Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PKB, M. Faizin. FOTO : ISTIMEWA

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), M. Faizin menegaskan bahwa Fraksi PKB DPR RI dibawah komandoMuhaimin Iskandar ini terus fokus memperjuangkan pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) serta RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Faizin mengungkapkan, ada 40 Rancangan Undang-Undang (RUU) ditetapkan sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022, dari Fraksi PKB DPR RI menyatakan akan fokus memperjuangkan pengesahan RUU TPKS serta RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak.

“Teman-teman (Fraksi PKB) di DPR RI, menilai RUU TPKS layak untuk segera ditetapkan karena saat ini terjadi darurat kekerasan seksual,” kata Faizin kepada Radar Depok, Rabu (08/12).

Sedangkan, sambung Faizin yang juga Ketua DPC PKB Kota Depok ini, RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak begitu penting karena akan memastikan jaminan kesehatan, ketercukupan gizi, hingga kesejahteraan ibu dan anak di Tanah Air.

“Jadi, ini (RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak) menjadi penting untuk generasi penerus bangsa dan keberlangsungan bangsa Indonesia. Sebab itu tadi, memastikan jaminan kesehatan, ketercukupan gizi, hingga kesejahteraan ibu dan anak di Indonesia,” bebernya.

Dia menjelaskan, semua 40 RUU Prolegnas Prioritas yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR, Selasa (7/12) kemarin merupakan beleid penting. Di antaranya revisi UU Cipta Kerja, RUU Ibu Kota Negara Baru (IKN), RUU Perlindungan Data Pribadi, RUU Sistem Keolahragaan Nasional, dan RUU Narkotika.

“Fraksi PKB akan aktif mengawal berbagai RUU tersebut agar bisa disahkan, tetapi bagi kami tetap ada target prioritas yang kami perjuangkan sebagai kebijakan fraksi,” ujarnya.

Faizin menambahkan, pilihan Fraksi PKB di DPR RI memperjuangkan pembahasan serta pengesahan RUU TPKS dan RUU Kesejahteraan Ibu-Anak didasari atas dinamika di lapangan yang saat ini begitu mendesak.

“Seperti RUU TPKS. Saat ini RUU tersebut begitu dibutuhkan mengingat banyaknya korban kekerasan seksual mulai dari anak di bawah umur, para siswa, mahasiswa, hingga ibu rumah tangga,” pungkas Faizin.

Diketahui DPR mengesahkan RUU Prolegnas 2022. Sebanyak 40 RUU masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022. RUU tersebut terdiri atas 26 RUU usulan DPR, 12 RUU usulan pemerintah, sedangkan sebanyak 2 RUU usulan DPD. Selain itu, ada sebanyak 6 RUU kumulatif terbuka. Salah satunya RUU perubahan terhadap UU Cipta Kerja yang merupakan perintah putusan Mahkamah Konstitusi. (cky)

Editor : Ricky Juliansyah