citayam
SIDANG SAKSI : Suasan ketika sidang pidana PT. Tjitajam berlangsung dengan agenda keterangan saksi pelapor, di Ruang Sidang Prof Subekti, Pengadilan Negeri Jakarta Timur. ARNET/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, JAKARTA – Kakek berusia 74 tahun lebih, Tjahaja Komar Hidayat yang secara sah pemegang saham PT Tjitajam, harus menjadi korban oknum mafia tanah yang melakukan penjegalan atas kepemilikan perusahaan tersebut.

Kakek tersebut kini menjadi Terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan nomor perkara 926/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim. Kamis 2 Desember 2021 menjalani agenda sidang keterangan Saksi Pelapor.

Kuasa Hukum Terdakwa, Reynold Thonak menegaskan, bila dalam persidangan Saksi Pelapor atas nama Tamami Imam Santoso tidak mampu menjelaskan tentang legilatas kepemilikan perusahaan PT Tjitajam, yang menjadi akar permasalahan kliennya dipidanakan.

Dalam jalannya persidangan Reynold sempat meminta penjelasan asal usul kepemilikan legalitas perusahaan milik saksi, karena saksi salah satu pemegang saham dalam perusahaa tersebut.

“Saya baru masuk sebagai Organ Pengurus dan Pemegang Saham PT. Tjitajam sejak tahun 2002 berdasarkan Akta No. 29 Notaris Nurul Huda dengan Pengesahan 11 Juni 2004 sampai saat ini,” jawab Saksi Pelapor, Tamami Imam Santoso di Ruang Sidang Prof Subekti.

Namun, setelah menerima beberapa keterangan dari saksi. Reynold melihat banyaknya kejanggalan karena ketidaktahuan saksi atas kepemilikan legalitas perusahaan yang dikatakan miliknya.

“Terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam Akta tersebut. Jadi Akta No. 29/ 2002 Notaris Nurul Huda tersebut banyak sekali kejanggalan,” ungkapnya kepada Radar Depok usai jalannya sidang.

Pertama, kata Reynold, pertama, akta tersebut dikatakan merupakan Penyesuian Undang-undang PT Nomor 1 tahun 1995, padahal Kliennya telah melakukan penyesuaian pada tahun 1996 berdasarkan Akta No. 108 Notaris Sutjipto dengan Pengesahan tanggal 12 Agustus 1996 dan tercatat di AHU, sesuai dengan Surat Dirjen AHU tanggal 1 Desember 2015.

Lalu, kedua, pengesahan untuk Akta Nurul Huda adalah tanggal 11 Juni 2004, sedangkan Akta nya tahun 2002, itu sudah melebihi batas waktu 60 hari yang ditentukan UU.

“Selanjutnya, ketiga, di dalam Akta tersebut mencantumkan Akta No. 156 Notaris J.L Waworuntu tanggal 12 Desember 1990, padahal Akta tersebut sudah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 108/Pdt/G/1999/PN.Jkt.Tim tanggal 27 April yang telah inkracht,” bebernya saat dikonfirmasi.

Dan yang keempat, ungkapnya, dalam Akta tersebut tidak pernah ada Jual Beli saham PT. Tjitajam dari pemegang saham sebelumnya yaitu PT. Suryamega Cakrawala 2.250 lembar saham dan Jahja Komar Hidajat 250 lembar saham. “Jadi akta ini muncul nya darimana,” regas Reynold.

Jalannya sidang sempat memanas lantaran salah seorang penonton yang mengaku sebagai Kuasa Hukum Pelapor berteriak di dalam ruang sidang, terhadap tindakan tersebut Tim Penasehat Hukum melalui Majelis Hakim meminta agar orang tersebut diusir dan dikeluarkan dari dalam ruang Sidang agar tidak menggangu jalannya Persidangan.

Bahkan, disampaikan Reynold, saksi selama memberikan keterangan, Reynold menilai keterangan Saksi tidak konsisten dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian. “Jadi Saksi ini tidak Konsisten selama memberikan keterangan, banyak keterangannya yang berbeda,” tuturnya.

Dijelaskan Reynold, pertama, ketika ditanyakan riwayat PT. Tjitajam, Saksi menjelaskan ada Pengesahan sampai dengan tahun 2020, padahal di dalam BAP nya hanya menjelaskan sampai dengan tahun 2013.

Kedua, terkait Akta No. 1 tahun 2020 Notaris Indra Kadarsah, Saksi menjelaskan bahwa Akta tersebut merujuk pada Akta No. 15 Notaris Zarius Yan dan Pengesahan tahun 2015, faktanya Akta tersebut sudah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 79/Pdt.G/2017/PN.Cbi yang Inkracht dan telah dieksekusi tanggal 15 September 2021.

Ketiga, ketika kami bertanya terkait proses pembuatan Akta tahun 2020 dan Akta-akta lainnya Saksi selalu menjawab tidak tahu dan lupa. Dan yang menyerahkan dokumen-dokumen kepada Notaris adalah Cipto Sulistio.

“Jadi saya sebagai Direktur hanya tanda tangan Akta saja tidak tahu dokumen-dokumen PT. Tjitajam,” kata Reynold meniru saksi saat memberikan keterangan di persidangan

Reynold juga menilai, dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Terdakwa Jahja Komar Hidajat juga dinilai aneh. Hal ini karena Saksi menjelaskan bila kliennya tidak pernah diangkat sumpahnya.

“Padahal klien kami dituduh melakukan Tindak Pidana memberikan Keterangan Palsu diatas Sumpah di PN Jakarta Timur dalam Perkara Nomor : 108/Pdt/G/1999/PN.Jkt.Tim. Ini kan jadi aneh,” paparnya.

Bahkan, dilanjutkan Reynold, dalam oersidangan saksi mengatakan bila yang memberikan pasal pada kliennya adalah pihak kepolisian. Dengan mengarahkan saksi jika perkara begini berartibpasalnya ini.

Akibat alotnya persidangan, Majelis Hakim menutup persidangan dan akan dibuka kembali pada tanggal 9 Desember 2021 dengan Agenda masih mendengar Keterangan Saksi Tamami Imam Santoso dan Saksi Cipto Sulistio. (rd/arn)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Junior Williandro