Pembina DEEP Indonesia, Yusfitriadi
Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi. FOTO : ISTIMEWA

RADARDEPOK.COM, JAKARTA – Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi turut menyoroti proyek pembangunan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Semarang Barat yang diduga proses tender  proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu syarat penyimpangan.

Yusfitriadi menanggapi apa yang disampaikan Ketua Umum Aliansi Pemerhati Parlemen Indonesia (APPI) Aris Manji, di mana sejumlah penyimpangan persyaratan administrasi dalam proyek ini mengkonfirmasikan terjadinya kongkalikong di dalam proses penentuan pemenang proyek tersebut.

“Bukan barang baru isu penyimpangan, kebocoran dan aroma perilaku koruptif dalam proyek pembangunan pemerintah itu terjadi. Kejadian terakhir misalnya pada OTT Bupati Musi Banyuasin Sulsel, kemudian pada Bupati Bojonegoro yang sekarang sedang diproses,” tutur Yusfitriadi Selasa (09/11).

Semua itu, lanjut Yusfitriadi, terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur, baik melalui pembiayaan APBN maupun yang menggunakan APBD. Sehingga, sudah bisa dipastikan potensinya cukup besar terjadi perilaku koruptif dari pembangunan infrastruktur program pemerintah.

“Termasuk pembangunan SPAM di Semarang Barat. Potensi perilaku ini sangat kuat, jika instrumen pengawasan dan penegakan hukumnya tidak kuat,” lanjutnya.

Perlu dipahami bersama, kata Yusfitriadi, perilaku koruptif itu tidak mungkin tunggal, pasti bersifat konspiratif. Apapun bentuk dan modus operandi perilaku koruptif tersebut.  Dan, segitiga simpul perilaku koruptif itu yang menjadi mata rantai terjadinya korupsi dalam pembangunan melalui program pemerintah.

Segitiga tersebut, kata dia,  adalah Pemerintah, dalam konteks pusat DPR RI yang mebidangi dan kementrian yang membawahi, dalam konteks propinsi maupun kabupaten/kota adalah DPRD dan pemerintah.

“Karena merekalah yang merancang dan merencanakan termasuk persetujuan penganggaran. Tentu saja dalam perencanaan ini sudah bisa tercium indikasi perilaku koruptif tersebut, diantaranya dengan kewajaran anggaran, transparansi pembahasan dan akuntabilitas proses penentuan program.,” terangnya.

Yang kedua adalah rekanan, atau perusahaan yang mendapatkan lelang untuk mengerjakan proyek tersebut. Yusfitriadi mengungkapkan bahwa di sini yang sangat kompleks, dari mulai pembukaan tender yang transparan, verifikasi perusahaan secara akurat, termasuk keterkaitan dengan pemegang kebijakan.

“Karena hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap proses lelang dan pemenang lelang. Di sini biasanya konspirasi takstis dimulai. Dimana pemenang tender seringkali perusahaan yang mempunyai kedekatan dengan kekuasaan dan sudah memberikan ‘proyek fee’ di awal,” jelas Yusfitriadi.

“Bahkan sering kali kita mendengan istilah ‘ijon’ dalam proses pembangunan proyek yang menggunakan anggaran pemerintah. Yang ketiga adalah penegak hukum, Biasanya kita seringkali mendengar istilah ‘uang pengamanan’,” imbuh Pendiri DEEP Indonesia ini.

.Jika para penegak hukum tidak masuk ke dalam lingkaran konspirasi perlaku koruptif tersebut, maka siapapun yang bermain-main dengan proyek pembangunan pemerintah, pasti akan jera dan memandang sangat ngeri.

“Dalam kasus Azis Syamsudin misalnya, terlihat jelas keterlibatan 3 simpul konspiratif tersebut. Walaupun tentu saja dalam kasus Azis Syamsudin masih sedang berjalan proses hukumnya,” ujarnya.

Namun, dalam kasus-kasus hukum sebelumnya, konspiratif itu membuktikan adanya perilaku koruptif. Hanya BPK yang mempunyai kewenangan aktif, di mana BPK mempunyai kewenangan memeriksa ada laporan maupun tidak, karen sudah menjadi agenda tahunan. Adapun kepolisian dan KPK bersifat passif. Mereka, kata Yusfitriadi, akan memproses dugaan pelanggaran hukum ketika mendapatkan laporan dari masyarakat.

“Oleh karena itu, dalam upaya memotong mata rantai perilaku koruptif tersebut, harus melihat sejak perencanaan dan penganggaran,” tegasnya.

Selain itu, masyarakat baik secara personal maupun yang terlembaga harus konsisten mengawal dan tidak segan-segan melaporkan jika ada dugaan malproses, maladministrasi dan malpraktek lainnya. Keaktifan masyarakat juga tidak akan berpengaruh, jika respon dari penegak hukum tidak optimal. Baik dalam merespon maupun dalam penegakan hukumnya.

Yusfitriadi pun menegaskan bahwa salah satu bagian dari proses yang mengarah kepada perilaku koruptif adalah proses dan prosesur yang salah. Karena, urusan tender dalam aktifitas program pemerintah secara hukum sudah jelas dan secara empiris sudah bukan hal baru, maka kesalahan proses dan prosedur yakinlah merupakan unsur kesengajaan untuk motif lain.

“Dan kesalahan prosedur merupakan perilaku melawan hukum. Oleh karena itu harus dibatalkan ketika dalan prosesnya ada indikasi cacat procedural,” tandas Yusfitriadi. (cky)

 

Editor : Ricky Juliansyah