ketua PGRI
Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi

RADARDEPOK.COM – Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim tetap membuka opsi pembelajaran jarak jauh atau PJJ di masa pandemi Covid-19.

Dimana, sebelumnya Kemendikbud Ristek menyatakan semua sekolah di seluruh wilayah Indonesia wajib melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Itu berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri.

Unifah mengatakan, opsi PJJ harus tetap ada untuk menghindari ancaman infeksi Covid-19 terutama varian Omicron pada peserta didik dan pendidik di satuan lingkungan pendidikan.

“Jadi pemerintah harus memperhatikan opsi yang lain, seperti PJJ, terutama kalau siswanya belum semua divaksin Covid-19 ya jangan dipaksakan, jangan sampai 1 anak pun terinfeksi. Jadi jangan sampai mengambil risiko,” kata Unifah.

Baca Juga : Jadi Tersangka, Kadishub Depok Keluar Kota

Menurut Unifah, yang menjadi kesulitan dalam menerapkan protokol kesehatan di sekolah adalah saat siswa berada di luar kelas. Karena, lebih besar kemungkinan untuk berkerumun dan bermain dengan teman-temannya.

Selain itu, anak-anak di jenjang TK-SD juga belum bisa menggunakan masker secara baik dan benar sehingga penularan lebih mungkin terjadi.

Unifah juga menyinggung angka vaksinasi Covid-19 pada anak usia 6-11 tahun masih rendah. Data Kemendikbud juga menunjukkan angka vaksinasi Covid-19 pada jenjang SD masih rendah.

Berdasarkan data itu pada 31 Desember 2021, kuran dari 20 persen peserta didik SD menerima vaksin dosis pertama 186.307, dan anak sudah divaksin dua kali sebanyak 4.084.994. Masih ada sekitar 16.542.686 anak usia 6-11 tahun yang menjadi target sasaran vaksinasi dan belum mendapatkan vaksin Covid-19.

“Saya setuju PTM, tapi gak 100 persen siswa PTM. Sepanjang masih belum semua anak-anak divaksin, guru pun baru 50 persenan, harusnya opsi itu [PJJ] tetap ada,” sambungnya.

Dia juga menyarankan Kemendikbud untuk kembali menerapkan PTM 50 persen dan PJJ 50 persen disesuaikan dengan capaian vaksinasi anak di daerah dan kesetujuan orang tua murid.

“Harapan dari PGRI supaya Kemendikbud tidak tergesa-gesa menerapkan PTM 100 persen, harus tetap ada opsi,” ucap Unifah.

Sebagai informasi, Kemendikbudristek melalui Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan sebanyak 264.704 atau 59 persen sekolah dan 33.497.256 peserta didik di Indonesia mengikuti PTM dengan kapasitas 100 persen.

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Jumeri mengatakan 59 persen sekolah tersebut masuk dalam kategori A yang telah memenuhi sejumlah syarat pelaksanaan PTM 100 persen. Beberapa syarat di antaranya adalah daerah berada di level 1 dan 2, tingkat vaksinasi dosis 2 peserta dan tenaga kependidikan lebih dari 80 persen, serta dosis 2 vaksinasi lansia lebih dari 50 persen. (rd/net)

 

Editor : Pebri Mulya