kadisdik
Kepala Disnaker Kota Depok, Mohamad Thamrin.

RADARDEPOK.COM – Tenaga kerja di Kota Depok yang mengajukan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 10 persen, harus gigit jari. Selasa (16/11), Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) meastikan kenaikan UMP rata-rata sebesar 1,09 persen. Besaran itu berdasarkan simulasi dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Kota Depok juga memastikan kenaikan UMK tidak lebih dari 3 persen.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok, Mohammad Thamrin menerangkan, kenaikan Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK) di Depok dalam waktu dekat akan segera menemukan titik terang. Hal ini diungkapkan setelah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak, untuk membahas rencana naik atau tidaknya UMK di Depok.

“Kami melakukan rapat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok, Serikat Pekerja (SP), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Bappeda dan Disdagin Kota Depok,” kata Thamrin kepada Harian Radar Depok, Selasa (16/11).

Thamrin mengungkapkan, dalam rapat tersebut, semua pihak mendengarkan pemaparan dari BPS Kota Depok terakit data, seperti data anggota keluarga dalam satu kartu keluarga (KK), berapa anggota keluarga yang bekerja dalam satu (KK), inflasi, daya beli, dan pertumbuhan ekonomi di Depok. “BPS Kota Depok menyampaikan data yang menjadi acuan dalam PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan, supaya menjadi acuan dalam menentukan kenaikan UMK di Depok tahun 2022 ini,” tuturnya.

Dia menjelaskan, dari data yang dituangkan BPS pada  rapat tersebut. Di 2022 kemungkinan pertumbuhan ekonomi di Depok akan meningkat, walaupun tidak signifikan sehingga tidak menutup kemungkinan adanya kenaikan UMK. “Kenaikan tidak akan melebihi 3 persen, sesuai data yang dikeluarkan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia,” bebernya.

Dia menambahkan, keputusan ini akan disepakati pada pertemuan selanjutnya yang akan dilakukan pada Jumat (19/11). Apapun keputusan dalam rapat tersebut akan dijadikan acuan Pemerintah Kota Depok, untuk menyerahakan rekomendasi pengupahan ke Gubernur Jawa Barat. “Kita lihat Jumat, Apindo mengusulkan berapa, SP mengusulkan berapa. Kalaupun keputusannya nanti, terlepas ada nota penolakan dari pihak SP ataupun Apindo kami akan serahkan hasil rapat tersebut ke Walikota Depok,” terangnya.

Keputusan ini diambil sebagai langkah Pemerintah Kota Depok untuk mengikuti instruksi Kementerian Tenaga Kerja yang mewajibkan keputusan UMK harus sudah keluar pada 25 November. “Makanya tanggal 20 November ini kami usahakan dari Walikota Depok sudah mengirimkan rekomendasi ke Gubernur Jawa Barat,” bebernya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengumumkan, soal simulasi kenaikan rata-rata UMP 2022 berdasarkan PP No 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Terungkap bahwa kenaikan UMP 2022 tercatat sebesar rata-rata 1,09 persen.

“Ini rata-rata nasional. Tentu sekali lagi kita tunggu para gubernur. Data BPS sudah kami sampaikan ke para gubernur. Nanti pada saatnya gubernur akan menetapkan. Tapi simulasi secara nasional itu kenaikannya 1,09 persen,” ujar Ida dalam konferensi pers virtual, Selasa (16/11).

Hal itu, kata dia berdasarkan Undang-undang No11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat 20 November 2021. “Karena 21 November merupakan hari libur nasional maka penetapannya harus dilakukan paling lambat satu hari sebelumnya, yaitu 20 November 2021,” kata Ida.

Setelah menetapkan UMP, maka kata dia, harus dilakukan penatapan UMK paling lambat 30 November 2021. Hal ini juga telah tegaskan kembali oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 561/6393/SJ Hal
Penetapan Upah Minimum tahun 2022 kepada seluruh gubernur.

Menurutnya, upah minimum berdasarkan PP No36 Tahun 2021 hanya berdasarkan wilayah, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Tidak ada lagi penetapan UM berdasarkan sektor, namun UMS yang telah ditetapkan sebelum 2 November 2020, tetap berlaku hingga UMS tersebut berakhir atau UMP/UMK di wilayah tersebut telah lebih tinggi. Dengan demikian UMS tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh pengusaha.

Kemnaker, kata dia, juga telah menyampaikan data-data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dalam penetapan UM kepada seluruh gubernur. Dengan demikian seluruh kepala daerah dapat menetapkan upah minimum sesuai ketentuan dan sekaligus mencermati kondisi didaerahnya berdasarkan indikator makro daerahnya.(rd/dra)

Jurnalis : Indra Abertnego Siregar

Editor : Fahmi Akbar