bareskrim
Dirtipidum Bareskrim, Brigjen Andi Rian Djajadi

RADARDEPOK.COM – Bareskrim Polri berbaik hati kepada empat tersangka dalam kasus mafia tanah. Anggota DPRD Depok Nurdin Al Ardisoma alias Jojon, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Depok Eko Herwiyanto, Burhanudin Abubakar dan Hanafi, dipastikan Bareskrim tidak ditahan.

“Tidak ada rencana penahanan. Semua tersangka belum ada rencana penahanan,” ujar Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim, Brigjen Andi Rian saat dimintai konfirmasi, Rabu (12/1).

Jenderal Bintang Satu ini tidak menyebut secara gamblang, mengenai alasan para tersangka mafia tanah yang diduga merugikan eks Direktur Badan Intelijen Strategis (BAIS) Mayjen TNI (Purn) Emack Syadzily, tidak ditahan. Menurutnya, penyidik memiliki pertimbangan. “Sepenuhnya pertimbangan penyidik,” ucapnya.

Kadishub Depok Eko Herwiyanto dipanggil ke Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai tersangka mafia tanah. Eko Herwiyanto memenuhi panggilan polisi hari ini (Kemarin). “Sudah hadir,” terang Andi.

Andi mengatakan, Eko Herwiyanto masih diperiksa hingga sore ini. Proses pemeriksaan Eko sudah di tahap akhir. “Kadishub masih pemeriksaan. Proses selesai koreksi jawaban,” imbuhnya.

Sebelumnya, mantan Direktur BAIS Mayjen TNI (Purn) Emack Syadzily menjadi korban mafia tanah. Kadishub Depok Eko Herwiyanto hingga anggota DPRD Depok Nurdin Al Ardisoma ditetapkan sebagai tersangka kasus ini.

“Korban atas nama Mayor Jenderal AD (Purn) Emack Syadzily,” ujar Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi kepada wartawan, Sabtu (8/1).

Laporan oleh Emack Syadzily itu teregister dalam laporan polisi (LP) bernomor LP/B/0372/VII/2020/Bareskrim. Pensiunan jenderal TNI itu membuat LP pada 8 Juli 2020.
Andi menjelaskan, Kadishub Depok Eko Herwiyanto, yang saat itu masih menjabat Camat Sawangan, diduga terlibat dalam pemalsuan surat. Andi mengaku sudah mengantongi cukup bukti untuk menetapkan empat orang sebagai tersangka mafia tanah.

“Bahwa dugaan pemalsuan surat pernyataan pelepasan hak untuk kepentingan swasta yang dibuat oleh Hanafi dan Nurdin Al Ardisoma dengan dibantu oleh Eko Herwiyanto (selaku Camat Sawangan) telah didapat kecukupan alat bukti,” katanya.

Terhadap surat pernyataan pelepasan hak yang diduga palsu tersebut. Telah digunakan tersangka Burhanudin, sebagai dokumen yang dilampirkan dalam permohonan penyerahan sebidang tanah milik Emack Syadzily kepada Pemkot Depok dengan peruntukan sebagai TPU. “Faktanya terhadap tanah tersebut tidak pernah dijual atau dipindahtangankan oleh Emack,” tegas Andi.

Perlu diketahui sebelumnya, seorang mantan Direktur Badan Intelijen Strategis (BAIS), Mayjen TNI (purn) , Emack Syadzily menjadi korban mafia tanah di Sawangan, Depok. Nekatnya lagi, pelaku berinisial Burhanudin  bahkan diduga telah memanipulasi tanda tangan jenderal bintang dua tersebut.

Dia menjelaskan, kejadian itu bermula ketika dirinya hendak menjual lahan seluas 2.930 meter dengan status hak milik di wilayah Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan. Kemudian, pada tahun 2018, Emack dihubungi oleh salah satu kerabatnya, yang bernama Anton.

“Pak Anton ini meghubungi saya, pak tanah bapak di Bedahan akan dibeli seseorang bernama Burhanudin. Dia itu siapa? Kata saya ya ketemuan dulu saja. Akhirnya kami ketemuanlah di daerah Bogor,” katanya, Selasa (24/11).

Setahun berselang setelah pertemuan pertama, Emack kembali diajak untuk bertemu dengan Anton dan Burhanudin, untuk membahas rencana pembelian lahan miliknya tersebut.

“Kalau mau dibeli dengan senang hati lah. Kira-kira 11 Januari 2019 saya kembali dihubungi Pak Anton untuk ketemu dengan Burhanudin. Saya bawa sertifikatnya, bahkan dengan Akta Jual Belinya (AJB),” sambung dia.

Setelah melalui tahap negosiasi, akhirnya disepaktilah lahan tersebut dijual dengan harga Rp3 miliar. Burhan selaku pembeli saat itu mengaku dapat menyanggupi pembayaran lahan miliknya paling lambat tiga hari.

“Kata Burhan Rp3 M saya bayar. Saya tanya dia, apa tanda terimanya,  dia jawab kertas yang saya bawa kecil. Nah saya tanya berapa hari bayarnya dia jawab dua – tiga hari,” terangnya.

Singkat cerita, Burhan tak juga membayar seperti yang telah dijanjikan. Karena merasa ada yang tidak beres, mantan petinggi BAIS itu akhirnya meminta yang bersangkutan untuk menyerahkan kembali sertifikat tanah tersebut. Namun Burhan malah berkelit dengan berbagai alasan.

Emack membeberkan,  sertifikat tanahnya   telah digunakan Burhan sebagai syarat fasos fasum sebuah perumahan elit di kawasan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari.

“Sampai akhirnya kata Burhan, nggak bisa. Sertifikat bapak sudah saya serahkan ke Pemkot Depok, saya jawab loh apa urusannya dengan Pemkot Depk.  Jadi sertifikat saya ini digunakan untuk fasos fasus PT ALKA dan bekerjasama dengan perusahaan asal Jepang yang bermitra di Indonesia dengan Perumnas,” katanya geram.

Mendengar hal tersebut, Emack semakin yakin jika dirinya menjadi korban mafia tanah. Dia tidak habis fikir kenapa bisa terjebak bujuk rayu Burhan. “Fasos fasumnya tanah makam perumahan itu ternyata tanah saya yang di Bedahan itu. Padahal seperserpun belum kasih uang ke saya,” kesalnya.

Emack Syadzily telah mencoba melakukan kroscek ke Badan Keuangan Daerah Kota Depok. Dan ternyata benar saja, sertifikat tanah miliknya ada di institusi tersebut.

“Kata dia (pejabat BKD) bapak kan sudah menjual ke Burhanudin pada tahun 2015. Lah saya fotoin, terus saya bilang, saya 2015 selaku Direktur di BAIS TNI tanda tangan saya dipalsukan ini, saya tidak merasa menjual,” tutur Emack.

Lagi-lagi mantan jenderal TNI bintang dua ini terkejut dengan perlakuan Burhanudin kepadanya. Bukan hanya tidak membayar tanahnya, Burhanudin juga sampai hati untuk memalsukan tanda tangannya. “Itu saya lihat di situ ada jual beli saya dengan Burhanudin, lengkap ada sampai RT RW, Camat. Tanda tangan saya dipalsukan. Ada empat sampai tujuh  dokumen yang dipalsukan,” bebernya.

Dia pun tak tinggal diam, mantan Direktur Bais ini langsung melakukan pelaporan kejadian penipuan mafia tanah yang menimpanya ke Bareskrim Mabes Polri. “Akhirnya saya laporin ke Bareskrim Mabes Polri, penyelidikan sudah selesai, tinggal penyidikan,” pungkasnya.(JPC/rd)

Editor : Fahmi Akbar