pejalan kaki habis
LANGGAR ATURAN : Ilustrasi okupansi trotoar yang dilakukan pengendara baik roda dua maupun roda empat sebagai lahan parkir.

Sepak terjang Koalisi Pejalan Kaki (KoPK) dalam membangun jejaring sosial tidak perlu diragukan lagi. Dimulai dari tiga tahun berdirinya saja, dari sentral yang berada di Jakarta, hadir pula KoPK di DIY Yogyakarta sampai saat ini di berbagai daerah.

Laporan : Daffa Andarifka Syaifullah

RADARDEPOK.COM, Hadirnya komunitas yang peduli atas hak-hak pejalan kaki memang kala itu sontak menjadi pemandangan baru bagi siapa saja. Apalagi, ditambah pemberitaan atas ‘tamasya’ yang digelar setiap seminggu sekali pada berbagai titik, dan menampung aspirasi masyarakat.

Beragam respon dilontarkan, bahkan KoPK memiliki daya tarik tersendiri bagi mahasiswa yang hendak menempuh skripsi. Seperti halnya salah satu mahasiswa dari Malang, menghubungi KoPK untuk keperluan ujian akhirnya tersebut di Universitas.

Usut punya usut, dari awalnya bahan skripsi, kini jejaring atau konektivitas KoPK kini mulai merambah ke berbagai daerah lain. Mahasiswa itu Malang itu akhirnya membuat KoPK Malang.

“Yang meminta KoPK sangat banyak jadi objek skripsi. Baru-baru ini banyak yang sudah wisuda kami minta hasilnya karena memang itu disitu kami sangat bangga ketika jadi objek. Tidak apa-apa yang penting bagaimana dia mencari sesuatu yang memang berbeda,” ujar Ketua KoPK, Alfred Sitorus.

Selain di Malang, diakui Alfred memang KoPK juga telah memiliki rekan-rekan lainnya. Setelah tiga tahun dibentuk sebagai pusat sentral di Jakarta, sekitar 2013-an juga muncul KoPK DIY Yogyakarta, Bandung, dan Medan.

“Terus juga di Bogor itu, founder pertaka itu membangun KoPK jaringan daerah lain, Surabaya, Garut, Malang, Semarang, Bandar Lampung, dan Kalimantan. Oh iya, Kalimantan itu ada satu induknya yang memang bisa terbangun jaringan lagi disana,” tuturnya.

KoPK menjadi satu satunya member dari Indonesia, di International Federation of Pedestrians (IFP). Sebagai wadah untuk menekan pemerintah di suatu daerah dalam penataan dan perbaikan sisi infrastruktur khususnya pejalan kaki (trotoar).

“Kami di 2015, setelah empat tahun berdiri ngepush Jakarta untuk membenahi pedestrian yang memang pada saat itu banyak okupansi-okupansi oleh pedagang, maupun pengendara. Akhirnya semua negara mengirim surat ke Jakarta dan Kementerian, orang-orang pada kaget, ini ada apa kok semasif ini,” ucapnya.

Menyoroti okupansi-okupansi yang sering terjadi, sebenarnya yang perlu dan selalu ditekankan penegakan hukum tegas tapi bukan represif. Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Lalu lintas Nomer 22 tahun 2009, tentang hak dan kewajiban pejalan kaki. Jangan sampai, ketika adanya pembiaran, justru menjadi satu celah untuk bisa melanggar hukum

“Jadi tegas itu ya bener-benar menegakkan aturan yang sudah diatur pemerintah. Harusnya itu bisa dipakai kepolisian ketika ada pengendara yang melintas di trotoar. Kemudian bagi Dishub dan Satpol PP sebagai penegak daerah harusnya mencari cara penegakkan hukum,” tandasnya. (*)

Editor : Junior Williandro