Abdul Harris Bobihoe
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Abdul Harris Bobihoe. berbicara tentang kuota haji 2021 Indonesia yang ditutup Pemerintah Arab Saudi. FOTO : ISTIMEWA

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe menilai, untuk mencegah meluasnya Omicron, pemerintah harus memperketat aturan terkait proses kembali masuknya para WNI usai bepergian dari negara lain tersebut.

“Saat ini memang kasus omicron di Indonesia terus meningkat, termasuk sudah terdeteksi di Kota Depok. Ini terjadi seiring dengan bertambahnya WNI yang bepergian ke luar negeri,” kata Abdul Harris Bobihoe kepada Radar Depok, Senin (10/01).

Namun, politikus Partai Gerindra ini pun mengaku sependapat dengan Menkumham. Sebab, tidak bisa serta merta secara absolut melarang mereka bepergian, baik alasan bisnis atau urusan lainnya.

“Karena ada juga yang melakukan perjalanan penting,” papar Abdul Harris Bobihoe.

Menurut, Abdul Harris Bobihoe, meski di tengah pandemi, roda ekonomi harus berputar dan bisa saja, mereka yang keluar negeri untuk melakukan perjalanan dalam rangka bisnis. Sehingga, yang saat ini perlu diterapkan adalah pengetatan protokol kesehatan saat mereka kembali ke tanah air.

“Sehingga hal itu bisa mencegah penularan varian Omicron di tanah air. Jika itu bisa diterapkan dengan baik, tentu local transmission dapat ditekan,” terangnya.

Dari sini, Abdul Harris Bobihoe menekankan, pemerintah bisa berfokus untuk terus memperketat aturan dan pelaksanaan karantina bagi mereka yang kembali ke tanah air.

“Nah, ini juga penting, WNI yang baru datang dari luar negeri harus patuh terhadap kebijakan karantina, jangan sampai ada yang memanupulasi atau menghindari karantina, itu sangat berbahaya untuk masyarakat dan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia,” ucap Abdul Harris Bobihoe.

Yang tidak kalah penting, Abdul Harris Bobihoe menambahkan, masyarakat juga harus tetap disiplin terhadap protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 dan juga patuh akan kebijakan penanggulangan pandemi dari pemerintah.

“Ini kunci untuk memutus mata rantai penyebaran kasus Covid-19, meski sudah hampir dua tahun, tapi kita tidak boleh jenuh dan abai, juga harus mengikuti program vaksinasi,” tandas Abdul Harris Bobihoe.

Diketahui, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Loly mengatakan, pemerintah tidak bisa melarang Warga Negara Indonesia (WNI) untuk bepergian ke luar negeri maupun kembali ke tanah air meski adanya penularan Covid-19 varian Omicron.

(cky)

Editor : Ricky Juliansyah