya, verifikasi dan validasi, sampai biaya partisipasi peserta. Disana kita konsultasi dengan Kadin Jawa Barat,” papar Edmon.

Terkait biaya partisipasi peserta yang mencapai Rp 150 juta juga tertulis di PO bahwa yang menentukan adalah panitia dengan berbagai perhitungan biaya Mukot. Tidak ada aturan baku nilai partisipasi pada perhelatan Mukot Kadin ini, sehingga panitia memberikan biaya partisipasi untuk keberlangsungan Mukot, baik biaya makan, gedung, sampai biaya materi.

Biaya partisipasi ini, kata Edmon juga bukan diberikan dari seluruh anggota Kadin yang mengambil formulir, biaya tersebut diberikan setelah peserta dinyatakan lolos verifikasi dan validasi.

“Kita juga sudah komunikasi dengan biaya partisipasi tersebut, memang ada perubahan biaya partisipasi tapi nanti kita sampaikan saat tahapannya, sekarang belum tahapannya. Kita harus ada aturan mainnya, ada etikanya, tidak baik kalau diinformasikan,” bebernya.

Semakin mendekati Mukot, ada penambahan sebanyak 2000 anggota yang tanpa melalui berkomunikaso ke sekretariat ke Kadin Depok, yan mana seharusnya ada tahapan pengecekan ke Kadin untuk memastikan keanggotaannya dan mengambil KTA Kadin. Sehingga anggota tersebut dinilai siluman karena dalam kurun waktu satu bulan bertambah sangat drastis.

“Kalau keanggotaan yang sebelumnya hanya 127. Belum sebulan kemarin kita koordinasi dengan Kadin Jawa Barat bertambah menjadi 2007 anggota,” tambah Edmon.

Keberadaan sekretariat Kadin dilokasi Kantor petahana juga bukan tanpa alasan, panitia menilai Sekretariat Kadin telah ada sejak lima tahun lalu sampai hari ini. Bila harus dipindahkan, siapa yang mau menanggung biaya lokasi sekretariat. Bahkan, siapapun peserta yang ingin duduk bersama dengan panitia untuk mendapat pencerahan tahapan Muskot sesuai dengan aturan yang berlaku pada AD/ART dan PO.

“Memang sekretariat Kadin disini, tidak ada hubungannya dengan salah satu calon peserta. Ini justru visi misi Ketua Kadin waktu dulu, kalau akan menyediakan sekretariat Kadin,” tandasnya. (rd/arn)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Junior Williandro