kantor kejari depok
Kantor Kejaksaan Negeri Depok.
yamaha-nmax

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok menetapkan dua tersangka terkait kasus dugaan korupsi seragam, sepatu, dan gaji anggota Damkar Depok. Kasus ini ditingkatkan status penyidikannya menjadi dua klaster perkara.

“Kita sudah menetapkan sementara dua tersangka terkait kasus korupsi di Dinas Damkar Depok,” kata kata Kepala Kejari Kota Depok, Sri Kuncoro, Kamis, (30/12).

“Sebagaimana pernah kita rilis, bahwa kita di akhir September kemarin meningkatkan status penyidikannya untuk dua klaster perkara,” tambahnya.

Kuncoro mengatakan, di klaster pertama terkait dengan perkara tindak pidana korupsi belanja seragam PDL dan sepatu PDL pada tahun anggaran 2017-2018. Tersangka berinisial AS yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam urusan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Damkar Depok.

Baca Juga  Aksi Wawan Ubah Image Anak Punk Depok : Sebar Beras Ampuh Ajak Anak Jalanan Mengaji (2-Habis)

“Klaster pertama, terkait dengan perkara tipikor belanja seragam PDL dan sepatu PDL tahun anggaran 2017 2018. Dalam urusan pengadaan barang dan jasa yang bersangkutan menjabat sebagai PPK, Pejabat pembuat Komitmen,” jelas Kuncoro.

Adapun sebagai Aparatur Sipil Negara, AS menjabat sebagai Sekretaris Dinas Damkar Kota Depok. Kuncoro menegaskan saat ini AS sudah tidak menjabat dalam jabatan itu.

“Adapun sebagai ASN-nya, yang bersangkutan menjabat sebagai Sekretaris Dinas Damkar atau mantannya, tapi pada saat kejadian dia menjabat sebagai Sekretaris Dinas,” tutur Kuncoro.

Lebih lanjut, Kuncoro juga menjelaskan terkait kerugian dalam tindak pidana korupsi belanja seragam PDL dan sepatu PDL pada tahun anggaran 2017-2018. Kerugian itu mencapai Rp 250 juta.

Baca Juga  Sawangan Persiapkan MTQ Tingkat Kota

“Adapun estimasi kerugian dalam perkara ini, kurang lebihnya 250an juta,” ujar Kuncoro.

Tersangka AS disangkakan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 18 jo Pasal 55 KUHP.

Sedangkan klaster kedua terkait tindak pidana korupsi pemotongan upah tenaga honorer tahun anggaran 2016-2020. Tersangka berinisial A menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Damkar Depok.

“Selanjutnya klaster yang kedua dugaan tindak pidana korupsi pemotongan upah atau penghasilan tenaga honorer pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok tahun anggaran 2016-2020,” jelas Kuncoro.

“Adapun yang kita tetapkan sebagai tersangka inisialnya A yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu,” imbuhnya.

Baca Juga  Tagana Bantu Warga Ratujaya

Terakhir, Kuncoro menjelaskan estimasi kerugian akibat pemotongan gaji pegawai Dinas Damkar Kota Depok. Kerugian itu mencapai Rp. 1,1 Miliar.

“Sebagai bendahara pengeluaran pembantu dimana terkait dengan estimasi kerugian dari pemotongan gaji 2016-2020 itu sekitar 1,1 Miliar,” imbuh Kuncoro.

Tersangka A disangkakan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9, serta Pasal 18 UU nomor 31 1999 tentang pemberantasan korupsi. (rd/net)

 

Editor : Pebri Mulya