Kantor Kejaksaan Negeri Depok

RADARDEPOK.COM, DEPOK –  Syahril Parlindungan Marbun (SPM) terpidana kasus pencabulan terhadap anak, kembali dihadapkan pada muka persidangan, setelah Kejaksaan Negeri  (Kejari) Depok menyatakan lengkap laporan baru atas kasus pencabulan dengan korban ketiga yang dilapor penasehat hukum korban ketiga berinisial (S) Azas Tigor Nainggolan.

Akibatnya, Syahril terpaksa harus keluar dari penjara saat sedang menjalani pidana penjaranya atas kasus serupa, karena dia kembali mengikuti sidang dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di ruangan dua, Pengadilan Negeri Depok (PN) Depok, pada Senin (24/01). 

Kasat Intel Kejari Depok, Andi Rio Rahmatu mengatakan, dalam pembacaan dakwaan oleh JPU, SPM diberikan dakwan primair Pasal 82 Ayat 2 UU 35 2014 Jo. Undang – Undang nomor 17 Tahun 2016, dan dakwaan subsidair Pasal 82 Ayat 1 Jo. Pasal 76 E UU 35 2014 Jo UU 17 Tahun 2016.

“Agenda sidang berikutnya 7 Februari 2022 dengan agenda eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa,” kata Andi, Rabu (26/01). 

Andi mengungkapkan, dalam perkara ini JPU akan mempertimbangkan penerapan tuntutan pemberatan karena menganggap terdakwa SPM sebagai residivis, karena di tengah masa hukumannya pelaku kembali dilaporkan melakukan perbuatan asusila yang sama oleh korban yang berbeda. 

“Jadi nanti terkait bagaimana status terkait terdakwa ini-kan udah dihukum kemudian saat ini juga dia melakukan ini, terkait hal tersebut nanti akan menjadi pertimbangan penuntut umum di dalam menjatuhkan tuntutannya, karena residivis menjadi hal – hal memberatkan di dalam mengajukan tuntutan. nanti akan dijadikan sebagai pertimbangan yang memberatkan,” bebernya. 

Dia menjelaskan, JPU akan berupaya membuktikan status terdakwa masuk kategori residivis atau tidak dalam persidangan guna menambah hukuman terdakwa. 

“Nantinya akan menjadi kategori ketika  memang kita buktikan beliau residivis,” terangnya. 

Pernyataan Kasi Intel Kejari Depok ini juga menjadi sorotan Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI), Eva Achjani Zulfa. Menurut Eva, kasus yang dilakukan SPM dalam persidangan dakwaan ini bukanlah residivis, melainkan delik tertinggal. 

“Ini konsep hukumnya delik tertinggal, bukan residivis, bukan pula ne bis inidem,” ucapnya. 

Eva menjelaskan, residivis baru dapat dikenakan terhadap terdakwa jika tindak kejahatannya dilakukan setelah dijatuhkannya vonis dari hakim, baik saat terdakwa sedang menjalankan sebagian hukumannya maupun sesudah menyelesaikan masa hukumannya. 

“Dalam kasus ini saya melihat  waktu kejadian antara laporan korban kesatu dan kedua, dengan korban ketiga waktu kejadian (tempus) sama sebelum pelaku dijatukan vonis. Jadi menurut saya jaksa keliru kalau memaksakan ini sebagai tindakan residivis,” tegasnya. 

Dia menambahkan, delik tertinggal yang diatur dalam Pasal 71 KUHP, jika di terapkan dalam kasus SPM maka perhitungan pidana yang dapat dijatuhkan hakik adalah maksimum pidana yang diancamkan ditambah sepertiga. 

“Jadi kalau mengacu pada Pasal 76E UU perlindhnan anak, terdakwa diancam maksimal 15 tahun ditambah sepertiga. Jadi kemungkinan vonis maksimal yang akan dijatuhkan hakim dalam sidang ini hanya lima tahun penjara,” pungkasnya. (rd/dra)

 

Jurnalis : Indra Abertnego Siregar

Editor : Pebri Mulya