asn
BERSIAP : ASN Depok saat mengikuti apel pagi, di Lapangan Balaikota Depok. DAFFA/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pemerintah Kota Depok secara resmi melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) berpergian ke luar daerah selama periode Hari Natal dan Tahun Baru (Nataru). Hal tersebut tertuang di dalam Surat Edaran (SE) Sekretariat Daerah Nomor 800/4857-BKPSDM.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Novarita mengatakan larangan pembatasan kegiatan berpergian ke luar daerah bagi pegawai ASN terhitung sejak 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Aturan tersebut tidak berlaku bagi pegawai ASN yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di dalam satu wilayah aglomerasi yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor seperti contohnya wilayah Jabodetabek.

“Aturan larangan berpergian ke luar kota juga dikecualikan bagi pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh surat tugas dan ditandatangani oleh minimal pejabat pimpinan tinggi pratama atau kepala kantor satuan kerja,” katanya, Jumat (3/12).

Kemudian, pegawai ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah pada periode tersebut. Dengan terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

“Untuk pembatasan cuti, pegawai ASN tidak diperkenankan untuk cuti pada tanggal-tanggal selama periode Nataru yaitu sejak 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022,” bebernya.

Terakhir, cuti dapat diberikan bagi ASN yang cuti melahirkan dan atau cuti sakit dan atau kerena alasan penting bagi pegawai ASN. Serta, cuti melahirkan dan atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Depok, Supian Suri menegaskan, bagi para ASN yang tidak mematuhi poin-poin aturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi disiplin sesuai peraturan yang berlaku. Selanjutnya, kepada Kepala Perangkat Daerah diimbau agar menetapkan pengaturan teknis dan langkah-langkah yang diperlukan sesuai SE.

“Apabila terdapat pegawai ASN yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,” tandasnya. (rd/daf)

Jurnalis : Daffa Syaifullah

Editor : Junior Williandro