demo buruh
TUNTUT UMK : Buruh di Kota Depok saat menggelar aksi demo menuntut kenaikan Upah Minimum Kerja (UMK) di kantor Pemerintahan Kota Depok, Jalan Raya Margonda. FOTO : ARNET/RADARDEPOK

RADARDEPOK.COM – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Selasa (30/11/2021) telah menetapkan besaran nilai UMK di Provinsi Jawa Barat. Melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021 Tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022. Khusus Kota Depok, Upah Minimum Kerja (UMK) Kota Depok naik sekitar Rp 38 ribu menjadi Rp4.377.231.

Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmadja, penetapan ini tidak terlepas dari beberapa dasar peraturan, yaitu Undang-undang (UU) 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah RI No.36 tahun 2021 tentang Pengupahan serta beberapa surat Menteri Ketenagakerjaan RI, kemudian rekomendasi besaran penyesuaian nilai upah minimum kabupaten/kota dari 27 bupati dan wali kota seluruh Jawa Barat, juga berita acara Dewan Pengupahan.

“Tentu saja bahwa hal ini menjadikan sebuah dasar, sehingga Keputusan Gubernur dikeluarkan,” ucap Setiawan  di Gedung Sate, Kota Bandung  yang diterima Harian Radar Depok, Selasa (30/11).

Menurut Setiawan, Gubernur Ridwan Kamil turut bersimpati dan berempati terhadap hal ini, karena rumus-rumus di dalam perhitungan dikeluarkannya UMK ini didasarkan kepada Peraturan Pemerintah dan tidak diberikan ruang terhadap diskresi daerah untuk menetapkan lebih dari itu.

“Terkait dengan putusan MK, menyatakan bahwa pemerintah harus memperbaiki peraturan ini di dalam 2 tahun. Namun demikian selama 2 tahun ini seluruh peraturan yang terkait dengan UU Cipta Kerja dan seluruh turunannya masih tetap berlaku termasuk PP 36 yang mendasari terkait dengan perhitungan UMK ini,” tuturnya.

Setiawan menegaskan,  tugas gubernur hanya menetapkan terkait dengan UMK ini dan gubernur tidak dapat merevisi bahkan mengoreksi terkait dengan rekomendasi yang telah disampaikan oleh seluruh bupati/wali kota.

“Oleh karena itu, surat rekomendasi yang disampaikan oleh bupati/wali kota yang saat ini sudah seluruhnya sesuai dengan PP 36, kemudian gubernur menetapkan hal tersebut,” ujarnya.

Setiawan mengharapkan, untuk kedepannya pihaknya merekomendasikan kepada pemerintah pusat agar dapat melibatkan pemerintah daerah lebih jauh khususnya di dalam penghitungan UMK ini.

“Karena kita tahu kondisi ekonomi dan dinamika antara daerah satu dengan daerah lainnya sangat bervariasi. Oleh karena itu kami sangat berharap, bahwa pelibatan pemerintah daerah di masa yang akan datang bisa terlibat lebih jauh,” tutupnya.

Pada SK Gubernur tersebut, di keputusan nomor tiga UMK dibayarkan mulai Januari tahun 2022. Lalu, di keputusan empat UMK yang dimaksud berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Poin kelima, pengusaha menyusun dan memberlakukan struktur dan skala upah dalam menentukan besaran nilai upah yang dibayarkan terhadap pekerja dengan masa kerja lebih dari  satu tahun.

Pengusaha juga dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua, kecuali bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan. Hal ini diputuskan pada nomor enam.

Selanjutnya keputusan nomor tujuh, Pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedu, dilarang mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan di nomor delapan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dan masing-masing Bupati/Wali Kota di Jawa Barat sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.(arn/rd)

Besaran UMK di 27 Kota dan Kabupaten di Jabar :

1 Kota Bekasi  Rp4.816.921,17

2 Kabupaten Karawang Rp4.798.312,00

3 Kabupaten Bekasi Rp4.791.843,90

4 Kota Depok Rp4.377.231,93

5 Kota Bogor Rp4.330.249,57

6 Kabupaten Bogor Rp 4.217.206,00

7 Kabupaten Purwakarta Rp 4.173.568,61

8 Kota Bandung Rp3.774.860,78

9 Kota Cimahi Rp3.272.668,50

10 Kabupaten Bandung Barat Rp3.248.283,28

11 Kabupaten Sumedang Rp3.241.929,67

12 Kabupaten Bandung Rp3.241.929,67

13 Kabupaten Sukabumi Rp3.125.444,72

14 Kabupaten Subang Rp3.064.218,08

15 Kabupaten Cianjur Rp2.699.814,40

16 Kota Sukabumi Rp2.562.434,01

17 Kabupaten Indramayu Rp2.391.567,15

18 Kota Tasikmalaya Rp2.363.389,67

19 Kabupaten Tasikmalaya Rp2.326.772,46

20 Kota Cirebon Rp2.304.943,51

21 Kabupaten Cirebon Rp2.279.982,77

22 Kabupaten Majalengka Rp2.027.619,04

23 Kabupaten Garut  Rp1.975.220,92

24 Kabupaten Kuningan Rp1.908.102,17

25 Kabupaten Ciamis Rp1.897.867,14

26 Kabupaten Pangandaran  Rp1.884.364,08

27 Kabupaten Banjar  Rp1.852.099,52

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Fahmi Akbar