korupsi damkar
KORUPSI DAMKAR : Kuasa Hukum Sandi Butar Butar Pelapor Dugaan Korupsi Damkar, Razman Arif Nasution bersama Sandi Butar Butar ketika di Kantornya, kawasan Jakarta Selatan. ISTIMEWA

RADARDEPOK.COM – Kuasa Hukum Sandi Butar Butar, Razman Arif Nasution akhirnya berkoar terkait kasus korupsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Depok. Belum lama penagacara nyohor ini mengaku sudah meminta kepada Kejaksaan Negeri Tinggi (Kejati) Jawa Barat, dan melaporkan hal ini ke Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Laporan itu lantaran lambatnya penanganan dugaan korupsi di tubuh Damkar.

“Saya minta untuk Kejaksaan tidak melindungi pihak pejabat yang terlibat dalam kasus ini. Mulai dari pengadaan sepatu PDL 2017 sampai 2019, serta laporan lainnya yang telah masuk,” terang Razman Arif Nasuiton kepada Harian Radar Depok, Jumat (19/11).

Dia juga mempertanyakan, dari tiga kasus yang dilaporkan ke Kejaksaan, tapi hanya dua laporan yang dinaikan ke penyidikan. Petra pengadaan sepatu PDL dan Pemotongan iuran BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan. Satu kasus yang tidak dinaikan ke penyidikan adalah Insentif dana Covid-19, baik honor penyemprotan disinfektan dan war-war.

Baca Juga  Airlangga Apresiasi Brand Kopi Lokal yang Melantai di Lantai Bursa dan Menguasai Pasar Luar Negeri

“Padahal sudah dipanggil 50 saksi dari dua kasus tersebut. Tapi Kejaksaan belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Pak Kajari telah sampaikan ada beberapa orang berpotensi jadi tersangka,” tuturnya.

Hal ini mendapat perhatian serius dari Razman. Dia pun mendesak Kejaksaan Depok untuk segera menetapkan tersangka. Menurutnya, bila tim penyidik Seksi Pidana Khusus telah memeriksa saksi sampai mengumpulkan alat bukti untuk segera menetapkan tersangkanya. Kasus ini sempat viral dan menjadi atensi publik, sehingga penanganannya juga harus tuntas dan tepat sasaran. “Bila tidak segera menetapkan, saya akan datangi kantor Kejaksaan Depok,” tegas Razman.

Tak berhenti sampai sana, dia pun meminta kepada Kejati Jawa Barat untuk memantau perkembangan kasus dugaan korupsi Damkar ini. Bahkan dia siap melaporkan hal ini ke Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. “Saya akan lakukan itu, lapor ke Kejagung, ke Pak Amir Yanto. Karena saya lihat Kejati Jabar juga tidak monitor kasus kni,” tegasnya.

Baca Juga  Sektor Non Esensial Masih WFH, Kapasitas Mal 50 Persen

Menimpali hal ini, Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok, Andi Rio Rahmat menjelaskan, terkait dengan perkara Dinas Damkar. Jaksa penyidik Seksi Pidsus saat ini sedang melakukan pengumpulan alat bukti untuk menentukan tersangka nya. “Sampai saat ini Penyidik Pidsus masih mengumpulkan alat bukti guna menentukan tersangka,” jelasnya.

Alat bukti yang sah menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ialah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Tersangka/Terdakwa. “Itu yang masih dikumpulkan Jaksa Penyidik hingga saat ini,” tutupnya. (arn/rd)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu 

Editor : Fahmi Akbar