asn
BERAKTIVITAS: Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Depok beraktivitas pada saat jam istirahat di Balaikota Depok. DOK RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM – Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Depok dapat kerjaan baru. Dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 27 Tahun 2021, ASN mesti mengikuti wajib militer menjadi anggota Komponen Cadangan (Komcad). ASN yang mengikuti latihan komponen cadangan ini akan mendapatkan uang saku dan tetap menerima gaji serta tunjangan kinerja atau tunjangan jabatan seperti saat menjalankan tugas kedinasan di instansinya.

Adanya kebijakan tersebut Kota Depok bersiap untuk mempersiapkam diri, bila memdapat arahan dari Walikota Depok, Mohammad Idris.

“Saya sudah baca tentang beritanya tapi masih belum ada arahan,” tegas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Novarita kepada Harian Radar Depok, Rabu (29/12).

Nova menjelaskan, dasar dari wacana tersebut pun belum jelas, karena era sekarang kan bukan masa perang, sehingga kurang tepat. Kalaupun memang ada arahan tentu pihak selalu siap. “Kalau ada arahan dari Pemerintah Pusat dan Walikota secara langsung, tentu kita akan siap,” tegasnya.

Nova menilai, jika harus mempersiapkan PNS yang siap dengan pendidikan militer, hal ini tepat dilakukan pada generasi Z, yang mana generasi tersebut masuk dalam generasi digital. Mengingat dalam era kini masuk dalam dunia digital. “Era sekarang itu lebih pada digital, atau lebih pada IT. kalau memang ada arahan dari walikota siapa dan apa kebutuhan tentu pasti kita harus patuh ya,” tegas Nova.

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo berharap PPK dapat mendorong dan memberikan kesempatan kepada ASN di instansinya yang memenuhi syarat untuk mengikuti wajib militer dalam Komponen Cadangan. Syarat untuk menjadi Komponen Cadangan ini, ASN harus lulus seleksi administrasi dan kompetensi. Kemudian, ASN diwajibkan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran selama tiga bulan.

ASN diharapkan bergabung dalam Komponen Cadangan sebagaimana program Kementerian Pertahanan yang membuka kesempatan seluruh warga negara Indonesia untuk bergabung dalam Komponen Cadangan Nasional. Hal ini mendukung Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional yang menjelaskan Komponen Cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi. Guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama.

Dalam UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, disebutkan pertahanan negara Indonesia diselenggarakan melalui Sistem Pertahanan Semesta. Sistem ini melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan segenap sumber daya nasional. Adapun pelibatan seluruh sistem pertahanan semesta tersebut dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terarah, dan berlanjut.

Dalam menjabarkan Sistem Pertahanan Semesta tersebut, selain Komponen Utama, juga diperlukan peran serta Komponen Cadangan. Keikutsertaan ASN dalam Pelatihan Komponen Cadangan juga sebagai bentuk pengamalan nilai dasar ASN BerAKHLAK, khususnya nilai Loyal. Panduan perilaku yang dijalankan adalah memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI, serta pemerintahan yang sah.

Kendati demikian, pelatihan komponen cadangan ini tidak wajib bagi semua ASN. Hanya mereka yang lulus seleksi administrasi dan seleksi kompetensi, yang diwajibkan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran selama 3 bulan. “Sifatnya sukarela. Kita mendorong penguatan bela negara,” ungkap Plt. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik, KemenPANRB Mohammad Averrouce.

Dalam surat edaran Menteri PANRB disebutkan bahwa para pejabat pembina kepegawaian (PPK) diminta untuk memberi kesempatan seluas-luasnya pada ASN yang memenuhi syarat menjadi anggota komponen cadangan. “Secara lebih teknis detail bisa lihat Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 3/2021,” ujar Averrouce.(arn/rd)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Fahmi Akbar