PN depok mengaku bebas korupsi
KAMPANYE : Pegawai PN Kota Depok membentangkan spanduk Kampanye Publik, sebagai bentuk komitmen lembaga peradilan bebas dari rasuah. FOTO : INDRA SIREGAR / RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pegawai Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok, melakukan kampanye publik terkait komitmen mereka dalam menjaga marwah peradilan yang bebas korupsi dan anti gratifikasi. 

“Lewat kampanye ini, kami ingin menunjukkan ke masyarakat bahwa PN Depok adalah satuan kerja yang bersih dari korupsi, baik itu gratifikasi apalagi pungutan liar (Pungli),” kata Ketua PN Kota Depok, Lukmanul Hakim, di sela acara kampanye, yang diadakan di Alun- alun Kota Depok, Jumat (21/01). 

Dia mengungkapkan, selain menunjukkan integritasnya sebagai lembaga peradilan yang bersih, dia juga ingin menunjukkan kepada masyarakat jika PN Kota Depok adalah rumah yang nyaman bagi seluruh pencari keadilan di Depok. 

“Kami ingin mewujudkan pengadilan yang ramah, dan menjadi tempat mengadu yang adil bagi warga Depok,” tuturnya. 

Kegiatan kampanye ini bukan kali pertama dilakukan pegawai PN Kota Depok, di tahun sebelumnya mereka juga sudah melakukan kampanye serupa. Hal ini dilakukan untuk memberikan keyakinan dan kepastian kepada warga Depok jika PN Kota Depok, sudah bertransformasi menjadi lembaga Peradilan yang baik. 

“Kami ingin menunjukkan jika kami sudah berubah. PN Depok akan menjadi lembaga peradilan yang terbaik dari yang baik untuk warga Depok,” bebernya. 

Di tempat yang sama, Wakil Ketua PN Kota Depok, Ahmad Syafiq mengatakan, selain melakukan kampanye mereka juga membagikan makanan ringan dan masker, serta stiker yang menunjukkan komitmen mereka untuk menjadi lembaga peradilan yang bebas dari korupsi. 

“Kami bagikan kepada masyarakat yang berada di sekitar alun – alun, dan penggunaan jalan yang melintas di sana,” terangnya. 

Syafiq menegaskan, sebagai tindak lanjut dari kampanye ini dalam institusinya, seluruh pegawai terutama hakim di PN Kota Depok dilarang untuk menerima tamu di ruang kerja, serta memperketat akses pintu masuk PN agar tidak sembarang orang bisa masuk ke lingkungan PN. 

“Aturan baru ini dibuat untuk mencegah hal – hal yang tidak diinginkan,” bebernya.

Selain itu, lanjut Syafiq, PN Depok juga sudah membentuk tim khusus untuk melayani pengaduan mengenai suap, gratifikasi, atau pungli yang terjadi di lingkungan PN Depok. 

“Jika ada indikasi korupsi, akan kami tindaklanjuti dan tindak tegas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Mahkamah Agung, dan akan kami sampaikan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung,” pungkasnya. (rd/dra)

 

Jurnalis : Indra Abertnego Siregar

Editor : Pebri Mulya