pajak fasilitas kantor

RADARDEPOK.COM – Pemerintah akan menerbtkan peraturan pajak untuk pekerja dan fasilitas dari perusahaan. Ketentuan ini diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Pajak atas Natura atau kenikmatan diberlakukan pada pemberian natura kepada pegawai yang dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan penghasilan bagi pegawai.

Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal mengatakan, selama ini fasilitas dari perusahaan seperti mobil, rumah dan lainnya tersebut tidak pernah disampaikan dalam SPT. Oleh karena itu,  dengan adanya UU HPP maka fasilitas tersebut dihitung sebagai penghasilan. Kemudian akan ada biaya yang dibebankan pada perusahaan.

“Saya orang sangat kaya punya 13 perusahaan, saya tidak perlu gaji, tapi perlu mobil, fasilitas rumah. Saya terima fasilitas bukan uang, itu tidak ada penghasilan. Di perusahaan memang tidak jadi beban biaya,” ujarnya.

“Fasilitas dihitung penghasilan. Jadi misal dihitung harga sewa seharusnya, biaya penggantian sewajarnya. Kalau rumah dihitung berapa sewa rumah itu dapet berapa. Si perusahaan bebankan sebagai biaya,” lanjutnya.

Sementara itu, pemerintah membebaskan pajak Natura tertentu bukan merupakan penghasilan bagi penerima. Di antaranya, penyediaan makan/minum, bahan makanan/minuman bagi seluruh pegawai.

Natura di daerah tertentu, natura karena keharusan pekerjaaan, contoh: alat keselamatan kerja atau seragam. Kemudian natura yang bersumber dari APBN/APBD/APBDes. (rd/net)

 

Editor : Pebri Mulya