kir
TELITI: Petugas KIR tengah menguji kendaraan, di Kantor Dinas Perhubungan Kota Depok, Senin (6/12). DAFFA/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok terus memberikan pelayanan kepada pemilik kendaraan guna melakukan uji KIR. Tetapi, dalam formasinya, terdapat kekurangan personel petugas.

Kepala UPT PKB Dishub Depok, Hadian Suryana mengatakan saat ini terdapat 13 personel yang bertugas melakukan uji kendaraan. Tetapi, jumlah tersebut dinilai masih kurang.

“Kami memaksimalkan yang ada untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di tengah masalah kekurangan SDM kami,” ujarnya kepada Radar Depok, Rabu (8/12).

Hadian menerangkan, idealnya jumlah personel pada tiap tingkatan adalah lima orang berdasarkan analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK). Untuk itu diperlukan penambahan penguji KIR dengan tingkat pengujian lebih tinggi dan berstatus PNS.

“Karena kondisi kita kekurangan, maka posisi mereka saya naikkan. Misalnya status pemula biarlah naik ke tingkat satu untuk saling mengisi,” terangnya.

Menurutnya, pengujian KIR memiliki delapan tingkatan, namun di Kota Depok hanya mempunyai tujuh tingkat saja. Terdiri dari pembantu penguji, pemula 3 orang ASN, Tingkat 1 ada satu orang ASN, Tingkat 2 terdapat dua orang non ASN, Tingkat 3 yakni tiga orang ASN dan tiga Non ASN, Tingkat 4 tidak ada petugas, dan Tingkat 5 terdapat satu ASN.

Untuk dapat naik ke tingkat berikutnya, petugas perlu mengikuti pendidikan atau diklat tertentu. Setelah naik tingkat, tentunya tanggung jawab petugas semakin bertambah.

“Misalkan dari pemula dia naik ke Tahap 1, setelah itu barulah dia melakukan pra uji seperti memeriksa kendaraan, kondisi ban bagaimana, lampu sen, bodi, jok mobil bagi angkot, setiap apa yang dia perikea itu menghasilkan angka kredit,” ucapnya.

Hadian menyayangkan, kondisi ini sebetulnya telah berlangsung sejak lama. Pihaknya telah mengajukan agar mendapatkan anggaran dari pemerintah untuk penambahan personel yang mumpuni.

“Kalau saya sih sudah mengajukan, cuma terkait anggaran pemerintah ini belum muncul. Bisa saja umpamanya lulusan D3 di Bekasi, Tegal, dan Bali saya tarik kerja disini, tetapi bagaimana dengan gajinya? Kan susah kalau dari anggarannya tidak ada,” bebernya.

Sementara itu, Sekretaris Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Depok, Muhammad Hasyim mengaku sampai saat ini belum ada laporan dari para supir angkutan umum maupun muatan yang mengalami kendala saat melakukan uji KIR.

“Belum ada, sejauh ini cukup baik pelayanannya, terutama saat pandemi ini kan jumlah kendaraan yang dilakukan uji KIR masih dibatasi,” ucapnya.

Namun, bila pandemi Covid-19 mereda serta pengujian KIR seperti sedia kala, dikhawatirkan dapat menimbulkan penumpukan antrian kendaraan. Maka dari itu, Dishub Kota Depok perlu menambah peralatan dan ruangan untuk uji KIR. (rd/daf)

Jurnalis : Daffa Syaifullah

Editor : Junior Williandro