paripurna
FOKUS : Suasana Sidang Paripurna DPRD Kota Depok bersama Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono, terkait pandangan fraksi atas raperda, Jumat (5/11). DAFFA/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pemerintah Kota Depok bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok tengah menggodok tiga Raperda usulan yang telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Depok Tahun 2021. Salah satunya tentang Protokol Kesehatan (Prokes) dalam Pengendalian Pandemi.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman mengatakan, pihaknya pada bulan ini membahas Raperda mengenai protokol kesehatan. Meski kondisi Covid-19 kian melandai karena tingkat vaksinasi sudah cukup tinggi.

“Raperda ini supaya memberikan kewenangan dan kekuatan lebih kepada Pemkot Depok. Agar ada pedoman dan payung hukum karena (penanganan pandemi) ini berkaitan dengan banyak stakeholder,” ujarnya usai mengikuti Rapat Paripurna, Jumat (5/11).

Ikra menyebut, sebetulnya Raperda tentang prokes tersebut dikhususnya untuk pandemi Covid-19 yang sudah merebak selama dua tahun lamanya. Tetapi, melihat tren Covid-19 terus merosot angkanya, maka diusulkan diganti untuk prokes dan penanganan pandemi.

“Jadi bukan khusus Covid-19 saja, prokes dan penanganan pandemi jika ke depan ada masalah serupa. Termasuk bagaimana kebijakan terhadap tempat publik, insentif tenaga kesehatan, serta denda-denda pelanggar prokss masih bisa diberlakukan,” tuturnya.

Dia meminta, dalam momentum penggodokan tereebut, seluruh pihak harus jujur terhadap penanganan pandemi Covid-19 baik yang berhasil ataupun tidak. Sehingga, dapat terbangun sistek yang lebih baik dari Perda prokes nantinya.

“Kita ingin memastikan bahwa kota ini jauh lebih siap berdasarkan pengalaman kemarin. Kerumitannya adalah kita sebagai kota, baru mengalami dua tahun ini pandemi, jadi belum punya model yang tepat. Bagaimana seharusnya penanganan pandemi kita lakukan,” tuturnya.

Sebelumnya, Walikota Depok, Mohammad Idris menyampaikan Reperda tentang Protokol Kesehatan dalam Pengendalian Pandemi bukan hanya khusus untuk Covid-19.

“Raperda ini adalah antisipasi kemudahan penganggaran dan fasilitasi kondisi pandemi yang lainnya, bukan khusus Covid-19,” ucapnya, Kamis (4/11)

Raperda ini merupakan usulan dari Pemerintah Kota Depok, yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Depok, Kamis 4 November 2021. Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan memperkuat upaya penerapan protokol kesehatan dalam pengendalian suatu Pandemi di Kota Depok.

“Maka disusunlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Protokol Kesehatan dalam Pengendalian Pandemi,” katanya

Kesehatan merupakan salah satu kewenangan konkuren dan merupakan salah satu pelayanan dasar yang bersifat wajib. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota wajib melaksanakan upaya kesehatan, yaitu setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi, dan berkesinambungan.

Dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan. “Namun demikian, kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, tetapi juga individu warga Negara, khususnya masyarakat Kota Depok,” tutupnya. (rd/daf)

Jurnalis : Daffa Syaifullah

Editor : Junior Williandro