tanah bermasalah
BERMASALAH : Penampakan halaman Perumahan Reiwa Town, di Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari Kota Depok yang tersangkut masalah mafia tanah. INDRA SIREGAR/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM – Pemalsuan Sertipikat Hak Milik (SHM) tanah nomor 1592/Bedahan atas lahan seluas 2.930 meter di Kelurahan Bedahan, Sawangan Kota Depok terungkap. Tanah milik  mantan  Direktur Badan Intelijen Strategis (BAIS), Mayjen TNI (purn), Emack Syadzily kini menjadi fasilitas sosial fasilitas umum (Fasos fasum) lahan makam milik PT ALKA perumahan Reiwa Town. Rabu (5/1), Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka.

Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian Djajadi menyebut, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok Eko Herwiyanto sebagai tersangka dalam kasus mafia tanah. Eko ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya. Salah satunya adalah Anggota DPRD Kota Depok, Nurdin Al Ardisoma alias Jojon. “Sudah ditetapkan tersangka empat orang, dua orang warga sipil biasa dan dua lagi pejabat publik di Kota Depok,” jelasnya.

Dua orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka yakni bernama Burhanudin Abubakar dan Hanafi. Dua tersangka ini merupakan pelaku utama dan seorang yang membantu pemalsuan dokumen tanah.

Sementara dalam surat penetapan tersangka pertanggal 27 Desember 2021, yang diterima Radar Depok. Dalam surat yang beredar, pelapor diketahui bernana Rudi Tringadi.

Ketika dikonfirmasi Radar Depok melalui aplikasi berbagi pesan Whatsapp. Kadishub Depok Eko Herwiyanto memilih diam seribu bahasa. Saat di sambangi ke Kantor Dishub, petugas keamanan di Kantor Dishub Kota Depok, Irwansyah menuturkan, orang nomor satu pada dinas tersebut sedang betugas ke luar kota. “Enggak ada pak kadis nya, lagi dinas ke luar kota,” ujarnya kepada Radar Depok, Rabu (5/1).

Namun demikian, satu unit mobil dinas dengan plat nomor B 1049 ZQN terparkir pada tempat dimana biasanya Kepala Dishub Kota Depok memarkirkan mobilnya.

Terpisah, Ketua DPD Golkar Kota Depok,  Farabi A Rafiq memastikan, Anggota DPRD Depok Nurdin Al Ardisoma alias Jojon akan dilakukan pemecatan, jika sudah berketetapan hukum atau inckrah.

“Pecat. Kalau sudah inkrah. Kalau masih tersangka kami menghormati asas praduga tak bersalah. Nanti bisa dituntut balik karena tidak menaati hukum perundang-undangan di Indonesia yang berlaku,” jelasnya kepada Harian Radar Depok, Rabu (5/1).

Mengetahui hal tersebut, Farabi menambahkan, Partainya sudah melakukan rapat internal untuk mendorong yang bersangkutan menyelesaikan sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai mangkir atau lari, apalagi tidak bekerjasama dengan penegak hukum.

Anak dari penyanyi legendaris Arafiq ini juga menjelaskan, komunikasi secara langsung sudah dilakukan. Namun, hanya melalui grup whatsapp yang dimiliki jajaran Partai Berlambang Beringin ini. “Rapat sudah ada, koordinasi sudah ada. Sebetulnya omongan sudah ada, tapi kan cuma omongan biasa aja,” jelasnya.

Farabi menekankan, saat permasalahan itu terjadi, yang bersangkutan belum menjadi Anggota Dewan dari Partai Golkar Depok, bahkan bukan juga sebagai kader Golkar. Ketika itu, yang bersangkutan masih menjabat sebagai staf keluarhan. Yang namanya pejabat pemerintah tidak boleh masuk dalam ke partaian karena harus netral. “Saya garis bawahi, saat itu bang Nurdin belum menjadi anggota dewan, masih staf di kelurahan itu. Berarti harus netral ya, tidak bisa kemana-mana,” tegasnya.

Atas jabatan yang bersangkutan masih di kelurahan, Farabi yang juga berprofesi sebagai Dokter menyampaikan kalau dia tidak berhak memberikan keterangan yang bukan ranahnya saat itu. “Saya bukan orang kelurahan kan,” ujarnya.

Perlu diketahui sebelumnya, seorang mantan Direktur Badan Intelijen Strategis (BAIS), Mayjen TNI (purn) , Emack Syadzily menjadi korban mafia tanah di Sawangan, Depok. Nekatnya lagi, pelaku berinisial Burhanudin  bahkan diduga telah memanipulasi tanda tangan jenderal bintang dua tersebut.

Dia menjelaskan, kejadian itu bermula ketika dirinya hendak menjual lahan seluas 2.930 meter dengan status hak milik di wilayah Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan. Kemudian, pada tahun 2018, Emack dihubungi oleh salah satu kerabatnya, yang bernama Anton.

“Pak Anton ini meghubungi saya, pak tanah bapak di Bedahan akan dibeli seseorang bernama Burhanudin. Dia itu siapa? Kata saya ya ketemuan dulu saja. Akhirnya kami ketemuanlah di daerah Bogor,” katanya, Selasa (24/11).

Setahun berselang setelah pertemuan pertama, Emack kembali diajak untuk bertemu dengan Anton dan Burhanudin, untuk membahas rencana pembelian lahan miliknya tersebut.

“Kalau mau dibeli dengan senang hati lah. Kira-kira 11 Januari 2019 saya kembali dihubungi Pak Anton untuk ketemu dengan Burhanudin. Saya bawa sertifikatnya, bahkan dengan Akta Jual Belinya (AJB),” sambung dia.

Setelah melalui tahap negosiasi, akhirnya disepaktilah lahan tersebut dijual dengan harga Rp3 miliar. Burhan selaku pembeli saat itu mengaku dapat menyanggupi pembayaran lahan miliknya paling lambat tiga hari.

“Kata Burhan Rp3 M saya bayar. Saya tanya dia, apa tanda terimanya,  dia jawab kertas yang saya bawa kecil. Nah saya tanya berapa hari bayarnya dia jawab dua – tiga hari,” terangnya.

Singkat cerita, Burhan tak juga membayar seperti yang telah dijanjikan. Karena merasa ada yang tidak beres, mantan petinggi BAIS itu akhirnya meminta yang bersangkutan untuk menyerahkan kembali sertifikat tanah tersebut. Namun Burhan malah berkelit dengan berbagai alasan.

Emack membeberkan,  sertifikat tanahnya   telah digunakan Burhan sebagai syarat fasos fasum sebuah perumahan elit di kawasan Duren Seribu, Kecamatan Bojongsari.

“Sampai akhirnya kata Burhan, nggak bisa. Sertifikat bapak sudah saya serahkan ke Pemkot Depok, saya jawab loh apa urusannya dengan Pemkot Depk.  Jadi sertifikat saya ini digunakan untuk fasos fasus PT ALKA dan bekerjasama dengan perusahaan asal Jepang yang bermitra di Indonesia dengan Perumnas,” katanya geram.

Mendengar hal tersebut, Emack semakin yakin jika dirinya menjadi korban mafia tanah. Dia tidak habis fikir kenapa bisa terjebak bujuk rayu Burhan. “Fasos fasumnya tanah makam perumahan itu ternyata tanah saya yang di Bedahan itu. Padahal seperserpun belum kasih uang ke saya,” kesalnya.

Emack Syadzily telah mencoba melakukan kroscek ke Badan Keuangan Daerah Kota Depok. Dan ternyata benar saja, sertifikat tanah miliknya ada di institusi tersebut.

“Kata dia (pejabat BKD) bapak kan sudah menjual ke Burhanudin pada tahun 2015. Lah saya fotoin, terus saya bilang, saya 2015 selaku Direktur di BAIS TNI tanda tangan saya dipalsukan ini, saya tidak merasa menjual,” tutur Emack.

Lagi-lagi mantan jenderal TNI bintang dua ini terkejut dengan perlakuan Burhanudin kepadanya. Bukan hanya tidak membayar tanahnya, Burhanudin juga sampai hati untuk memalsukan tanda tangannya. “Itu saya lihat di situ ada jual beli saya dengan Burhanudin, lengkap ada sampai RT RW, Camat. Tanda tangan saya dipalsukan. Ada empat sampai tujuh  dokumen yang dipalsukan,” bebernya.

Dia pun tak tinggal diam, mantan Direktur Bais ini langsung melakukan pelaporan kejadian penipuan mafia tanah yang menimpanya ke Bareskrim Mabes Polri. “Akhirnya saya laporin ke Bareskrim Mabes Polri, penyelidikan sudah selesai, tinggal penyidikan,” pungkasnya.(ger/dra/arn)

Jurnalis : Gerard Soeharly, Indra Abertnego Siregar, Arnet Kelmanutu

Editor : Fahmi Akbar