Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj.

RADARDEPOK.COM – Pemerintah diminta untuk tidak ikut campur dalam pemilihan ketua umum baru untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada saat Muktamar Lampung, Desember 2021.

“Kalau ada [campur tangan], kita sayangkan. Jangan sampai instansi pemerintah ikut campur dalam Muktamar NU atau menghilangkan kredibilitas,” ucap Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj.

Saat ditanya soal isu Kementerian Agama (Kemenag) diduga mem-booking kamar-kamar hotel di sekitar area muktamar, Said beranggapan itu akan merugikan kredibilitas pemerintah dan PBNU.

“Kalau pemerintahan, kementerian, ikut campur dalam persoalan mobilisasi massa, wah rusak, mobilisasi suara, rusak ini,” kata Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu.

Baca Juga : https://www.radardepok.com/2021/11/belanda-mulai-jajah-heritage-depok-lama-27-april-2022/

Dalam Muktamar PBNU itu, ada dua tokoh NU yang menyatakan siap maju. Selain Said, ada Katib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf yang mencalonkan diri sebagai ketua umum PBNU.

Menjelang muktamar, Wakil Ketua PWNU Lampung, Muhammad Irfandi menyebut ada oknum Kemenag memborong kamar hotel di Bandar Lampung. Ia bilang hotel-hotel diborong di tanggal-tanggal muktamar.

Baca Juga : https://www.radardepok.com/2021/11/nelangsa-hari-tua-anak-ismail-marzuki-kerap-ditipu-royalti-lagu/

“Saya mempertanyakan, kenapa negara seakan mengindikasikan melakukan sabotase terhadap kegiatan ini, sehingga mereka memborong tingkat hunian hotel yang bertepatan dengan agenda Muktamar,” ungkap Irfandi dalam keterangan tertulis, Senin (8/11).

Tudingan itu telah dibantah Kementerian Agama dan Yahya Staquf yang menyangsikan klaim soal Kemenag intervensi Muktamar PBNU.

“Kita lihat yang nuduh siapa, dasarnya apa? Memang benar? Nanti kalau dipolisikan, cari materai lagi,” sindir Yahya, Rabu (10/11). (rd/net)

 

Editor : Pebri Mulya