ilustrasi monorel
ilustrasi

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pemerintah Kota Depok mau membangun moda transportasi monorel. Hal itu diungkapkan oleh Walikota Depok, Mohammad Idris.

Kajiannya sudah melalui berbagai pakar, dari akademikus UI, pakar transportasi, kepolisian juga pakar lalu lintas,” kata Idris, Selasa (28/12).

Kata dia, Dinas Perhubungan Kota Depok dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) pun telah saling setuju terkait pembangunan monorel tersebut, hanya tinggal menunggu pengesahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Persetujuan itu berupa perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok. “Dari kami sendiri Dinas Perhubungan dan BPTJ juga sudah meng-connect-kan tinggal menunggu persetujuan pengesahan tandatangan dari pak Menteri,” lanjut Idris.

Lebih lanjut, Idris menambahkan, calon kontraktor pun sudah banyak yang mendaftar untuk mengikuti lelang proyek bernilai triliunan rupiah ini. “Nanti kalau pengesahannya sudah ada berarti nanti tinggal kita lakukan proses lelangnya, rencana kita bisa tahun depan,” kata Idris.

Idris mengatakan, alasannya ngotot membangun monorel karena kemacetan di Kota Belimbing itu tidak bisa ditangani hanya dengan pelebaran jalan.

Menurut Idris, sebagai solusi kemacetan di Kota Depok, diperlukan moda transportasi dalam kota yang dapat menggantikan penggunaan kendaraan pribadi.

Berdasarkan kajian pakar-pakar, selebar apapun jalan di Depok pasti akan terjadi kemacetan, karena migrasinya besar, maka alternatifnya mewujudkan moda transportasi yang lain,” beber dia.

Jika monorel dapat terwujud, dibutuhkan pula subsidi dari pemerintah untuk dapat menarik konsumen. “Karena naik transportasi monorel ini mahal kayak di Malaysia, Singapura, makanya harus tetap ada subsidi dari pemerintah,” kata Idris.

Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono menambahkan, Imam mengatakan, monorel Depok bakal dibangun oleh pihak ketiga. Dia mengatakan saat ini Pemkot Depok masih menunggu proses persetujuan RTRW di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Ada empat koridor rencana pembangunan.

Yang akan bangun pihak ketiga tapi kapannya belum tahu, sedang proses persetujuan RTRW-nya masih di Kementerian ATR,” pungkasnya. (rd/arn)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Junior Williandro