korupsi di BUMN
Menteri BUMN Erick Thohir

RADARDEPOK.COM – Dana pensiun BUMN menjadi ‘sarang’ korupsi oknum pengelola investasi, sampai akhirnya menyebabkan banyak dana tagihan pensiunan yang tidak terbayarkan.

“Karena terlalu banyak dana pensiun ini jadi tempat korupsi yang akhirnya tagihan-tagihan pensiunan tidak terbayarkan,” ucap Menteri BUMN Erick Thohir.

Ia menyebut, banyak pengelola dana pensiunan yang menyalahgunakan investasi dana pensiun atau membuat produk asuransi baru yang menawarkan untung besar, namun tidak berdasarkan return yang sesuai.

Erick mengaku permasalahan di sektor asuransi BUMN bisa menjadi bom waktu yang akan meledak apabila tidak segera dibenahi. Hal itu yang menjadi salah satu fokus Kementerian BUMN di tahun depan, yakni menyelesaikan polemik tersebut.

“2022 salah satunya memang pembenahan dana pensiun secara menyeluruh di BUMN karena ini bom waktu yang kami lihat sudah 1,5 tahun,” terang dia.

Baca Juga : Sidang Nenek Yosi : Banyak Diam Karena Tidak Paham

Lebih jauh, ia menyebut menemukan kendala membersihkan pengelolaan dana pensiun BUMN, yaitu secara hukum pengelola dana pensiun punya kekuasaan penuh dan jika ada kekurangan dana, maka pendiri lah yang harus top up atau isi ulang dana.

“Jelas di situ si pengelola mendapat kekuasaan penuh tapi pendiri harus top up kalau ada kekurangan,” kata dia.

Salah kelola dana asuransi dan dana pensiun bukan hal baru, usai gagal bayar yang membelit PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Asabri (Persero) menyusul kasus dugaan korupsi dan pencucian uang.

Erick sempat mengaku ‘trauma’ dengan kasus salah investasi yang mengakibatkan gagal bayar perusahaan asuransi BUMN.

Berkaca dari kejadian Jiwasraya tersebut, Erick berencana mengkonsolidasikan dana pensiun BUMN. Rencana tersebut ia lontarkan pada Juli 2020 lalu, namun hingga saat janji itu belum terealisasi.

“Saya tidak mau kejadian Jiwasraya terulang di dana pensiun BUMN, kami coba konsolidasi dana pensiun itu,” katanya kala itu, Kamis (2/7). (rd/net)

 

Editor : Pebri Mulya