IMBAUAN : Camat Bojongsari, Dede Hidayat (tengah) sedang menyosialisasikan larangan bepergian selama Nataru, kepada ASN yang ada di instansi Kecamatan Bojongsari. FOTO : INDRA SIREGAR / RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, BOJONGSARI – Camat Bojongsari, Dede Hidayat melarang Apratur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Kecamatan Bojongsari, hingga tingkat kelurahan yang ada di bawahnya, untuk melakukan perjalanan keluar daerah saat Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Dede mengatakan, larangan ini diberlakukan menyusul dikeluarkannya Surat Nomor: 800/4851-BKPSDM terkait larangan pembatasan kegiatan berpergian ke luar daerah bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) selama periode Hari Natal dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Larangan tersebut terhitung sejak 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

“Berdasarkan edaran Pemerintah Kota Depok, kami ASN dilarang untuk bepergian saat Nataru. Maka dari itu, selaku ASN di tingkat kecamatan, saya dan seluruh ASN di lingkungan Kecamatan Bojongsari akan mematuhi larangan ini,” tutur Dede, Minggu (05/12).

Meski demikian, Dede mengungkapkan, tidak seua ASN di sana yang dilarang bepergian ke luar daerah dalam waktu yang tertulis dalam edaran. Ada pengecualian untuk ASN yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh surat tugas dan ditandatangani oleh minimal pejabat pimpinan tinggi pratama atau kepala kantor satuan kerja.

Atau pegawai ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah pada periode tersebut dengan terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian, atau ASN yang melahirkan dan sedang dalam keadaan sakit sehingga perlu mendapatkan penanganan di Rumah Sakit di luar Kota Depok.

“Selain dari yang ditugaskan pimpinan atau memiliki keperluan mendesak, tidak boleh cuti. Lebih baik kita di wilayah kita masing – masing untuk memaksimalkan pelayanan kepada warga masyarakat,” bebernya.

Dede menjelaskan, larangan ini selayaknya hukum yang mengikat bagi seluruh ASN, karena di dalam peraturan ini juga ada sanksi yang dikenakan bagi siapapun yang melanggar.

“Apabila terdapat ASN yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,” pungkasnya. (dra)

Jurnalis : Indra Abertnego Siregar

Editor : Ricky Juliansyah