uiii
MINTA YANG PANTAS : Warga sekitar UIII meminta uang kerohiman yang pantas untuk mereka. ist

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Beberapa unit bangunan di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) sudah megah berdiri. Namun dibalik proyek besar tersebut, nyatanya maish menyisahkan persoalan. Tak besar, namun cukup pelik.

Adalah warga sekitar UIII yang menjadi subjek persoalan. Mereka sebetulnya mendukung pembangunan UIII, namun meminta uang kerohiman yang lebih masuk akal. Ada sekira 25 Kepala Keluarga (KK) di wilayah itu yang merasa keberatan dengan hitung-hitungan tim apresial.

Kami intinya mendukung proyek UIII, kami sadar ini tanah negara. Tapi, kami keberatan dengan jumlah uang kerohiman. Itu karena angkanya sangat jomplang antara satu dengan yang lainnya,” kata Ketua RT2/14, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Edi Purwanto, Senin (6/12).

Adapun kejanggalan yang dimaksud, jelas Edi, misalkan uang kerohiman untuk lahan seluas 1 hektar dengan lahan sekira 1.000 meter persegi nilainya sangat jauh berbeda.

Yang lahannya satu hektar hanya diberikan Rp215 juta, sedangkan yang 1.000 meteran dikasih Rp527 juta. Jadi dasar penghitungan kerohiman apa kita juga bingung,” tuturnya.

Padahal, lanjut Edi, jika dilihat kondisi di lapangan, lahan yang seluas 1 hektar itu banyak ditumbuhi pohon jati, pohon sengon dan buah-buahan sampai sayur mayur.

Kalau saya sendiri disini saya buka lapak daging, di sini ada sapi dan kambing. Lahan saya 3.000 meteran. Nah saya cuma dinilai Rp 50 juta-an,” tuturnya.

Edi berharap, uang kerohiman itu bisa kembali ditinjau sehingga warga yang terdampak atas proyek ini bisa angkat kaki dengan hati tenang. “Saya peternak, ya paling tidak bisa buat kandang berikutnya,” keluhnya.

Ia menambahkan, sejak pihaknya intens melakukan sosialisasi, situasi saat ini semakin kondusif. Bahkan, warga pun telah ikhlas dan siap mendukung kebijakan proyek strategis nasional tersebut.

Kami sangat mendukung proyek UIII, itukan universitas islam kelas dunia agar generasi bangsa kita bisa lebih baik,” ujarnya.

Tapi saya inikan usaha disini paling tidak bisa mengentaskan kemiskinan. Nasib karyawan harus saya perhitungkan juga. Saya disini dari 2005,” timpalnya lagi.

Salah seorang wrga lainnya, Zulbair Hasan mengatakan, dirinya berharap uang kerohiman yang diberikan nanti bisa lebih baik dari yang dicatat saat ini. Ia mengaku, sudah menempati lahan garapan di kawasan tersebut sejak 2001, untuk usaha peternakan.

Disini saya dapat Rp121 juta, saya ingin disesuaikan saya kan usaha disitu ada kandang sapi, kambing. Saya ini sehari-hari suplai daging ke pasar. Kami bukan menolak, cuma minta disesuaikan lah kerohimannya,” kata dia.

Zulbair menganggap, penilaian tahap dua ini sangat berbeda dengan tahap satu. Sebab, sekarang ini penilaiannya terkesan tidak sesuai.

Terpisah, pengacara warga dari Lembaga Bantuan Hukum Kami Ada, Andi Tatang menilai, sikap protes warga atas uang kerohiman sangat mendasar.

Karena nilainya di bawah standar. Kita bandingkan dengan beberapa penggarap yang lain, dari mulai luas tanah dan dapatnya itu sangat mencolok dan sangat berbeda sehingga 25 orang ini merasa keberatan dan melakukan penolakan,” katanya.

Kita tegaskan bukan penolakan pembangunan, tetapi menolak uang kerohiman dan meminta ketua tim terpadu dalam hal ini Gubernur Jawa Barat untuk melakukan penghitungan ulang,” sambungnya.

Tatang menjelaskan, selain tidak sesuai ada pula warga yang justru sama sekali tak mendapat uang kerohiman. Padahal ia suda cukup lama menggarap lahan tersebut.

Ada yang luas tanahnya 7.000 meter sekian 0 (enggak dapat). Jadi tidak dapat sama sekali, ada yang 1.000 meter sekian dapatnya lumayan, yang 6.000 di bawah Rp 100 juta. Jadi perbedaan ini yang menjadi pertanyaan warga. Ada apa kok bisa dibedakan, menurut mereka.”

Tatang menegaskan, warga berhak melakukan protes karena hal itu diatur dalam Peraturan Presiden sebelumnya, pada Tahun 2018 berkaitan dengan ketentuan pelaksanaan terkait masalah penanganan dampak sosila masyarakat dalam rangka penyediaan tanah dalam pembangunan nasional.

Dan yang terbaru ada Permen ATR, Nomor 6 Tahun 2020. Jadi warga ini sesuai dengan aturan ketika melakukan penolakan,” ujarnya.

Lebih lanjut, pihaknya telah melayangkan surat pada Presiden RI, Joko Widodo, Komnas HAM dan Gubernur Jawa Barat.

Kami juga meminta pada Komnas HAM untuk turun langsung ke lapangan atau setidaknya memanggil berbagai pihak, dalam hal ini pemerintah dengan warga untuk dimediasikan berkaitan dengan uang kerohiman,” pungkasnya. (rd/jun)