dtks
DTKS DISOROT : Salah satu warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) usai menerima bantuan uang tunai di Kantor Pos Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos. ARNET/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Kementerian Sosial (Kemensos) RI diajak duduk bersama dalam menentukan kriteria warga yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Depok. Hal ini buntut dari ketidaksesuaian data yang ada sampai hari ini.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, Supariyono meminta agar Kemensos bersama Pemerintah Kota Depok untuk menetukan kriteria warga yang masuk dalam DTKS sehingga ada kesamaan data yang dikantongi pemerintah maupun Kemensos.

“Saya sih berharap mendorong pemerintah kota bertemu dengan kemensos. Terus kita buat instrumen untuk menyaring, kalau kemaren kan baru menjaringnya,” katanya usai Sidang Paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, Senin (03/01).

Sebenarnya, diungkapkan Supariyono, sudah ada kriteria tersebut, ada sebanyak 17 kriteria yang dikeluarkan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda).

Dari informasi yang digali Radar Depok, beberapa kriteria DTKS adalah keluarga PDP dan keluarga yang anggotanya meninggal karena posistif Covid-19, asisten rumah tangga, pekerja/karyawan yang di PHK/dirumahkan, tukang ojek pangkalan, tukang becak, sopir angkutan umum yang tidak beroperasi, pedagang asongan, pedagang keliling yang sudah tidak bekerja lagi, tenaga harian lepas seperti tukang bangunan dan buruh, petani penggarap, nelayan, serta penyadang desibilitas.

“Itu sebetulnya sudah ada, tapi tidak digunakan oleh kemensos. Dari bappeda ada, dari BPS ada. 17 kriteria kemiskinan. Cuma ya itu. Kalau digunanakn nanti pemkot salah lagi, karena tergantung pemerintah pusat.” jelas politisi PKS ini.

Ia menyarankan, ada komunikasi terlebih dahulu untuk menetukan kriteria sehingga ada kesepakatan dalam menentukan kriteria yang jelas. Kriterianya seperti apa yang ada di Kemensos sehingga menghindari terjadinya hal semacam ini. “Kan perlu dikomunikasikan juga. tidak bisa ujug-ujug menetukan. Nanti kita main saring aja, kemensos bilang, nggak balikin aja. nanti kan repot,” tuturnya.

Diterangkan Supariyono, kemiskinan di Depok tahun 2019 itu 2,07 persen. Lalu, tahun 2020 karena sudah ada Covid, naik jadi 2,45 persen.

Bila diasumsikan, 2,45 persen dari total penduduk Depok yang jumlahnya sekitar 2,5 juta juwa, artinya ada 61.250 jiwa yang miskin. “Itu sebetulnya bagus. Kecil, 2,5 persen,” tegasnya.

Namun, menurut DTKS Kemensos, sekitar 1,2 juta sampai 1,25 juta jiwa. Kalau dari junlah penduduk Kota Depok yang 2,5 juta jiwa, berarti hampir setengah warga Depok miskin.

“Menurut saya itu tidak logis, tidak valid datanya. Data dari Kemensos itu kata pak Wali ya,” lanjutnya.

Dibeberkannya, dari yang dijelaskan Walikota bahwa edaran dari Kemensos, semua orang yang pernah mendapat nantuan saat covid, baik miskin maupun kaya, semua dimasukan dalam DTKS.

Sehingga ada satu contoh kasus, seperti di Bogor ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang juga masuk DTKS alasannya karena pernah terpapar covid sehingga dapat bantuan, itu contoh yang pertama.

Lalu contoh kedua, Lanjut Supariyono, ada satu aplikasi yang semua orang boleh mendaftarkan dirinya ke DTKS. Sehingga tidak ada fasilitator yang memeriksa kebenaran apa warga tersebut betul miskon atau tidak.

“Kalau dulu kan lewat fasilitator. Misalnya ada orang miskin, contohnya saya nih. Saya dateng ke fasilitator di kelurahan, kemudian tiap bulan di rapatin untuk di cek kebenarannya. Misalnya, benar tidak pak RT, warga bapak miskin, terus RT bilang iya benar, berarti oke,” terangnya.

Berbeda dengan aplikasi tersebut, semua bisa daftar dengan sendiri. Sistem aplikasi itu kalau tidak adabyang menyanggah berarti aman dan lolos masuk dalam DTKS, kalau ada yang sanggah berarti tidak lolos.

“Nah sekarang nggak. Orang bisa langsung, setiap individu boleh daftar. Sampai ada yang menyanggah. Misalnya, itu mah pak suparyiono, anggota dewan. Masa daftar,” jelas Suparyiono.

Hal tersebut menurutnya membuat DTKS menjadi bengkak jumlahnya, seperti yang dirilis Kemensos. (rd/arn)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Junior Williandro