tersangka korupsi
KORUPSI DAMKAR : Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Sri Kuncoro (tengah) didampingi seluruh pejabat strukturan Kejaksaan saat memberikan keterangn resmi penetapan tersangka Damkar. Ada dua orang yang diterapkan sebagai tersangka korupsi damkar oleh Kejaksaan. ARNET/RADARDEPOK

RADARDEPOK.COM – Sembilan bulan menggelinding. Akhirnya, korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok, sampai finish. Kamis (30/12), Korps Adhiyaksa menetapkan dua tersangka dalam kasus korsupsi yang berbeda di Damkar Depok. Mantan Sekretaris Damkar Depok, Agung Sugiharti disebut  korupsi belanja seragam PDL dan sepatu PDL pada tahun anggaran 2017-2018. Bendahara Pengeluaran Pembantu Damkar, Acep jadi tersangka korupsi pemotongan upah atau penghasilan tenaga honorer tahun anggaran 2016-2020.

“Kami sudah menetapkan sementara dua tersangka terkait kasus korupsi di Dinas Damkar Depok,” jelas Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Sri Kuncoro, kepada Harian Radar Depok, Kamis (30/12).

Menurutnya, ini bentuk tindaklanjut dari keterangan resmi yang disampaikan pihaknya pada September 2021 lalu. Dengan menyatakan kasus tersebut ditingkatkan dalam penyidikan. Klaster pertama, terkait dengan perkara tipikor belanja seragam PDL dan sepatu PDL tahun anggaran tahun 2017 dan tahun 2018.

“Saat kejadian, yang bersangkutan (Agung Sugiarti) bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). Saat kejadian tersebut Agung Sugiarti diketahui menjabat sebagai Sekretaris Dinas Damkar,” terangnya.

Bahkan, dalam waktu dekat Sri memastikan akan ada penambahan tersangka dalam kejadian korupsi tersebut, sebab saat ini pihaknya sedang mendalami alat bukti terkait dengan perkara pengadaan PDL ini. “Saat ini sedang didalami oleh tim ahli untuk menghitung kerugian negara,” jelasnya.

Dibeberkan Sri Kuncoro, atas korupsi yang terjadi pada pengadaan PDL, kerugiannya sekitar Rp250 juta. Pemberkasan perkara ini akan ditangani pengadilan untuk menindalanjuti penetapan tersangka korupsi tersebut.

Selanjutnya, kata Sri Kuncoro, kluster yang kedua adalah terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemotongan upah atau penghasilan tenaga honorer pada tahun 2016 sampai 2020.

“Pada perkara ini, Bendahara Damkar Acep, ditetapkan sebagai tersangka karena menjabat sebagai bendahara. Perkara ini, Negara telah dirugikan sebesar Rp 1,1 miliar,” beber Kepala Kejaksaan ini.

Ia menyampaikan, sampai sejauh ini hanya itu yang bisa disampaikan dan ditetapkan sebagai tersangka. Namun dipastikan akan melebar kemana-mana, karena dua tersangka tersebut bisa memberikan keterangan kesana kemari.

Perlu diketahui, Kasus ini terungkap berkat seorang anggota Damkar Kota Depok bernama Sandi Butar butar, Maret 2021.

Sandi viral setelah postingan di media sosialnya yang menyebut ada dugaan praktik korupsi di kantor tempatnya bekerja. Sandi mengunggah foto dirinya yang sedang memegang poster berwarna kuning bertuliskan meminta pertolongan kepada Kemendagri dan Presiden RI atas dugaan praktik korupsi pada instansinya berdinas.

“Bapak Kemendagri, tolong untuk tindak tegas pejabat di Dinas Pemadaman Kebakaran Depok. Kita dituntut kerja 100 persen, tapi peralatan di lapangan pembeliannya tidak 100 persen, banyak digelapkan!” tulis unggahan foto pertama.

Sementara unggahan foto kedua bertuliskan “Pak Presiden Jokowi, tolong usut tindak pidana korupsi Dinas Pemadaman Kebakaran Kota Depok. #StopKorupsiDamkar.”

Setelah kasus ini viral, Sandi mengaku diimingi sejumlah uang agar tak meneruskan laporannya soal dugaan korupsi di Damkar Depok. Dia juga mengaku mendapat ancaman dari pejabat di dinas tersebut.(arn/rd)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Fahmi Akbar