Walikota Depok, Mohammad Idris, Ketua Satgas Depok
Walikota Depok, Mohammad Idris.

RADARDEPOK.COM – Masyarakat Kota Depok mesti tahu aturan baru yang dikeluarkan pemerintah kota (Pemkot) Depok, saat Natal dan Tahun Baru (Nataru). Surat Keputusan Walikota Depok (Kepwal) Nomor 443/621/Kpts/Satgas/Huk/2021, yang diberlakukan sedari 24 Desember sampai 2 Januari 2022, ada sejumlah aturan dibatasi. Salah satunya, melarang adanya arak-arakan tahun baru baik di tempat terbuka maupun tertutup.

Kepala Divisi Penanganan Satgas Covid-19 Kota Depok, Sri Utomo mengatakan, Pemkot Depok kembali mengeluarkan peraturan terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dalam pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Kebijakan baru ini tertuang dalam Kepwal Nomor 443/621/Kpts/Satgas/Huk/2021.

Dalam Kepwal, kata Sri Utomo, dijelaskan untuk melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan (prokes) di tempat-tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan. Seperti gereja dan atau tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah pada saat perayaan Natal Tahun 2021, tempat perbelanjaan, tempat wisata, tempat hiburan, restoran, kafe, kaki lima, serta fasilitas umum lainnya yang digunakan tempat berkumpul warga.

“Menutup alun-alun 31 Desember 2021 sampai 1 Januari 2022. Membatasi kegiatan masyarakat pada 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022, seperti kegiatan seni budaya dan olahraga yang dapat berpotensi menimbulkan penularan Covid-19 dilakukan tanpa penonton,” jelas Sri Utomo.

Lalu, yang bukan perayaan Natal dan Tahun Baru serta menimbulkan kerumunan dilakukan dengan prokes dan dihadiri tidak lebih dari 50 orang. Berikutnya, khusus untuk pelaksanaan perayaan Tahun Baru 2022 dan tempat pemberlanjaan/mal, sedapat mungkin dilakukan masing-masing/bersama keluarga, menghindari kerumuman dan perjalanan. Serta menghindari kegiatan di lingkungan masing-masing yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

“Melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru serta pelarangan acara Old and New Year, baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Ini harus dipahami masyarakat, aturan ini demi menangkal pesebaran Covid-19,” katanya.

Tak lupa, kata dia, menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada saat masuk dan keluar dari mal, serta hanya pengunjung dengan katagori hijau yang diperkanankan masuk. Meniadakan even perayaan Nataru di pusat perbelanjaan dan mal, kecuali pameran UMKM.

Kendati demikian, salam kepwal disebutkan adanya perpanjangan jam operasional pusat perberlanjaan dan mal. Semula 10:00-21:00 WIB menjadi 09:00-22:00 WIB, jumlah pengunjung tidak melebihi 75 persen dari kapasitas total pusat perbelanjaan dan penerapan prokes yang lebih ketat. Sementara itu, kegiatan makan dan minum di dalam mal dapat dilakukan dengan pembatasan kepasitas maksimal 75 persen.

“Khusus pengaturan tempat wisata, agar meningkatkan kewaspadaan pada objek wisata, mengidentifikasi tempat wisata yang menjadi sasaran liburan agar memiliki prokes yang baik. Menerapkan pengaturan ganjil-genap untuk mengatur kunjungan ke tempat wisata prioritas. Begitu bunyi kepwal,”  bebernya.

Tetap menerapkan prokes yang lebih ketat dengan pendekatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Memperbanyak sosialisasi, memperkuat penggunaan dan penegakan aplikasi Peduli Lindungi pada saat masuk dan keluar dari tempat wisata serta hanya pengunjung dengan katagori hijau yang diperkanankan masuk.

Terpisah, Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI), Tri Yunis Miko Wahyono mengungkapkan, dengan adanya peraturan pada perwal tersebut sudah efektif. Masyarakat  hanya perlu tetap mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. “Kalau dilarang pesta dan arak-arakan ya terang saja tidak diperbolehkan, karena sudah pasti tidak bisa menjaga jarak,” bebernya.

Ia menyebut, tidak perlu dilakukan sidak pada saat Natal maupun Tahun Baru. Namun, setiap tempat tetap harus diawasi dengan ketat, agar tidak timbulnya kerumunan. “Agar tidak berkerumun, disetiap tempat mungkin bisa dipasang cctv atau dengan menempatkan satgas. Jadi jika ada yang berkerumun, tinggal dikenakan denda saja,” tandasnya.(van/rd)

Jurnalis : Ivanna Yustiani

Editor : Fahmi Akbar