adukan parkir liar
Ilustrasi

RADARDEPOK.COM – Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan menyampaikan, tindakan menarik retribusi parkir secara paksa termasuk perbuatan melawan hukum atau dikategorikan sebagai pemesaran. Oleh karena itu,

“Jadi tidak ada ini, tidak dibenarkan kalau ada organisasi masyarakat (ormas) tertentu dengan meminta bayaran terhadap pemarkiran ini adalah kategori pemerasan,” kata dia.

Zulpan meminta masyarakat yang merasa dirugikan akibat ulah ormas tertentu yang menarik parkir secara paksa untuk membuat laporan ke polisi.

“Silakan kalau ada yang merasa diresahkan lapor. Kalau ada ormas tertentu yang menarik parkir secara paksa ini adalah suatu kejahatan,” terang dia.

Baca Juga : Depok Perketat Pesta Nataru, Pakar Epidemiologi : Tetap Harus Diawasi

Zulpan menjelaskan, retribusi parkir merupakan kewenangan pemerintah daerah. Menurut dia, tidak ada pihak-pihak lain yang berwenang.

“Kecuali untuk di mal itu pengelola mal dan sebagainya. Tetapi tetap bayar pajak ke Pemda,” terang dia.

Terpisah, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo menyebut, praktik penarikan parkir yang dilakukan secara paksa tidak dibenarkan.

“Selama mereka melakukan tindak pidana pemerasan pasti bakal kita tindaklanjuti,” tandas dia. (rd/net)

 

Editor : Pebri Mulya