vaksin lansia
VAKSIN LANSIA : Seorang Lansia sedang menerima vaksin di Gedung DPRD. Pemerintah Kota Depok harus mengejar capaian vaksinasi untuk lansia sebagai salah satu persyaratan menurunkan status level PPKM. FOTO : ARNET/RADARDEPOK

RADARDEPOK.COM – Tak lama lagi 477.717 peserta penerima bantuan iuran (PBI) di Kota Depok, bisa menerima vaksin ketiga alias booster secara gratis. Lalu, bagimana dengan non PBI yang jumlahnya mencapai 1.164.793 peserta harus bayar. Sejumlah ketua lingkungan di Kota Depok dengan lantang tidak mau bila nanti booster berbayar. Landasannya,  Negara wajib hadir sepenuhnya memberikan pertolongan kepada masyarkat tanpa pandang bulu.

Ketua RW14 Kelurahan Bojongsari, Daud Sulaiman mengaku, keberatan jika masyarakat harus membayar sendiri biaya vaksin. Sebab, Negara wajib hadir sepenuhnya memberikan pertolongan kepada masyarkat tanpa pandang bulu. Mengingat Covid-19 merupakan Pandemi yang menerpa dunia.

“Saya pada dasarnya setuju kalau dilakukan booster untuk warga. Tapi, kalau bayar saya rasa kurang setuju. Karena sekarang ini ekonomi belum stabil. Boro–boro mikirin booster, mikirin besok mau makan apa aja masih pusing. Belum lagi iuran BPJS Kesehatan yang udah naik mau bayar aja kita tersendat,” tuturnya kepada Harian Radar Depok, Selama (4/1).

Senada dengan Daud, Ketua RW10, Kelurahan Serua, M. Azwar juga tidak setuju dengan rencana vaksin booster berbayar. Sebab, pada saat pelaksanaan dosis pertama dan kedua yang notabene gratis warga banyak yang sempat tidak mau divaksin. Apalagi, harus merogoh kocek lagi untuk ikut vaksin booster.

“Kita sih mendukung yah kalau ada vaksin booster. Tapi kalau bayar tentu gak setuju. Soalnya pas kemarin saja vaksin pertama dan kedua, kita susah banget  cari warga untuk ikut vaksin,” ucapnya.

Terpisah, Ketua LPM Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kusmawan mengaku, mendukung setiap program Pemerintah dalam mengentaskan angka penularan Covid-19, seperti halnya dengan pelaksanaan vaksin booster ini. “Saya sangat setuju adanya booster ini, karena vaksin sangat penting sekali untuk menjaga imunitas kita terhadap Covid-19,” ungkapnya.

Terkait wacana vaksin berbayar, Kusmawan mengaku siap tidak siap, warga yang masuk sebagai kategori mampu mau tidak mau ikut membayar sesuai aturan Pemerintah. Namun, dia berharap jika Pemerintah mengkaji ulang keputusanya dalam menerapkan tarif vaksin.  “Kalau boleh sih gratis aja untuk seluruh rakyat Indonesia, nanti takutnya peserta booster ini tidak mencapai target yang ditetapkan Pemerintah. Karena masyarakat mungkin akan memilih tidak melakukan booster kalau berbayar,” bebernya.

Sementara itu, Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI), Tri Yunis Miko Wahyono menuturkan, vaksin booster merupakan hal yang perlu dilakukan pemerintah dan masyarakat. Mengingat vaksin booster berfungsi sebagai penambah kekuatan imun dari vaksinasi dosis pertama dan kedua. “Karena kalau itung timingnya, tahun ini sudah perlu dilakukan booster. Karena dosis vaksin itu akan menurun seiring berjalanya waktu, jadi perlu ditingkatkan lagi,” ucapnya.

Dia menerangkan, vaksin dosis pertama akan menurun kekebalannya setelah enam bulan pasca vaksin. Lalu untuk dosis kedua akan menurun pada sembilan bulan pasca vaksin.

“Kita belum tahu setelah vaksin booster ini penurunan akan terjadi berapa lama. Yang pasti booster ini penting karena berfungsi untuk memperpanjang anti bodi dalam tubuh,” ungkapnya.

Di lokasi terpisah, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Depok, Elisa Adam menyebutkan, saat ini jumlah peserta BPJS Kesehatan PBI anggaran APBN di Depok ada 252.782 peserta. Sedangkan peserta kategori penduduk pekerja bukan penerima upah, dan bukan pekerja yang didaftarkan Pemerintah Kota Depok atau peserta BPJS Kesehatan PBI APBD Kota Depok ada 224.935 peserta. “Ini berdasarkan data per Desember 2021,” kata Elisa.

Selain itu, lanjut Elisa, untuk peserta BPJS Kesehatan non PBI atau Pekerja Penerima Upah (PPU) di Depok ada 692.251 peserta, lalu Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) 426.926 peserta, dan Bukan Pekerja (BP) 45.616 peserta.

“PPU itu  Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, Pekerja Swasta, BUMN dan BUMD, kalau PBPU itu Pekerja Informal, serta BP itu Investor, Pemberi Kerja, Veteran, Perintis Kemerdekaan, hingga Pensiunan,” jelasnya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan, lima jenis vaksin Covid-19 sedang dalam proses registrasi sebagai vaksin booster. Lima calon vaksin Covid-19 booster itu adalah Pfizer, AstraZeneca, Coronavac/Vaksin PT Bio Farma, Zifivax, dan Sinopharm.

Harga vaksin Covid-19 Pfizer

Data UNICEF menyebut harga vaksin Covid-19 Pfizer yang digunakan oleh AS hingga Afrika Selatan antara US$ 10 sampai US$ 23,15 per dosis. Paling murah, harga vaksin Covid-19 Pfizer di Afrika Selatan yaitu US$ 10 atau Rp 142.000 per dosis. Harga vaksin Covid-19 Pfizer termahal di Uni Eropa US$ 23,15 atau sekitar Rp 328.000 per dosis. Di AS, harga vaksin Covid-19 Pfizer US$ 19,5 atau Rp 277.000 per dosis.

Harga vaksin Covid-19 Astrazeneca

Menurut data vaccine market di dashboard UNICEF, Vaksin Covid-19 Astrazeneca digunakan di Uni Eropa, Amerika Serikat, Brasil, hingga India dibanderol kisaran harga US$ 2,19 sampai US$ 13,27 per dosis. Di Filipina, salah satu negara tetangga Indonesia, harga vaksin Covid-19 Astrazeneca sebesar US$ 5 atau sekitar Rp 71.000 per dosis. Di Brasil, harga vaksin Covid-19 AstraZeneca US$ 3,16 per dosis atau sekitar Rp 45.000.

Harga vaksin Covid-19 Sinopharm

Berdasarkan data UNICEF, vaksin Covid-19 Sinopharm dipakai di China, Argentina, hingga Kazakhstan. Harga vaksin Covid-19 termurahnya di Argentina sebesar US$ 9 atau sekitar Rp 128.000 per dosis. Sedangkan harga vaksin Covid-19 Sinopharm termahal di Hongaria mencapai US$ 36 atau Rp 511.000 per dosis.

Di Indonesia, Sinopharm digunakan untuk program Vaksin Gotong Royong. Pemerintah telah mengatur harga vaksin Covid-19 Sinopharm sebesar Rp 321.660 sekali dosis.

Ketentuan mengenai harga dan tarif vaksinasi diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm Melalui Penunjukan PT Bio Farma (Persero) dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Covid-19 dan Tarif Maksimal Pelayanan untuk Pelaksanaan Vaksin Gotong Royong. Menurut keterangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pada 24 Agustus 2021, harga vaksin Covid-19 Sinopharm sudah turun 41 persen menjadi Rp 188.000 per dosis.

 Harga vaksin Covid-19 Coronvac

Vaksin Covid-19 Coronvac adalah vaksin Sinovac yang diproduksi PT Bio Farma. Di Indonesia, menurut data UNICEF, harga vaksin Covid-19 US$ 13,6 atau setara dengan Rp 193.000 per dosis (kurs dolar Rp 14.200). Menurut keterangan PT Bio Farma pada 19 Oktober 2020, harga vaksin Sinovac/coronavac di kisaran Rp200.000. Sementara menurut keterangan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI pada 8 April 2021, harga vaksin Covid-19 Sinovac/coronavac US$ 6 atau sekitar Rp 85.000 per dosis.(dra/rd)

Jurnalis : Indra Abertnego Siregar 

Editor : Fahmi Akbar