ilustrasi lelang jabatan depok

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Lelang jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kembali dibuka Pemerintah Kota Depok. Kali ini, untuk mengisi posisi Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Berdasarkan dengan Surat Pengumuman nomor: 800/022-PST/BKPSDM/XI/2021 tentang seleksi terbuka pengisian jabatan tinggi pratama Kota Depok.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Novarita menjelaskan jadwal seleksi dimulai dengan pengumuman pendaftaran 30 November-14 Desember 2021, lalu pendaftaran dan penerimaan berkas 1-15 Desember. Kemudian, seleksi administrasi dan pengumuman hasil seleksi administrasi 16 Desember, dan uji kompetensi 17 Desember.

“Pemeriksaan kesehatan dan MMPI-2  20 Desember, penulisan makalah 21 Desember, wawancara 23 Desember dan pengumuman hasil seleksi terbuka dijadwalkan pada 27 Desember,” ujarnya, Rabu (01/12).

Novarita menerangkan, mengenai tata cara pendaftaran, pelamar membuat surat lamaran yang ditujukan kepada panitia seleksi terbuka. Surat lamaran dan kelengkapan berkas lainnya dapat dikirimkan kepada sekretariat panitia seleksi pada BKPSDM Kota Depok dalam format PDF via email [email protected], paling lambat 15 Desember pukul 24.00 WIB.

Baca JUga : Daftar Lengkap UMK di Jawa Barat, Kota Depok di 4 Besar

“Pelamar dapat mendaftar paling banyak untuk dua jabatan. Serta melampirkan sejumlah dokumen dalam format PDF,” terangnya

Beberapa dokumen yang perlu dilampirkan yakni daftar riwayat hidup, surat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian (PPK), SK kenaikan pangkat terakhir, SK pengangkatan dalam jabatan administrator (eselon III.a) atau jabatan fungsional madya. Selanjutnya,  ijazah pendidikan terakhir, surat tanda tamat pelatihan diklat kepemimpinan tingkat III atau diklat jabatan fungsional madya, sasaran kinerja pegawai (SKP) tahun 2019 dan 2020 yang sekurang-kurangnya bernilai baik.

“Pelamar juga melampirkan NPWP, Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahun 2020, tanda terima laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) tahun 2019 dan 2020,” tuturnya.

Ada pula formulir rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas. Surat keterangan tidak sedang dan/atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat, dalam waktu lima tahun terakhir yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian, pakta integritas.

“Serta surat pernyataan bermateri Rp 10.000 yang menyatakan bahwa semua dokumen yang dilampirkan dalam berkas adalah benar,” tukasnya. (rd/daf) 

 

Jurnalis : Daffa Syaifullah

Editor : Pebri Mulya