buruh demo di gedung sate
ILUSTRASI : Ribuan buruh Se-Jawa Barat menggelar demo di depan Gedung Sate. Pada Senin (29/11), para buruh kembali menuntut Gubernur Jabar menetapkan kenaikan UMK 2022 sesuai rekomendasi terakhir bupati-walikota. DISAN YUDISTIO/JOB FOTO RADAR BANDUNG

RADARDEPOK.COM – Massa buruh yang berunjuk rasa mengawal penetapan UMK 2022, masih mengepung kantor gubernur Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (30/11) tengah malam. Sampai pukul 23:00 WIB, Gubernur Jawa Barat (Jabar) belum juga menunjukkan batang hidungnya.

Kepolisian di Jalan Diponegoro masih bersiaga mengawal jalannya aksi. Polisi dan mobil pengurai massa pun telah disiagakan di bagian depan Gedung Sate. Asap putih mengepul dari sampah yang dibakar oleh massa buruh dari perwakilan 27 kota dan kabupaten, termasuk Kota Depok.

Sementara itu, sejumlah peserta aksi sempat mendorong-dorong pagar berduri. “Ayo turun… Turun,” teriak massa buruh kepada mobil komando yang keluar dari area unjuk rasa.

Buruh mulai berdatangan di Gedung Sate sejak pagi hari. Hingga sore hari, gelombang massa buruh pun masih terus berdatangan ke Gedung Sate. Mereka meminta agar bisa bertemu Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan agar upah minimum sesuai rekomendasi kabupaten/kota.

“Hanya dua tekad kita, hari agar Gubernur Jabar yang kita antarkan ke singgasana untuk menetapkan upah minimum sesuai rekomendasi kabupaten/kota, dan terapkan kembali upah sektoral,” kata Ketua SPSI Jabar Roy Jinto.

Pihak buruh pun menolak diajak beraudiensi dengan Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Mereka menilai pertemuan dengan Wagub tak akan menghasilkan keputusan apapun.

“Kita akan diterima oleh wakil gubernur jam satu, cuma kita menolak karena Wagub hanya bisa mengirimkan aspirasi kepada gubernur. Aksi ini bukan hari ini saja, tapi berulang-ulang artinya aspirasi dan rekomendasi sudah disampaikan,” ujar Roy.

Rapat pleno di dewan pengupahan sudah digelar, tinggal ketuk palu oleh gubernur, tidak ada namanya SK Wagub, adanya SK gubernur. Ia berharap bisa bertemu dengan gubernur Jabar. “Kita menolak dengan Wagub karena hanya menyampaikan aspirasi saja, tidak menyelesaikan persoalan,” kata Roy melanjutkan.

Ia pun membandingkan penerimaan terhadap buruh oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemarin. “DKI sudah memenuhi keinginan peserta aksi walau belum bisa memutuskan, tapi jelas gubernur sangat mau menerima aspirasi teman buruh dan turun ke lapangan,” ujar Roy.

Sementara di hari yang bersamaan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengikuti jadwal Kopdar di Bogor. Kopdar merupakan singkatan dari kegiatan Komunikasi Pembangunan Daerah (Kopdar).

Pada pukul 07:30 WIB, Ridwan Kamil menggelar kegiatan penanaman pohon bersama kepala daerah se-Jawa Barat di Masjid Jami Al-Munawarroh Sentul City, Kabupaten Bogor. Lalu, pada pukul 09:00 WIB, Ridwan Kamil menggelar kegiatan Komunikasi Pembangunan Daerah (Kopdar) bersama kepala daerah Se-Jawa Barat di Bale Gede Sentul Highlands Golf Club, Sentul City.

Selain itu, ditemani Walikota Bogor Bima Arya, Ridwan Kamil juga meninjau lokasi proyek pembangunan Alun-alun Kota Bogor yang berlokasi di lahan eks Taman Topi Bogor, Jalan Kapten Muslihat, Kota Bogor. Rencananya, Alun-alun pertama di Kota Bogor ini diresmikan pada pertengahan Desember ini.

“Kontribusi Pemerintah Provinsi Jawa Barat kan terwujud yah, di Kota Bogor ada Bogor Creative Center, saya hibahkan untuk Pak Wali, untuk anak muda di Bogor. Kemudian ada aspirasi terkait alun-alun yang dilahirkan di jaman pemerintahan Kang Bima, kita support, Alhamdulillah tidak kena recofucing,” kata Ridwan Kamil di lokasi acara.

Alun-alun Kota Bogor, menurut Kang Emil akan menjadi Alun-alun yang menarik karena berada di antara bangunan bersejarah dan titik pemberhentian transportasi massal. Desainnya juga dibuat dengan gaya modern sehingga akan menambah daya tarik untuk masyarakat. “Khusus pengupahan belum bisa saya umumkan, nanti saya umumkan Jam 7 malam,” ujar Ridwan Kamil di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor.

Menurutnya, belum juga ditetapkannya UMK karena masih ada urusan korespondensi atau surat menyurat kepada 27 kabupaten/kota terkait pengupahan. “Saya tidak bisa menjawab sekarang. Kita masih nunggu surat kota dan kabupaten,” tegasnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyerukan mogok nasional, andaikata pemerintah masih bersikukuh menetapkan UMP dan UMK dengan acuan PP 36 Tahun 2021. “Jika pemerintah masih menetapkan UMP dan UMK masih sama dengan PP 36, kita mogok nasional,” kata Said Iqbal saat berorasi di Gedung Sate.

Dikabarkan, malam ini akan ada konferensi pers di Gedung Sate terkait UMK 2022. Namun hingga pukul 23:49 WIB dari pantaua Radar Bandung (Grup Radar Depok), belum ada kejelasan dari Pemprov Jabar. Awalnya, Sekretaris Daerah (Sekda) yang akan mengumumkan tapi hingga berita ini diturunkan belum juga diumumkan.

Padahal,  Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, penetapan upah minimum provinsi (UMP) semua provinsi akan dilakukan paling lambat pada 21 November 2021 dengan prosesnya harus berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

“Setelah melakukan simulasi, tentu akan ditetapkan gubernur, nilainya berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) rata-rata kenaikan upah minimum 1,09%. Ini rata-rata nasional, kita tunggu saja para gubernur,” kata Ida Fauziyah.

Menurut Ida, gubernur harus menetapkan UMP paling lambat tanggal 21 November 2021 dan karena 21 November merupakan hari libur maka penetapannya dilakukan paling lambat satu hari sebelumnya yaitu tanggal 20 November.

Sementara untuk penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dilakukan paling lambat pada 30 November 2021 dan harus dilakukan setelah adanya penetapan UMP.

Ida menjelaskan bahwa batas waktu penetapan itu juga sudah ditegaskan kembali oleh Menteri Dalam Negeri 561/6393/SJ Hal Penetapan Upah Minimum tahun 2022.

Menurutnya berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021, yang merupakan turunan Undang-Undang Cipta Kerja, tidak ada lagi penetapan upah minimum berdasarkan sektoral atau yang dikenal dengan singkatan UMS.(met/rb/rd)

Editor : Fahmi Akbar