RT
STATUS RT DICABUT : Ketua RT 10/03 Kelurahan Harjamukti, Sudrajat Suciono saat menyambangi Kantor DPRD, di kawasan Boulevard GDC, Selasa (4/1). ARNET/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Aneh rasanya bila status RT yang telah secara sah dan resmi, tapi dengan tiba-tiba dicabut oleh kelurahan. Hal ini yang sedang dialami warga RT10/3, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis.

Permasalahan ini telah bertahun-tahun diderita warga setempat, meski kemenangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dan Mahkamah Agung (MA) berhasil diraih.

“Begitu ngotot banget pemerintah membubarkan RT kami, padahal keputusan PTUN Bandung dan MA telah kami menangkan,” jelas Ketua RT10/3 Harjamukti, Sudrajat Suciono, di Gedung DPRD, Selasa (4/1).

Ia menerangkan, kehadiran pihak RT ke DPRD untuk berjumpa Komisi A agar ada titik terang, karena dua putusan yang sah tidak diindahkan pemerintah kota.

“Jadi hasilnya respon DPRD cukup baik. Merespon laporan kita dan mereka juga menganggap ini suatu yang tidak wajar adanya pembubaran RT di Depok atau di Indonesia,” jelasnya yang didampingi Kuasa Hukum, Melvin Hutagaol.

Kata Sudrajat, dari hasil pertemuan pihak DPRD juga menaruh ada sesuatu yang mencurigakan, dan akan mengirimkan surat ke Pemkot untuk menaati surat putusan yang telah dimenakan pengurus RT bersama dengan warga serempat.

Dalam waktu dekat, lanjutnya, DPRD akan melakukan sidak ke Proyek LRT City, sebab sejak adanya pembubaran RT tersebut juga terjadi pengerjaan kereta cepat tanpa awak itu.

Dikerahui, pembentukan RT ini sebelumnya mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) tentang membentuk suatu RT dihuni minimal 30 Kepala Keluarga, namun setelah menang dua putusan PTUN dan MA, Perda rersebut dicabut dan digantikan Peraturan Walikota (Perwal) yang kurang lebih isinya pembetukan suatu RT harus 50 hingga 100 KK.

“Kemudian Perwali ini tidak dipisahkan dengan dugaan kuat dari proyek apartemen yang mana RT10 itu terdampak. Kita menduga kental dengan aroma proyek ya, itu jadi alasan kita dibubarkan, kemudian Amdal proyek itu sudah jadi tanpa melibatkan kita warga,” papar Sudrajat.

Ditegaskannya, warga yang paling berdampak dengan pembangunan apartemen itu adalah warga RT 10 karena dibangun di tengah komplek IPTN RT 10/03 Kelurahan Harjamukti.

Dirinya pun heran, mengapa warga setempat khusus komplek IPTN RT10 tidak dilibatkan dalam pembahasan Amdal. Terkahir warga ketemu dengan Adi Karya yang menggarap proyek tersebut di Kelurahan bukan untuk membahas ambdal tapi membacakan keputusan amdalnya, yang rencananya akan mebangun 10 tower.

“Nah, jalan utama komplek kita akan dialihfungsikan dari jalan komplek puluhan tahun jadikan jalur umum proyek apartemen LRT City. Itu harus melalui jalur utama Wiladatika, jalan utamanya,” ungkap Sudrajat.

Kembali dibeberkan Sudrajat, masalah ini sejak tahun 2018 mulai ada bibit gejolak, yang berawal dari pencaplokan Fasilitas Umum RT 10 oleh RT lain untuk dijadikan posyandu oleh orang lain tanpa izin warga RT 10. Lalu, berlanjut pada pembubaran RT 10 tersebut dengan alasannya harus memiliki KTP depok semua.

Menanggapi hal tersebut, Lurah Harjamukti, Sukmara mengatakan, pihaknya mengikuti aturan dewan yang telah diputuskan. “Saya ikutin aturan dewan saja, yang sudah diputuskan,” katanya.

Dirinya juga tidak berkometar banyak tentang putusan MA yang telah dimenangkan warga RT10, sebab katanya itu masih menjadi tanggung jawab Lurah yang lama.

Diketahui saat perkara ini berlangsung, Lurah Harjamukti masih diemban H Iwan, yang sempat mengikuti pemanggilan di PTUN Bandung.

Menurutnya, tidak ada pembubaran RT yang dimamsud, sebab sampai sekarang RT tersebut masih ada dan tetap berdiri. “Tidak ada pembubaran RT, masih ada RTnya. Tidak ada kemungkinan dibubarkan itu hak warga negara,” tandas Sukmara saat dikonfirmasi di Gedung DPRD usai memenuhi undangan panggilan. (rd/arn)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Junior Williandro