libur sekolah
LIBUR SEKOLAH : Sejumlah pelajar SMAN 3 Depok sedang berswafoto usai menjalankan pembelajaran secara tatap muka. FOTO : ARNET/RADARDEPOK
yamaha-nmax

RADARDEPOK.COM – Dear orang tua dan siswa di Kota Depok. Ada kabar terbaru nih terkait libur sekolah dan bagi rapor semester ganjil. Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar) secara resmi meniadakan libur akhir semester. Keputusan tersebut sebagai tindaklanjut Instruksi Mendagri (Inmendagri) No62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022. Sementara Kota Depok masih menggodok aturan tersebut.

Kepala Disdik Jabar, Dedi Supandi mengatakan, sedikitnya terdapat lima poin kebijakan yang dikeluarkan dalam surat edaran tersebut. “Poin pertama Libur Natal pada tanggal 24 Desember 2021 ditiadakan” katanya kepada Harian Radar Depok, Rabu (1/12).

Surat edaran tersebut pada poin berikutnya, juga menegaskan tidak ada cuti selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2022 per tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022. Adapun poin ketiga, pembagian rapor yang semula dijadwalkan 23 Desember 2021 pada kalender pendidikan Tahun Pelajaran 2021/2022, dimundurkan ke tanggal 10 Januari 2022 bersamaan dengan hari pertama masuk sekolah semester genap Tahun Pelajaran 2021/2022.

“Poin keempat, penetapan rapor semester ganjil sesuai kalender pendidikan Tahun Pelajaran 2021/2022 pada tanggal 23 Desember 2021,” katanya.

Menurutnya, kegiatan selama periode Natal dan Tahun Baru 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022 diserahkan sepenuhnya kepada satuan pendidikan masing-masing, dengan melaksanakan kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter atau kegiatan Pengembangan Potensi siswa lainnya dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Baca Juga  Jalan Cinere Park View Mau Diblokir 

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pihaknya tersebut merupakan tindak lanjut dari arahkan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Terlebih, pemerintah memberlakukan kembali PPKM Level 3 dari 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Keputusan libur semester ganjil 2021 ini juga tertuang dalam surat edaran perihal himbauan pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

“Kebijakan ini dilandasi rencana pemerintah untuk menerapkan PPKM level 3 pada libur Nataru mendatang. Kebijakan ini berlaku pada 24 Desember—3 Januari 2022,” jelasnya.

Sementara, Kabid SMP Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Sada mengatakan, libur sekolah nanti ada surat edaran yang sedang dibahas. Ia menegaskan, Senin pekan depan (6/11/2021) akan diedarkan ke setiap sekolah. Sehingga dapat diinformasikan kepada orang tua siswa terkait keputusan libur sekolah semeter ganjil.

Dilanjutkan Sada, dalam waktu dekat yaitu 6-11 Desember para siswa akan melaksanakan Penilaian Akhir Semester (PAS). Siswa diminta untuk tetap fokus untuk meraih nilai terbaik. “6 sampai 11 Desember ini anak-anak laksanakan PAS,” lanjutnya.

Kepala Divisi Penanganan Satgas Covid-19 Kota Depok, Sri Utomo mengaku, hal ini sedang dibahas satgas. Tentunya, segala upaya dilakukan untuk memotong mata rantai Covid-19 saat libur Nataru nanti. Memang aturan dari pusat ditentukan melalui Inmendagri No62 Tahun 2021, aturan tersebut nanti akan diurai lagi dengan cermat. Agar saat libur semester yang bertepatan dengan Nataru tidak terjadi kerumuman.

Terpenting saat ini, kata Sri Utomo siswa dapat menjalan protokol kesehatan (Prokes) ketat. Apalagi, pembelajaran tatap muka sudah dibuka lembali setelah dua pekan ditutup sementara. Berdasarkan data Satgas Covid-19 per Rabu (1/12), terdapat kasus konfirmasi 2 jiwa jadi totalnya 105.817 kasus, pasien belum sembuh berkurang 31 jiwa kini jumlahnya tersisa 150 pasien belum sembuh. Warga yang sembuh juga bertambah 33 jiwa, sehingga totalnya sudah 103.499 jiwa. Dan yang meninggal nihil, totalnya masih 2.168 jiwa. “Tren kasus turun terus alhamdulillah,” ujarnya.

Baca Juga  Sembilan Kadis di Lingkup Pemkot Depok Bakal Dirotasi

Dalam upaya menekan seluruh kasus Covid-19, Pemkot Depok terus mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan (protkes) 6M. Yaitu memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, menjaga jarak aman saat beraktivitas di luar rumah, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama.

Selain itu, Pemkot Depok juga meminta masyarakat untuk menjaga Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Dengan menjaga pola makan, berolahraga dan istirahat yang cukup.

Diketahui sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan kepala daerah memberikan imbauan kepada sekolah agar pembagian rapor siswa di seluruh tingkatan sekolah, dari SD, SMP dan SMA, tidak dilakukan di bulan Desember 2021, melainkan di Januari 2022.

Imbauan tersebut dituangkan dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) 62/2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022. “Melakukan imbauan pada sekolah pembagian raport semester 1 pada bulan Januari 2022,” kata Tito

Baca Juga  Koswara yang Harus Dipapah ke Ruang Sidang Karena Digugat Anak Kandung

Tidak hanya menunda pembagian rapor, Tito juga meminta kepala daerah memberikan imbauan kepada kepala sekolah agar tidak meliburkan secara khusus pada periode libur Natal dan Tahun Baru. “Tidak meliburkan secara khusus pada periode libur Nataru,” demikian isi inmendagri tersebut.

Selain itu, Inmendagri tersebut juga menginstruksikan kepala daerah melakukan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 pada acara pernikahan dan acara sejenisnya.

Kemudian, meniadakan kegiatan seni budaya dan olahraga pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022. Lalu, menutup semua alun-alun pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 1 Januari 2022.

Serta melakukan rekayasa dan antisipasi aktivitas pedagang kaki lima di pusat keramaian agar tetap dapat menjaga jarak antar pedagang dan pembeli.

Jika masyarakat karena suatu hal yang primer harus melakukan perjalanan keluar daerah, maka kepala daerah harus mengoptimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi; melakukan tes PCR atau rapid test dengan menyesuaikan pengaturan moda transportasi yang digunakan pada saat pergi keluar daerah dan masuk/pulang dari luar daerah, hal ini untuk memastikan pelaku perjalanan negatif Covid-19.

“Dalam hal ditemukan pelaku perjalanan yang positif Covid-19, maka melakukan karantina mandiri atau karantina pada tempat yang telah disiapkan Pemerintah untuk mencegah adanya penularan dengan waktu karantina sesuai prosedur kesehatan,” tegas Tito dalam Inmendagri tersebut.(arn/rd)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Fahmi Akbar