SIDANGLANJUTAN : Terdakwa Kakek 74 tahun Jahja Komar Hidayat usai menjalani sidang keterangan saksi pelapor dalam perkara sidang pidana, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (10/12). FOTO: ARNET/RADARDEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Kebenaran semakin terbuka lebar kepada Terdakwa kakek 74 tahun Jahja Komar Hidajat yang menjadi korban mafia tanah. Pasalnya, saksi pelapor Tamami Imam Santoso tidak pernah menguasai sertipikat asli PT. Tjitajam.

Hal ini terungkap dalam fakta persidangan ketika Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang Perkara Pidana No : 926/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim atas nama Terdakwa Jahja Komar Hidajat, dengan agenda sidang mendengarkan keterangan lanjutan saksi pelapor Tamami Imam Santoso, Kamis (09/12)

Terungkap Tamami Imam Santoso tidak pernah menguasai sertipikat tersebut, setelah Penasehat Hukum Terdakwa, Reynold Thonak mengajukan pertanyaan, apakah Saksi pernah menguasai Sertipikat PT. TJITAJAM.

“Saya tidak pernah menguasai Sertipikat PT. Tjitajam,” ungkap Saksi Tamami Imam Santoso saat jalannya persidangan.

Fakta persidangan lainnya juga menjelaskan bahwa saksi pelapor tidak dapat membuktikan adanya peralihan saham daripada terdakwa Jahja Komar Hidajat maupun PT. Suryamega Cakrawala selaku Pemegang Saham PT. TJITAJAM, bahkan tidak pernah menguasai lembar saham asli PT. Tjitajam tahun 1934.

Beber Reynold, setelah pihak pelapor berhasil membajak PT. TJITAJAM melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada Dirjen AHU, lalu mengaku kehilangan Sertipikat PT. TJITAJAM dengan melakukan pengumuman hilang di salah satu media cetak, dan selanjutnya membuat laporan kehilangan ke Polda Metro Jaya. Padahal pelapor tidak pernah meluhat atay menguasai sertipikat tersebut.

“Selain itu, sesuai Fakta persidangan, BPN Kabupaten Bogor pernah mengirimkan Surat Nomor : 1683/SD-308-7/VI/2015 tertanggal 5 Juni 2015 kepada Pelapor Tamami Imam Santoso, kalau Sertipikat PT. TJITAJAM tidak hilang melainkan ada pada Klien Kami, namun entah bagaimana caranya, Sertipikat PT. TJITAJAM diterbitkan Pengganti dengan alasan hilang. Diterbitkan 3 SHGB Pengganti, tapi Laporan Kehilangan oleh Tamami ada 6 Sertipikat,” jelas Reynold.

Lebih lanjut Reynold menjelaskan, Sertipikat Pengganti yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Bogor dengan alasan hilang sudah dibatalkan

“Terhadap SHGB Pengganti yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Bogor telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sampai tingkat Peninjauan Kembali, bahkan sudah dieksekusi, itu fakta persidangan tadi,” pungkasnya. (arn)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Ricky Juliansyah