walikota tinjau
PANTAU : Walikota Depok Mohammad Idris saat meninjau SMPN 3 Depok, Kecamatan Sukmajaya, Senin (24/1). IVANNA / RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM – Klaster Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang dikhawatirkan, kejadian juga. Rabu (26/1), PTM di delapan sekolah Kota Depok dihentikan Satgas Penanganan Covid-19. Penutupan dilakukan akibat siswa sekolah tersebut terpapar Covid-19. Dan kini kenaikan kasus sangat masif di klaster ini.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana mengungkapkan, delapan sekolah yang ditutup meliputi, enam sekolah umum dan dua sekolah boarding atau berasrama. Tapi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok ini, tak merinci sekolah mana saja. “Sementara ditutup dulu karena ada kasus di sekolah tersebut,” jelasnya saat dikonfirmasi, Rabu (26/1).

Dadang tak menampik, penutupan sekolah seiring dengan peningkatan jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 di Depok.

Sementara, Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono memastikan, PTM akan tetap berlanjut selama masih diperbolehkan dari pemerintah pusat. Karena kebijakan ada di pemerintah pusat. “Selama masih diperbolehkan oleh pusat kami akan laksanakan, kecuali sudah ada larangan,” ungkap IBH sapaannya, kepada Harian Radar Depok.

Namun, ditekankan IBH, setiap orang tua berhak menyampaikan surat keberatan bila anaknya tidak ikut PTM, karena kasus Covid-19 sedang meningkat. Jadi, kalau orang tua mengeluhkan PTM, lanjutnya, silahkan buatkan surat secara eksplisit tentang keberatan itu. Sehingga surat tersebut dijadikan pegangan pihak sekolah maupun pemerintah.

“Kalau keberatan buat surat saja, jangan omongan, karna omongan gak bisa dipegang, surat yang bisa dipegang. Karena yang saya tahu justru kebalikan, orang tua sudah susah ngajarin anak, anaknya udah pengen sekolah,” terangnya.

IBH juga tak memungkiri terkait kasus peningkatan yang drastis. Dia meminta Satgas di setiap  sekolah harus lebih ketat, baik dari pengawasan penggunaan masker hingga jajanan sekolah.

Imam mengharapkan, siswa dan orang tua untuk bekerjasama, dengan membawa makanan, tidak bertukar makanan, supaya bisa melindungi dirinya masing-masing. “Dengan bisa melindungi diri masing-masing maka akan melindungi orang lain juga. Jadi saling melindungi,” harapnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari menuturkan, hal yang sangat penting dalam memberhentikan PTM, adalah kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19. Bertumpu pada kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat, dan tentunya tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososialnya.

“Apalagi saat ini kasus Covid-19 di Depok beranjak meningkat, satgas jangan ragu untuk menghentikan sementara PTM, jika angka penularan semakin meningkat. Karena bukan tidak mungkin, sekolah yang di buka justru jadi klaster baru penyebaran virus pada anak-anak,” papar Yeti.

Namun, bila dikembalikan menjadi Pembelajaran Jatak Jauh (PJJ) akan ada beberapa dampak yang solusinya juga harus diupayakan pemerintah bersama pihak lainnya.

Karena buntut dari PJJ seperti anak berisiko putus sekolah lantaran terpaksa bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Penurunan capaian belajar yang berakibat adanya perbedaan akses dan kualitas selama (PJJ).

Politisi Partai Gerindra ini menyebut, akibat PJJ anak berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga yang tidak terdeteksi guru. Lalu, keterbatasan gawai dan kuota internet sebagai fasilitas penunjang belajar daring.

Bahkan, anak berisiko kehilangan pembelajaran atau learning loss, karena kegiatan belajar tatap muka di kelas menghasilkan pencapaian akademik lebih baik daripada PJJ, hingga anak kurang bersosialisasi. (arn/rd)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Fahmi Akbar