wajib pajak
ist

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, sudah ada 326 peserta wajib pajak yang telah mengikuti program tersebut.

Dirjen Pajak, Suryo Utomo menerangkan, sampai saat ini, pukul 15.00 WIB Senin (3/1), sudah ada 326 peserta yang ikut dalam PPS.

“Kita akan terus genjot dalam enam bulan ke depan agar program ini berjalan maksimal dan sebanyak mungkin,” terangnya dalam Konfrensi Pers Realisasi APBN 2021.

Diterangka Suryo, PPS telah berkalan sejak pertanggal 1 Januari 2022. Pada program ini para peserta diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk wajib pajak dalam melaporkan aset atau kekayaan yang belum dilaporkan melalui program tax amnesty jilid pertama.

“Kesempatan itu diberikan kepada masyarakat yang sudah mengikuti program Tax Amnesty tahun 2016 namun belum mengungkapkan sepenuhnya dan bagi yang belum pernah mengikuti program sebelumnya,” jelas Suryo.

Dalam kurun waktu enam bulan sampai tanggal 30 Juni 2022 diberikan kesempatan untuk masyarakat mendaftar dalam program ini. Bila tidak, tentu akan ada sangsi yang akan diterima.

“Apabila sampai PPS berakhir masih ada harta yang belum diungkapkan pada saat mengikuti TA 2016 dikenai PPh Final atas harta bersih tambahan dengan tarif 25 persen (Badan), 30 persen (OP), dan 12,5 persen (WP tertentu) ditambah sanksi 200 persen,” bebernya.

Dijelaskannya, sanksi 200 persen yang dimaksud sesuai dengan Pasal 6 ayat (5) Klaster PPS. Dalam ayat tersebut disebutkan Wajib Pajak yang telah memperoleh surat keterangan PPS Kebijakan I tidak dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Hal ini, kata Suryo, akan bahaya bila Ditjen Pajak jika ada yang belum atau diungkap Wajib Pajak yang tidak mengikuti PPS Kebijakan I atau tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak diterbitkan surat keterangan dari DJP.

“Maka akan dikenai sanksi sebesar 200 persen sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak,” paparnya.

Lebih jauh, Suryo menjelaskan, kesiapan PPS ditandai dengan telah dapat digunakannya aplikasi pengungkapan dan pembayaran melalui https://pajak.go.id/pps yang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Aplikasi ini dapat diakses 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan enam langkah mudah, yaitu login ke DJPonline, masuk aplikasi PPS, unduh formulir, isi formulir, lakukan pembayaran, kemudian submit.

“Kita coba memberikan kemudahan dengan saluran penyampaiannya kita lakukan secara online. Bukti menunjukkan dua hari libur saja, tanggal satu kita baru bangun tidur, tahun baruan, ternyata sudah ada yang memanfaatkan,” ungkap Suryo.

Perlu diketahui, dari total 326 Wajib Pajak telah menyetorkan PPh final sebesar Rp33,68 miliar dengan nilai harta bersih yang diungkapkan sebesar Rp253,77 miliar. Nilai harta bersih tersebut terdiri dari Rp239,26 miliar deklarasi dalam negeri, Rp2,225 miliar investasi Surat Berharga Negara, dan Rp12,29 miliar deklarasi luar negeri.

Bagi setiap yang menemukan kesukitan, tambah Suryo, DJP menyediakan helpdesk PPS yang tersedia di seluruh unit vertikal DJP. Bisa juga melalui helpdesk online melalui Whatsapp dengan nomor 081156-15008 dan Kring Pajak 1500-008.

Tak berhenti sampai disana, DJP banyak memberikan pilihan untuk membantu, bisa seperti live chat www.pajak.go.id, email melalui [email protected], dan twitter @kring_pajak.

“Perbantuan tersebu mulai dari senin sampai dengan Jumat, dari pukul 08.00 sampai 16.00 WIB,” tambahnya.

Selanjutnya bila sudah mendaftar, dalam waktu dekat DJP akan mengirimkan email blast tentang PPS yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak. Email tersebut adalah imbauan DJP yang bertujuan agar WP tidak lupa dan terlewat dengan program PPS ini.

Mengingat program ini hanya berjalan enam bulan. DJP akan mengingatkan Wajib Pajak secara berkala melalui berbagai saluran, seperti iklan di media massa dan media sosial ditjen pajak seperti Instagram, facebook, twitter, tiktok, dan linkedin. Lalu, situs pajak.go.id, dan media komunikasi lainnya, seperti banner, poster, dan sebagainya. Dapatkan informasi lebih lanjut mengenai PPS di laman landas https://pajak.go.id/pps. (rd/arn)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Junior Williandro